
Oleh Suhermanto Ja’far*
ARTIKEL di duta.co “Muktamar ke-35 NU dan Perebutan Ketua Umum: Hubbuddunya, Hubbuljah, atau Dinamika Biasa” yang ditulis Sahabat Efendy Choiri mengajak kita membaca secara jujur motif di balik kontestasi kepemimpinan NU: mungkin saja ketiganya hadir sekaligus, tetapi dengan kadar yang berbeda pada setiap poros. Unsur hubbuddunya tidak dapat sepenuhnya diabaikan karena posisi Ketua Umum PBNU memiliki akses yang luas kepada negara, pemerintah, BUMN, hibah, serta jaringan ekonomi dan kelembagaan NU yang besar; sementara unsur hubbuljah juga dapat muncul karena jabatan Ketua Umum membawa gengsi historis, legitimasi nasional-internasional, dan prestise bagi figur maupun kelompok pendukungnya.
Kontestasi tersebut tidak otomatis harus dibaca sebagai perebutan dunia dan kedudukan, sebab masih terdapat ruang bagi dinamika gagasan: perdebatan tentang sembilan pilar kepemimpinan, kedaulatan data, etika AI, pilihan antara orientasi domestik dan go global, serta perbedaan visi mengenai relasi NU dengan pemerintah menunjukkan bahwa sebagian kontestasi juga merupakan perjumpaan gagasan tentang masa depan NU. Bahkan, penyelesaian ketegangan Syuriyah dan Tanfidziyah melalui musyawarah di Lirboyo menunjukkan bahwa kultur islah dan tradisi kolektif NU masih bekerja.
Persoalannya bukan apakah kontestasi mengandung hubbuddunya, hubbuljah, atau dinamika biasa, melainkan unsur mana yang akhirnya paling dominan: apakah Muktamar menjadi “pasar saham” kepentingan, atau tetap menjadi ruang adu gagasan dan pengabdian. Ukuran sederhananya dapat dilihat dari apa yang dijual kepada warga NU: kedekatan dengan kekuasaan atau roadmap masa depan; dari pola kompetisinya: serangan personal atau perdebatan program; dan terutama dari perilaku setelah menang: membagi-bagi posisi atau merangkul mereka yang kalah untuk bersama-sama mengabdi.
Tulisan ini mencoba membaca artikel di atas dengan kacamata yang berbeda berdasarkan tulisan saya seelumnya di harian ini tentang 9 Kriteria Ketum PBNU, tetapi melengkapinya berdasarkan realitas sosiologis dan psikologis dalam setiap kontestasi. Perebutan Ketua Umum PBNU ibarat air yang dapat menjadi sarana wudu sekaligus dapat berubah menjadi banjir; semuanya bergantung pada siapa yang memegang gayung dan untuk apa ia menggunakannya. Pertanyaan terpenting bukan lagi sekadar siapa yang ingin menjadi Ketua Umum, melainkan siapa yang sungguh-sungguh ingin menambah kekuasaan dan siapa yang benar-benar ingin menambah pengabdian.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Agustus 2026 nanti bukan sekadar momentum memilih seorang Ketua Umum PBNU. Lebih dari itu, Muktamar adalah semacam referendum moral dan peradaban: ke mana NU hendak dibawa memasuki abad keduanya? Di satu sisi, mulai berkembang diskursus tentang kedaulatan data, etika kecerdasan artifisial, diplomasi peradaban, geopolitik global, dan masa depan NU dalam masyarakat digital. Namun di sisi lain, ruang-ruang percakapan juga masih dipenuhi bisik-bisik tentang mahar, jatah proyek, kedekatan dengan kekuasaan, koalisi, dan hitung-hitungan suara. Dua kecenderungan itu menghadirkan pertanyaan yang mungkin terdengar brutal, tetapi justru perlu diajukan secara terbuka: apakah NU sedang menuju 5 titik 0 Satu, atau justru 50 titik 0 Enam?
NU 5 titik 0 Satu: Ketika Kompasnya Masih Kiblat
NU 5 titik 0 Satu dalam tulisan ini bukan sekadar istilah teknologi. Ia adalah metafora tentang NU yang mampu memasuki dunia baru tanpa kehilangan kompas etik dan spiritualnya. NU tetap berpijak pada tradisi pesantren, tetapi kakinya sudah menginjak dunia digital, kecerdasan artifisial, jaringan global, dan bahkan geopolitik teknologi. NU tidak berhenti sebagai penjaga warisan masa lalu, tetapi mampu menjadikan tradisi sebagai energi untuk merancang masa depan.
Dalam kerangka sembilan pilar kompetensi kepemimpinan NU abad kedua sebagaimana tulisan penulis sebelumnya di harian duta.co ini, setidaknya terdapat tiga kemampuan yang menjadi sangat penting. Pertama, geopolitik dan diplomasi peradaban: NU tidak lagi cukup hanya mengirim pernyataan atau surat diplomatik, tetapi harus mampu duduk di meja global—PBB, OKI, forum antaragama, hingga ruang-ruang strategis yang membicarakan Islamofobia, perdamaian, kecerdasan artifisial, perubahan iklim, dan masa depan kemanusiaan. Kedua, visi dan literasi digital: NU perlu memiliki kapasitas mengelola data warganya, membangun ekosistem digital yang berdaulat, merespons disinformasi, serta merumuskan etika AI yang berakar pada nilai keislaman. Ketiga, inovasi yang tetap berakar pada tradisi: teknologi boleh berubah, tetapi prinsip adab, tawassuth, tawazun, tasamuh, dan ukhuwah tidak boleh ikut berubah.
Kebutuhan tersebut sejalan dengan perubahan struktur kekuasaan di era digital. Joseph S. Nye Jr. menunjukkan bahwa kekuatan modern tidak lagi hanya ditentukan oleh hard power, tetapi juga oleh soft power—kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik nilai, budaya, legitimasi, dan gagasan (Nye 2004, 5–11). Sementara itu, Manuel Castells menunjukkan bahwa masyarakat kontemporer semakin bergerak dalam logika network society, ketika kekuasaan sangat ditentukan oleh kemampuan menguasai jaringan informasi dan komunikasi (Castells 2010, 441–470). Bagi NU, kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa pesantren dan jaringan sosialnya sesungguhnya merupakan modal soft power yang luar biasa. Persoalannya adalah apakah modal tersebut mampu diterjemahkan menjadi kekuatan peradaban di ruang global.
NU 5 titik 0 Satu membutuhkan nahkoda yang “mendapatkan” mandat, bukan sekadar “didapatkan” oleh mekanisme transaksi politik. Ia bukan semata-mata figur yang paling banyak spanduknya, paling kuat jaringan politiknya, atau paling banyak dukungan materialnya, melainkan sosok yang memperoleh kepercayaan karena kapasitas, integritas, wara’, kedalaman spiritual, dan kemaslahatan yang dibawanya. Dalam bahasa yang lebih sederhana: NU membutuhkan pemimpin yang kepalanya memahami geopolitik digital, tangannya mampu mengetik nota diplomatik, tetapi hatinya tetap bersujud.
NU 50 titik 0 Enam: Ketika Amanah Diukur dengan Amplop
Di sinilah metafora NU 50 titik 0 Enam menjadi penting. Ia bukan istilah teknologi, apalagi angka yang memiliki ukuran ilmiah. Ia adalah satire untuk menggambarkan kemungkinan ketika organisasi sebesar NU justru bergerak mundur: semakin besar aset dan kekuasaannya, tetapi semakin lemah marwah dan orientasi khidmahnya.
NU 50 titik 0 Enam adalah NU ketika kursi kepemimpinan berubah menjadi komoditas. Hubbuddunya muncul ketika dukungan politik dikaitkan dengan transaksi: “Anda mendukung saya, saya memberikan akses”; atau ketika jabatan organisasi dipertukarkan dengan proyek, fasilitas, dan keuntungan material. Sementara hubbuljah muncul ketika jabatan menjadi sarana mengejar prestise, pengaruh, dan pengakuan. Dalam keadaan seperti itu, kontestasi kepemimpinan tidak lagi menjadi pertarungan gagasan tentang masa depan NU, tetapi berubah menjadi pertarun gan kepentingan tentang siapa memperoleh apa.
Masalahnya bukan sekadar soal uang. Yang lebih serius adalah perubahan orientasi amanah menjadi transaksi. Ketika sebuah mandat diperoleh melalui logika “balik modal”, maka kepemimpinan berisiko bekerja bukan pertama-tama untuk umat, tetapi untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Di titik itulah kursi Ketua Umum PBNU berpotensi bergeser dari mimbar khidmah menjadi instrumen kekuasaan. Organisasi yang seharusnya menjadi penjaga moral justru dapat terseret menjadi bagian dari permainan politik yang dikritiknya sendiri.
Kita perlu membedakan secara tegas antara politik organisasi dan politik transaksional. NU sebagai organisasi besar tentu tidak mungkin steril dari politik dalam pengertian pengelolaan kepentingan, negosiasi, konsolidasi, dan kompetisi gagasan. Bahkan kepemimpinan organisasi modern membutuhkan kemampuan membangun koalisi dan jaringan. Namun, ketika koalisi dibangun melalui pertukaran kepentingan pribadi dan jabatan, maka politik organisasi telah kehilangan dimensi etiknya. Di sinilah kritik terhadap hubbuddunya dan hubbuljah menemukan relevansinya.
Persimpangan Abad Kedua
Mari jujur: ketiga kecenderungan itu—hubbuddunya, hubbuljah, dan dinamika organisasi yang sehat—dapat hadir bersamaan. Persoalannya adalah mana yang paling dominan. Ada poros yang lebih banyak berbicara tentang masa depan NU, data, geopolitik, teknologi, dan peradaban. Ada pula poros yang lebih sibuk dengan koalisi, kalkulasi dukungan, dan akses terhadap kekuasaan. Bahkan mungkin terdapat poros yang ingin membawa NU menuju masa depan, tetapi masih menggunakan sebagian cara lama dalam memperoleh mandat.
Di sinilah Muktamar ke-35 menghadapi ujian sesungguhnya. Sistem organisasi modern memang menuntut visi, program, komunikasi politik, konsolidasi, dan perhitungan suara. Tetapi tradisi NU menuntut sesuatu yang lebih dalam: adab, musyawarah, ketawadhuan, kemaslahatan, dan restu para ulama. Keduanya tidak harus dipertentangkan. NU justru harus mampu menggunakan instrumen modern untuk bekerja tanpa kehilangan cara pandang tradisional dalam memperoleh dan menjaga mandat.
Luciano Floridi menyebut kondisi kehidupan kontemporer sebagai onlife, ketika batas antara kehidupan fisik dan digital semakin kabur (Floridi 2015, 1–17). Dalam kondisi semacam ini, kepemimpinan NU juga tidak bisa lagi dipisahkan secara sederhana antara ruang organisasi, ruang politik, ruang sosial, dan ruang digital. Apa yang dilakukan seorang pemimpin di ruang nyata segera menjadi narasi di ruang digital; demikian pula sebaliknya. Karena itu, ukuran kepemimpinan abad kedua bukan hanya siapa yang mampu memenangkan Muktamar, tetapi siapa yang mampu menjaga integritas organisasi ketika seluruh tindakan kepemimpinan berada dalam pengawasan publik dan algoritma.
Tes Sederhana bagi Muktamirin
Beberapa bulan menjelang Muktamar, bayangkan dua pilihan di hadapan para Muktamirin. Calon pertama memiliki dukungan suara yang sangat besar, tetapi dukungan itu terus-menerus dibayangi pertanyaan tentang biaya politik dan transaksi di baliknya. Calon kedua mungkin tidak memiliki kalkulasi suara sebesar calon pertama, tetapi para ulama dan tokoh sepuh justru melihatnya sebagai figur yang paling mampu menjaga marwah, tradisi, sekaligus membawa NU menghadapi perubahan zaman.
Pilihan tersebut pada akhirnya bukan hanya menentukan siapa yang duduk di kursi Ketua Umum PBNU. Ia menentukan model kepemimpinan apa yang hendak diwariskan NU kepada generasi abad keduanya. Apakah NU akan menjadi organisasi yang kuat di langgar sekaligus kuat di server—mampu membaca kitab kuning sekaligus memahami algoritma, mampu berdialog dengan ulama sekaligus bernegosiasi di forum global? Ataukah NU akan menjadi organisasi yang besar dalam aset dan jaringan kekuasaan, tetapi perlahan kehilangan marwah karena mandat kepemimpinannya ditentukan oleh transaksi?
Perdebatan tentang Muktamar seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “siapa yang akan menjadi Ketua Umum?” Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: “NU seperti apa yang akan lahir dari Muktamar ini menuju abad Kedua?” Jika yang dibangun adalah NU 5.titik 0 Satu, maka teknologi menjadi alat, bukan tuhan baru; kekuasaan menjadi amanah, bukan komoditas; dan jaringan global menjadi sarana memperluas khidmah, bukan memperbesar ego. Tetapi jika logika NU 50 titik 0 Enam yang menang, maka Muktamar berisiko berubah dari forum tertinggi organisasi menjadi semacam bursa kekuasaan, dengan komoditas paling berharga bernama Nahdlatul Ulama. NU lebih bersifat Partai politik
Abad kedua NU membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mendapatkan kursi, tetapi mendapatkan kepercayaan; bukan sekadar mampu memenangkan kontestasi, tetapi mampu menjaga amanah setelah kemenangan. NU membutuhkan pemimpin yang mampu membawa organisasi masuk ke dunia technopolar tanpa kehilangan kiblat moralnya. Sebab sebesar apa pun server yang dibangun, secanggih apa pun AI yang digunakan, dan seluas apa pun jaringan global yang dimiliki, NU akan tetap kehilangan arah jika kompas etiknya tidak lagi menunjuk kepada khidmah. NU boleh masuk ke masa depan. Tetapi jangan sampai masa depan membuat NU kehilangan dirinya sendiri.
Wallahu a’lam bish-shawab.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultasn Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Referensi
Castells, Manuel. 2010. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.
Floridi, Luciano, ed. 2015. The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era. Cham: Springer.
Nye, Joseph S., Jr. 2004. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: PublicAffairs.





































