PENAMBANGAN : Sejumlah truk pasir masih melakukan eksploitasi di Kawasan Aliran Lahar Kelud (duta.co/nanang priyo)

KEDIRI | duta.co – Bukan saat Erupsi Kelud terjadi 2 Februari 2014 silam, namun berkah kandungan perut bumi yang dikeluarkan kini menjadikan permasalahan baru seakan terjadi perebutan tahta di kawasan tersebut.
Sejumlah aksi demo dari penambang pasir trasidional, kasus ilegal logging kini ditangani Kepolisian hingga rusaknya sejumlah fasilitas umum khususnya jalan, merupakan PR bagi para pemangku kebijakan.
“Permasalahan ini akan menjadi sederhana, bila pihak – pihak yang kini bersiteru, duduk bersama dengan kepala dingin dan hati yang lapang,” jelas Naf’an Shalahuddin, ditemui saat acara ramah tamah di Wisma Agro Wisata PTPN XII Ngrangkah Sepawon, Sabtu (20/1).
Sosok tokoh agama yang akrab disapa Gus Naf’an ini bersama jaringan komunitas Generasi Cahaya, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) serta Forum Kediri Hijau (FKH) bermimpi menjernihkan suasana ini. Kejadian demo hingga terjadinya tindak pidana seperti perkelahian hingga ujar kebencian, menurut pria kelahiran Wates Kabupaten Kediri ini, harus segera dicarikan solusi oleh pihak berwajib.
“Jangan hanya memproses tindak pidananya atau atas aksi yang penambang tradisional. Namun harusnya duduk bersama, dicari akar permasalahan kemudian dicarikan solusi yang terbaik,” ungkapnya, saat dialog dalam rangkaian Rapat Kerja Tahunan Harian Duta Masyarakat.
Pembiaran dan seolah sejumlah pihak hanya berpangku tangan, menurut Gus Naf’an justru menjadikan masalah ini semakin bias dan berujung mencoreng nama baik Kediri.
“Allah telah memberikan nikmat namun kadang manusia tidak bersyukur dan ada sejumlah pihak berusaha ingin memperkeruhkan suasana, dengan harapannya memiliki keuntungan yang lebih besar. Makanya kata yang tepat seperti perebutan tahta,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPD GMPK Kediri Raya, Sulchan M. Noer saat menyampaikan pendapatnya.
“Bila hukum ini ditegakkan justru rakyat kecil yang menjadi korban, seperti nasib dialami penambang pasir tradisional saat ini. Tidak mendapat akses jalan, padahal mereka harus menghidupi keluarganya. Bagaimana dengan adanya kelompok tertentu yang tidak tergangu saat menambang pasir? Ada KKN atau gratifikasi kepada oknum pejabat? Rakyat pada akhirnya akan tahu bila ini tidak disikapi dengan menyatukan hati,” jelas Abah Sulchan, sapaan akrabnya.
Satu kalimat yang disampaikan sosok Ketua DPD GMPK ini dihadapan forum Raker, bahwa bumi dan air merupakan sumber kehidupan, yang harus dijaga dan dirawat dengan hati. “Bukan atas kedudukan atau bisa jadi menyalahgunakan jabatan ingin menguasai dengan menciptakan permasalahan,” jelasnya.
Dari diskusi digelar di Wisma PTPN XII Ngrangkah Sepawon, dihadiri GM Duta Group, Eko Pamudji beserta redaksi dan wartawan daerah, ada wacana akan menyampaikan kepada pemerintah daerah, untuk dilakukan mediasi dan segera diberikan solusi.
“Bila semua pihak menempuh jalur hukum dan kabarnya saat ini dalam proses gugatan, kami malah bertanya siapa aktor intelektual di belakang semua ini,” jelas Abah Sulchan dalam kata penutupnya. (nng)

 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry