
Gus M. Jauharul Afif Pengasuh asrama Tahfidz Sunan Bonang Denanyar Jombang.
JOMBANG | duta.co – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren telah berusia hampir lima tahun. Namun, implementasinya masih membutuhkan langkah konkret pemerintah daerah melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup).
Kondisi ini menjadi perhatian Gus M. Jauharul Afif, Pengasuh Asrama Tahfidz Sunan Bonang Denanyar, Jomban. Ia berharap Bupati Jombang Abah Warsubi segera menindaklanjuti regulasi tersebut agar keberpihakan pemerintah terhadap pesantren tidak berhenti sebatas aturan di atas kertas.
“Saya sangat senang ketika ada beberapa orang yang mulai mengingat kembali adanya Perda yang sudah dibuat DPRD tahun 2021. Sekarang tinggal pemerintah daerah sesegera mungkin membuat Perbup, sehingga kami dari kalangan pesantren merasa terayomi,” katanya Gus Afifi panggin dari M. Jauharul Afif kepada duta.co dikediamannya Kamis (19/11).
Menurut Gus Afif, pergantian kepemimpinan daerah tidak semestinya menjadi alasan terhentinya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya. Justru pemerintahan saat ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pelaksanaannya melalui aturan teknis.
Ia juga menegaskan, keinginan kalangan pesantren agar Perbup segera diterbitkan bukan berarti semata-mata meminta hibah atau bantuan keuangan dari pemerintah.
“Jangan sampai muncul mindset bahwa ketika pesantren menginginkan adanya Perbup, seolah-olah hanya ingin meminta hibah. Bukan seperti itu. Ini perlu diluruskan,” tegas Gus Afif yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris PW Rijalul Ansor Jawa Timur.
Gus Afif menjelaskan, sumber daya yang dimiliki Pemkab Jombang cukup besar. Berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan dan perangkat daerah lainnya, dapat dilibatkan untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan pesantren.
Bentuk dukungan itu antara lain penyuluhan kesehatan, pendampingan hukum, konsultasi arsitektur, hingga fasilitasi perizinan bangunan dan pemenuhan standar sarana prasarana pesantren.
Selama ini, pesantren kerap menghadapi kendala pembiayaan ketika hendak melakukan pembenahan maupun standardisasi bangunan. Sebab, pesantren tidak berorientasi pada keuntungan sebagaimana perusahaan.
“Pesantren ini bukan perusahaan yang berpikir profit oriented. Kami bergerak di bidang sosial. Tidak semua santri maupun wali santri memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Karena itu, pendampingan pemerintah melalui Perbup sangat penting,” jelasnya.
Lebih jauh, Gus Afif mengingatkan bahwa Jombang memiliki sejarah besar dalam perkembangan pesantren dan pendidikan Islam di Indonesia. Kabupaten ini dikenal sebagai tempat lahir dan berkembangnya tokoh-tokoh penting NU, di antaranya Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari , KH Bisri Syansuri dan KH Wahab Chasbullah. Tradisi pesantren di Jombang juga telah melahirkan banyak generasi yang berkiprah di tingkat daerah, provinsi, nasional, hingga internasional.
Menurutnya, besarnya kontribusi pesantren merupakan nikmat yang patut disyukuri. Salah satu bentuk rasa syukur tersebut adalah menghadirkan kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian, perlindungan, dan fasilitasi bagi keberlangsungan pesantren.
“Jangan sampai pesantren merasa berjalan sendiri. Dengan adanya Perbup, kami ingin merasakan bahwa pemerintah hadir dan mendukung pesantren sebagai salah satu lembaga yang ikut mencetak generasi penerus bangsa sekaligus menjaga moral masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, keberadaan pesantren di Jombang juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Banyak wali santri dari berbagai daerah di Indonesia mempercayakan pendidikan anak-anaknya kepada pesantren di Kota Santri.
Perhatian pemerintah terhadap pesantren, lanjutnya, berpotensi memberikan efek berganda bagi sektor lain, mulai dari kunjungan wali santri, pariwisata, kuliner, hingga produk makanan khas Jombang.
Gus Afif berharap Pemkab Jombang segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2021. Bahkan, ia berharap Jombang dapat menjadi barometer bagi kabupaten lain dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan pesantren.
“Man jaa’a bil hasanati falahu asru amtsaliha. Siapa yang membawa kebaikan, maka baginya sepuluh kali lipat kebaikan. Kami berharap ketika pemerintah memberikan perhatian kepada pesantren, insyaallah kebaikan itu juga akan kembali kepada pemerintah dan masyarakat Jombang,” pungkasnya. (din)








































