
Oleh Suhermanto Ja’far*
TULISAN ini merupakan refleksi dan sumbang saran terhadap isu kedua dari isu isu kontemporer yang akan dibahas oleh LBM NU pada Muktamar ke 35 di Jombang. Cryptocurrency kerap direduksi menjadi suatu persoalan “halal atau haram?”, padahal persoalan yang lebih mendasar terletak pada ekosistem dan tata kelola yang menyertainya: siapa yang mengawasi transaksi, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dibangun, siapa yang melindungi pengguna ketika terjadi kerugian, dan sejauh mana negara mampu mencegah penyalahgunaan teknologi. Blockchain dan cryptocurrency harus dibedakan: blockchain merupakan teknologi dan infrastruktur digital, sedangkan cryptocurrency adalah salah satu bentuk pemanfaatannya. Hal tersebut menjadi problem keagamaan tidak semata-mata terletak pada teknologinya, tetapi pada cara teknologi tersebut digunakan, diatur, dan diarahkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
Blockchain pada dasarnya dapat dibayangkan sebagai buku besar digital yang didistribusikan kepada banyak pihak: transaksi dicatat secara berantai, diverifikasi melalui mekanisme konsensus, dan pada banyak implementasi sulit diubah secara sepihak. Karakter desentralisasi, transparansi, dan immutability inilah yang membuat blockchain menarik sekaligus menimbulkan persoalan baru mengenai otoritas dan tanggung jawab (Narayanan et al. 2016, 1–20). Teknologi blockchain pada dirinya sendiri tidak dapat langsung diberi label halal atau haram. Ia lebih tepat diperlakukan sebagai instrumen yang nilai etik dan hukumnya bergantung pada desain, tujuan, penggunaan, serta akibat sosialnya.
Persoalan kemudian bergeser kepada regulasi. Ketika teknologi Digital mampu bergerak melampaui batas institusi konvensional, negara dituntut menghadirkan kerangka hukum yang memberikan kepastian sekaligus perlindungan. Regulasi bukan berarti negara harus “mematikan” blockchain, melainkan menciptakan pagar agar inovasi tidak berubah menjadi ruang bebas bagi penipuan, pencucian uang, manipulasi pasar, atau eksploitasi masyarakat yang kurang memahami teknologi.
Dalam konteks Indonesia, pengaturan aset kripto juga terus berkembang dan mengalami pergeseran kelembagaan dari rezim perdagangan komoditas menuju kerangka pengawasan sektor keuangan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa negara sendiri sedang mencari bentuk yang paling tepat untuk mengatur aset digital tanpa mematikan inovasi. Disiksi “tidak ada regulasi” harus digunakan secara hati-hati: yang lebih tepat adalah mempertanyakan apakah regulasi yang tersedia cukup efektif, adaptif, transparan, dan mampu melindungi masyarakat.
Dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, persoalan cryptocurrency menjadi lebih jelas apabila dimulai dari ḥifẓ al-māl, yaitu perlindungan terhadap harta. Inilah titik paling sensitif dalam transaksi aset kripto. Volatilitas ekstrem, manipulasi pasar, rug pull, penipuan investasi, pencurian private key, dan serangan phishing dapat menyebabkan seseorang kehilangan seluruh asetnya dalam waktu singkat. Dalam fikih muamalah, persoalannya bukan sekadar karena harga naik atau turun, sebab risiko ekonomi tidak otomatis menjadikan suatu transaksi terlarang.
Sesungguhnya, persoalan mendasar yang harus diperiksa adalah apakah terdapat gharar yang berlebihan, maysir, penipuan (tadlīs), ketidakjelasan objek atau akad, serta eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Kkritik Islam terhadap crypto seharusnya diarahkan pada struktur transaksi yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi berlebihan, bukan pada teknologi digitalnya semata. Prinsip ini sejalan dengan larangan gharar dalam transaksi yang secara klasik telah dibahas secara luas dalam fikih muamalah (Vogel and Hayes 1998, 59–61).
Dimensi berikutnya adalah ḥifẓ al-nafs, perlindungan terhadap manusia. Dalam ekonomi digital, kerugian finansial tidak berhenti pada angka di layar. Utang, kecanduan spekulasi, perjudian digital, penipuan investasi, dan tekanan psikologis akibat kehilangan harta dapat berdampak langsung pada kehidupan seseorang dan keluarganya. Di sini, etika Islam mengajarkan bahwa kebebasan transaksi tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Pasar yang sepenuhnya menyerahkan risiko kepada individu tanpa memberikan informasi yang memadai pada akhirnya dapat berubah menjadi arena eksploitasi. Perlindungan konsumen bukan sekadar agenda birokrasi modern; ia dapat dibaca sebagai bagian dari tujuan syariat untuk mencegah kerugian dan menjaga kemaslahatan manusia.
Persoalan juga menyentuh ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-‘aql. Ekosistem decentralized finance (DeFi), smart contract, staking, lending, dan produk-produk finansial berbasis blockchain menghadirkan akad yang semakin kompleks. Tidak semuanya identik dengan riba, tetapi sebagian produk dapat mengandung mekanisme imbal hasil yang secara substansial perlu diuji dengan konsep riba, gharar, maysir, dan qardh dalam fikih muamalah.
Di sinilah pentingnya literasi keagamaan dan literasi digital berjalan bersama. Jangan sampai umat hanya melihat istilah “decentralized finance” sebagai sesuatu yang modern lalu menganggap seluruh produknya otomatis halal, sebagaimana jangan pula setiap cryptocurrency dianggap haram hanya karena menggunakan teknologi blockchain. Yang harus ditelaah adalah struktur akad, mekanisme keuntungan, risiko, objek transaksi, serta tujuan penggunaannya.
Pada tingkat yang lebih luas, terdapat dimensi ḥifẓ al-dawlah, atau perlindungan terhadap kepentingan publik dan tata kelola negara. Cryptocurrency yang digunakan untuk pencucian uang, pendanaan aktivitas ilegal, penghindaran kewajiban perpajakan, atau penyamaran asal-usul dana memang dapat menimbulkan persoalan serius bagi negara. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh terjebak pada generalisasi bahwa seluruh transaksi kripto identik dengan kejahatan. Teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi transaksi, traceability, dan efisiensi pembayaran atau pencatatan aset. Tugas negara bukan sekadar melarang, melainkan membangun tata kelola berbasis risiko: mana yang harus dilarang, mana yang perlu diawasi ketat, dan mana yang dapat diberi ruang inovasi.
Dalam kerangka fikih, prinsip “taṣarruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlaḥah”—kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus bergantung pada kemaslahatan—memberikan dasar normatif bahwa regulasi ekonomi bukan intervensi yang bertentangan dengan kebebasan muamalah. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan transaksi berlangsung secara adil dan aman. Regulasi yang baik karena itu bukan “pagar untuk membunuh inovasi”, tetapi infrastruktur etik agar inovasi tidak berubah menjadi alat eksploitasi. Dalam perspektif maqāṣid, negara yang membiarkan masyarakat masuk ke pasar digital tanpa informasi, perlindungan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai justru menghadapi persoalan etis yang serius.
Saya kira terlalu sederhana jika kesimpulannya dibuat: “crypto tanpa regulasi dianggap sebagai sesuatu yang haram, sedangkan crypto dengan regulasi dianggap mubah.” Regulasi bukan stempel halal. Sebuah produk yang telah memperoleh izin negara belum otomatis sesuai dengan syariah, sebagaimana sesuatu yang belum memperoleh regulasi negara tidak selalu otomatis haram. Ada dua ranah yang berbeda: legalitas negara dan legitimasi syariah. Keduanya dapat bertemu, tetapi tidak identik. Produk kripto yang legal tetap harus diuji berdasarkan akad, gharar, maysir, riba, manipulasi, dan kemaslahatan. Sebaliknya, teknologi blockchain yang belum memiliki bentuk regulasi tertentu tidak serta-merta menjadi haram apabila digunakan untuk aktivitas yang secara substansi tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Sesungguhnya, posisi yang lebih tepat bagi NU bukanlah memberikan vonis tunggal terhadap “crypto”, melainkan membangun fikih digital yang mampu membedakan antara teknologi, aset, akad, dan ekosistemnya, sebagai problem ontologis dan epistemologis dalam mengkonstruksi kedaulatan Fiqh (ja’far et.al. 2026, 550-571). Blockchain dapat digunakan untuk pencatatan wakaf, sertifikasi halal, distribusi zakat, rantai pasok produk halal, administrasi pesantren, bahkan transparansi pengelolaan dana sosial.
Cryptocurrency sebagai aset pun harus dibedah berdasarkan karakter masing-masing, bukan semata-mata berdasarkan namanya. Sementara produk DeFi perlu dianalisis melalui struktur akad dan sumber keuntungannya. Dengan pendekatan seperti ini, NU tidak terjebak dalam dua ekstrem: menerima semua teknologi atas nama kemajuan atau menolaknya seluruhnya atas nama kehati-hatian.
Di sinilah relevansi maqāṣid menjadi semakin kuat. Jika teknologi meningkatkan transparansi, menjaga harta, memperluas akses ekonomi, dan mengurangi penipuan, maka terdapat maslahah yang perlu dipertimbangkan. Sebaliknya, jika suatu sistem justru menghasilkan eksploitasi, spekulasi ekstrem, penipuan, ketidakadilan, atau kerusakan sosial, maka prinsip sadd al-dharā’i‘ dan al-ḍarar yuzāl dapat menjadi dasar untuk membatasi penggunaannya. Pendekatan semacam ini juga sejalan dengan pemikiran kontemporer tentang maqāṣid yang menekankan pentingnya membaca hukum dalam kaitannya dengan kemaslahatan, konteks sosial, dan konsekuensi nyata dari suatu tindakan (Auda 2008, 21–45).
Maka, persoalan cryptocurrency sesungguhnya bukan sekadar “Bitcoin halal atau haram?”, tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting: “Ekosistem ekonomi digital macam apa yang ingin kita bangun?” Jika blockchain dikembangkan dalam ekosistem yang transparan, diawasi, melindungi konsumen, mencegah kejahatan, dan memberikan ruang inovasi yang adil, ia dapat menjadi teknologi yang bermanfaat.
Tetapi jika desentralisasi dijadikan dalih untuk menghapus tanggung jawab, jika anonimitas dijadikan perlindungan bagi kejahatan, dan jika spekulasi dijadikan mesin untuk memindahkan kekayaan dari masyarakat awam kepada segelintir pemain, maka kritik etik Islam harus tegas. Dengan demikian, yang perlu “dijinakkan” bukan blockchain-nya, melainkan keserakahan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat bersembunyi di balik blockchain.
NU memiliki peluang besar untuk membawa diskursus ini ke tingkat yang lebih maju. Bahtsul Masail tidak cukup hanya bertanya apakah sebuah cryptocurrency halal atau haram. Ia perlu bertanya tentang arsitektur ekonominya, struktur akadnya, distribusi manfaat dan risikonya, tata kelolanya, dampaknya terhadap masyarakat, serta kesesuaiannya dengan maqāṣid al-sharī‘ah. Di sinilah fikih dapat berdialog dengan ilmu komputer, ekonomi digital, hukum, keamanan siber, dan kebijakan publik. Sebagaimana sains tidak harus menjadi musuh agama, teknologi juga tidak harus menjadi musuh fikih. Tantangannya adalah membangun fikih yang cukup cerdas untuk memahami teknologi dan teknologi yang cukup etis untuk melayani manusia. Sebab dalam ekonomi digital, kekosongan regulasi memang berbahaya—tetapi lebih berbahaya lagi apabila kita memiliki regulasi tanpa keadilan dan teknologi tanpa etika.
*Suhermanto Ja’far adalab Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Referensi
Auda, Jasser. 2008. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought, 21–45.
Ja’far, Suhermanto, Haqqul Yaqin, Iffah Iffah, Hodri Hodri, and Sanuri Sanuri. 2026. Digital Fiqh and Maqāṣid Al-Sharīʿah in the Onlife Condition: A Digital Hermeneutic Critique of Algorithmic Power for Islamic Epiistemic Sovereignty. 10 (1): 550–71. https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhk.v10.i1.31868
Narayanan, Arvind, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, and Steven Goldfeder. 2016. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1–20.
Vogel, Frank E., and Samuel L. Hayes. 1998. Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return. The Hague: Kluwer Law International, 59–61, 101–110.




































