
Gus Amin pengasuh Asrama Ribath Al-Yahya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas
JOMBANG | duta.co – Predikat Jombang sebagai Kota Santri semestinya tidak hanya menjadi kebanggaan sejarah dan identitas daerah. Keberpihakan pemerintah terhadap pesantren juga harus dibuktikan melalui kebijakan nyata, bukan sekadar regulasi yang berhenti di atas kertas.
Sorotan tersebut mengarah pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Perda yang ditetapkan dan berlaku sejak 11 Februari 2021 itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Namun, keberadaan perda tersebut dinilai perlu diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksanaan. Tanpa regulasi teknis yang jelas, amanat perda dikhawatirkan sulit diterjemahkan menjadi program dan fasilitasi konkret bagi kalangan pesantren.
Dorongan itu disampaikan Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PCNU Kabupaten Jombang, KH Achmad Amin Yahya (Gus Amin), yang juga pengasuh Asrama Ribath Al-Yahya Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.
Menurut Gus Amin, Perbup menjadi instrumen penting agar amanat Perda Pesantren tidak berhenti sebatas produk hukum, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan melalui kebijakan dan program pemerintah daerah.
“Memang Perda Pesantren dibuat pada era bupati sebelumnya. Namun, akan lebih bijak jika hal baik bisa ditindaklanjuti oleh Abah Bupati saat ini,” ungkap Gus Amin, kepada duta.co Rabu (18/11).
Ia berharap Bupati Jombang Abah Warsubi tidak melihat perda tersebut semata-mata sebagai produk pemerintahan terdahulu. Sebaliknya, regulasi itu merupakan warisan kebijakan yang baik dan patut dilanjutkan demi kepentingan masyarakat pesantren.
Jangan Hanya Bangga dengan Sebutan Kota Santri
Gus Amin mengingatkan, Jombang memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Indonesia. Keberadaan pondok pesantren telah memberikan kontribusi besar dalam pendidikan, dakwah, pembentukan karakter, hingga kehidupan sosial masyarakat.
Karena itu, dukungan pemerintah terhadap pesantren semestinya tidak berhenti pada seremoni maupun pernyataan dukungan. Harus ada kepastian kebijakan mengenai bentuk fasilitasi, pemberdayaan, serta pengembangan pesantren sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Perbup diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan perda, sehingga pesantren memiliki landasan yang lebih operasional dalam mengakses fasilitasi pemerintah daerah.
Persoalannya, Perda Nomor 1 Tahun 2021 telah berlaku sejak Februari 2021. Kini, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana regulasi tersebut telah dijalankan dan kapan aturan pelaksanaannya akan diterbitkan?
Bagi Jombang, lanjut Gus Amin pengasuh Asrama Ribath Al-Yahya Ponpes BU Tambakberas Jombang, menegaskan. Persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan. Ini menyangkut konsistensi kebijakan daerah dalam menempatkan pesantren sebagai bagian penting dari pembangunan.
Bola kebijakan kini berada di tangan Bupati Abah Warsubi. Kalangan pesantren tentu menunggu langkah konkret pemerintah daerah agar Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren tidak hanya menjadi dokumen hukum yang tersimpan rapi, tetapi benar-benar memberikan manfaat.
Sebab, predikat Kota Santri bukan hanya diwariskan oleh sejarah, melainkan juga harus dijaga melalui keberpihakan dan kebijakan nyata. Perdanya sudah ada. Perbupnya ditunggu. Jangan sampai Kota Santri justru kehilangan momentum untuk memperkuat pesantrennya. (din)








































