PROBOLINGGO | duta.co – Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta Pemerintah Republik Indonesia (RI) memastikan keamanan dan kepastian perjalanan jemaah umrah maupun haji asal Indonesia di tengah situasi geopolitik yang sempat memicu gangguan penerbangan ke Arab Saudi.
Menurut Dini, pada awal terjadinya konflik di kawasan Timur Tengah (perang antara AS-Israel vs Iran) sempat terjadi penundaan perjalanan jemaah umrah Indonesia. Bahkan, sekitar 58.000 jemaah umrah sempat tertahan di kota suci Mekkah dan Madinah.
“Pada saat awal perang itu ada sekitar 58.000 jemaah umrah Indonesia yang tertahan di Mekkah maupun Madinah. Tapi sekarang sudah berangsur pulang dan tidak ada kendala, memang sempat tertunda,” kata Dini, Senin (9/3/2026).
Dini menjelaskan, Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada para jemaah, terutama bagi mereka yang mengalami penundaan penerbangan agar tetap bisa kembali ke tanah air dengan aman.
“Komisi VIII meminta Kementerian terkait memberi semacam jaminan atau perlindungan bahwa jemaah yang penerbangannya tertunda tetap bisa sampai dan pulang dengan aman,” ujarnya.
Dini menambahkan, hingga saat ini masih ada jemaah umrah yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Namun pemerintah bersama maskapai penerbangan telah memastikan kondisi perjalanan tetap aman, meskipun beberapa penerbangan harus menempuh rute yang berbeda.
“Memang ada yang sampai memutar rute penerbangannya, tapi ada beberapa airlines yang dipastikan aman dan tidak ada penundaan keberangkatan maupun kepulangan,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa pada satu hingga tiga hari pertama sempat terjadi keterlambatan penerbangan. Namun saat ini jadwal perjalanan jemaah umrah telah kembali berjalan normal.
Dini menegaskan bahwa faktor keamanan menjadi perhatian utama pemerintah, agar tidak terjadi kejadian yang membahayakan jemaah selama perjalanan ibadah.
“Faktor keamanan ini yang paling kita perhatikan. Jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan selama perjalanan jemaah,” tegasnya.
Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga meminta pemerintah untuk terus melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama pelaksanaan ibadah umrah maupun haji.
“Kita juga meminta kementerian haji terus menjalin komunikasi dengan kementerian haji di Arab Saudi maupun dengan Kedutaan Besar Indonesia agar jika terjadi sesuatu, langkah penanganannya sudah dipersiapkan,” ujarnya.
Dini berharap seluruh proses pelaksanaan ibadah umrah maupun ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan lancar tanpa kendala.
“Semoga pelaksanaan umrah maupun ibadah haji tahun 2026 tidak ada kendala apa pun,” pungkasnya. hul
