JOMBANG | duta.co –Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Jombang, akan berlangsung Rabu Pon, 27 November 2024, mengikuti jadwal Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak. Masih (sekitar) lima bulan lagi, tetapi, kampanye hitam (black campaign) untuk melemahkan lawan politik, mulai bergerak. Ini menjadi tanda-tanda ‘perang udara’ semakin seru.
Beberapa grup WA, misalnya, kini mulai terpapar kebijakan pemerintah untuk ‘melumpuhkan’ Pj Bupati, Sugiat SSos, MPsi,T. Maklum, belakangan nama Sugiat melambung tinggi sebagai kandidat kuat Bupati Jombang periode 2024-2029. Kebijakan yang dipakai untuk ‘menembak’ dia, adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Saya lihat grup-grup WA mulai panas. Tetapi, sayang perang (udara) masih cenderung asal tembak. Di sejumlah grup WA mulai kampanye agar tidak pilih lawan politiknya. Alasannya masih serampangan, belum subtansial. Ini bagian dari pendidikan politik. Saya yakin warga Jombang cerdas menghadapi semua itu,” demikian Ketua DPD Gelora Jombang, Imam Khudori kepada duta.co, Senin (1/7/24).
Menurut Mas Imam, panggilan akrabnya, Gelora sengaja ikut membesut Koalisi Non Parlemen (KNP) di Jombang. Tujuannya untuk memberikan kepastian Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang, benar-benar memajukan Kota Santri ini. “Jombang harus berjalan cepat, tidak bisa seperti ini, karena tantangan ke depan semakiin kompleks,” tegasnya.
Karena itu, menurutnya, kampanye hitam tidak akan laku. Warga Jombang akan memilih Cabup-Cawabup yang visioner. Mengerti problem rakyat. “Bagaimana kondisi pertanian, perternakan, pendidikan, kesehatan, hukum, paham juga bagaimana menaikkan PAD (Pendapat Asli Daerah), menjaga stabilitaas daerah, mengayomi buruh, menjaga kenyamanan investor. Selama ini masih karut marut,” urainya.
Ditembak Soal PBB
Dalam pengamatan duta.co di sejumlah medsos, serangan pelemahan lawan politik memang sudah dimulai. Masing-masing bakal menghadapi pertanyaan, terutarama terkait dengan rekam jejaknya. Pj Bupati Jombang Sugiat misalnya, mulai disodok dengan kebijakan kenaikan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). “Di sejumlah medsos mulai terpapar agar tidak memilih Sugiat,” jelas sumber duta.co.
Bagaimana komentar Sahabat Sugiat? “Tidak perlu reaktif mendengar isu-isu seperti itu. Apalagi, faktanya, begitu Pak Giat diangkat menjadi Pj Bupati Jombang – soal kenaikan PBB itu — Perdanya sudah terbit dan ini harus (dia) laksanakan,” demikian Amiq, salah seorang Sahabat Sugiat.
Menurutnya, soal PBB Jombang ini, memang unik. Kabarnya sejak tahun 2009 PBB di Jombang belum pernah dievaluasi. Tahun 2020 dilakukan appraisal (penilaian) kembali. “Lho kok bisa? Bupati itu harus berani mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di mata rakyat. Asal bisa dipertanggungjawabkan, rakyat ikhlas. Membangun, jangan takut mengeluarkan kebijkakan, walau dirasa tidak enak. Kenaikan PBB tidak populer, tetapi, penting. Justru kita pertanyakan, mengapa sejak 2009 tidak pernah ada penyesuaian?” tanyanya.
Jebolah Fak Kehutanan UGM Yogyakarta ini justru angkat jempol dengan Pj Bupati Sugiat. Ia berani membuat kebijakan lain. Misalnya warga yang keberatan dipersilakan komplain, dan akan dilakukan perhitungan ulang. “Kabarnya sekarang ada 10 ribu warga lebih yang komplain dan langsung ditangani Bapenda. Responsif. Salut saya,” tegasnya.
Masih soal PBB, agar tahun ini (2024) tidak terulang seperti dulu, jelasnya, maka, perhitungan ulang harus melibatkan perangkat desa sehingga datanya valid. “Soal PBB itu penting. Mengapa sejak tahun 2009 tidak pernah ada evaluasi soal NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)? Padahal daerah lain sudah melakukan itu,” pungkasnya. (mky)
