KEDIRI| duta.co – Meski Kota Kediri tidak memiliki gunung berapi ataupun kawasan yang rawan longsor, namun dampak dari letusan Gunung Kelud berada di Kabupaten Kediri ataupun luapan air terciptanya banjir, sebelum berhilir di Sungai Brantas. Menjadikan dasar diperlukan peraturan daerah mengatus terjadinya bencana alam.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Samsul Bahri usai mengikuti rapat kerja tim Pansus DPRD Kota Kediri berada di Kota Yogyakarta.
“Kami teringat saat terjadi erupsi Kelud pada Tahun 2014, Mas Abu saat itu menjadi Wakil Wali Kota tidak bisa berbuat banyak selain melakukan penggalangan dana untuk memberikan bantuan makanan, air bersih, pengobatan hingga kebutuhan korban dampak erupsi,” kenang Samsul Bahri saat dikonfirmasi Sabtu (9/12).
Dengan dibentuknya Perda Bencana Alam, dijelaskan Kalaks BPBD Kota Kediri, akan memudahkan tim relawan bencana untuk bekerja dalam rangka melakukan antisipasi, mitigasi, rekonstruksi hingga rehabilitasi.
“Bencana bisa datang kapan saja, dimana saja dan tidak pandang bulu. Kami berharap kalangan legeslatif segera bertindak cepat dan membuatkan perda yang kami usulkan,” jelasnya.
Disinggung minimnya anggaran untuk bencana alam, Samsul Bahri membenarkan bila anggaran bersumber APBD Kota Kediri hanya berkisar Rp 1,2 Miliar, tentunya ini sangat minim menginggat kebutuhan dan kinerja para relawan di lapangan.
“Dengan miniman anggaran disediakan, dengan dibuatkan Perda, bisa menjadikan dasar kami mengajukan anggaran dan menentukan status bencana,” terang Kalaks BPBD.
Pengadaan perangkat tanda bahaya, dibentuknya Desa Tangguh Bencana hingga melakukan pelatihan dan rekrutmen relawan bencana alam, bagian dari program kerja BPBD Kota Kediri.
“Kami akan segera mendirikan posko banjir di Kawasan Bantaran Sungai Brantas, untuk memantau debit air. Saat ini kami masih mencari lokasi yang tepat, menginggat pada lokasi yang biasa dipergunakan, kini sedang didirikan Taman Brantas,” imbuh Kalaks BPBD Kota Kediri, Samsul Bahri. (nng)
