
Oleh Suhermanto Ja’far*
ADA satu kalimat yang belakangan beredar begitu cepat di ruang publik hingga nyaris diperlakukan sebagai sebuah vonis: “Menyadap Presiden itu sudah pasti makar.” Kalimat tersebut terdengar tegas, heroik, bahkan seolah-olah mencerminkan keberanian membela negara. Namun, dalam hukum pidana, ketegasan retoris tidak dapat menggantikan ketelitian pembuktian. Sebuah perbuatan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai makar hanya karena objeknya adalah Presiden. Hukum pidana tidak bekerja berdasarkan intensitas kemarahan publik, melainkan melalui pengujian unsur tindak pidana, kesalahan, pertanggungjawaban, dan alat bukti yang sah.
Di sinilah pentingnya membedakan actus reus dan mens rea. Secara sederhana, actus reus menunjuk pada dimensi lahiriah suatu tindak pidana, yakni perbuatan atau keadaan yang dilarang oleh hukum, sedangkan mens rea berkaitan dengan sikap batin, pengetahuan, kehendak, atau tujuan yang menyertai perbuatan tersebut. Keduanya tidak selalu dirumuskan secara identik dalam setiap delik, tetapi pembedaan ini membantu menjelaskan mengapa satu tindakan yang tampak sama dapat memiliki kualifikasi hukum berbeda apabila tujuan dan konteksnya berbeda. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan tidak semata-mata dibaca dari pengakuan pelaku, melainkan dapat disimpulkan melalui rangkaian perbuatan, keadaan, dan bukti yang terungkap dalam proses hukum (Hiariej 2014, 133–40).
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah penyadapan itu dilakukan tanpa hak; bagaimana hasilnya digunakan; siapa yang menerima dan mengendalikan informasi tersebut; serta apakah terdapat hubungan yang dapat dibuktikan antara tindakan penyadapan dan tujuan melakukan makar? Pertanyaan terakhir inilah yang menentukan apakah perkara tersebut berhenti pada dugaan kejahatan penyadapan dan penyalahgunaan kewenangan atau berkembang menjadi tindak pidana terhadap Presiden dan pemerintahan.
Penyadapan Ilegal: Perbuatan Serius yang Harus Dibuktikan
Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, perkara dugaan penyadapan tersebut melibatkan empat orang tersangka, yakni LSP, AS, EH, dan SU. Menurut keterangan Kapolri, perintah penyadapan diduga berasal dari LSP, diteruskan melalui sejumlah pejabat terkait, dan dilaksanakan dengan memasukkan nomor-nomor target ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS). Proses tersebut diduga berlangsung tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa lampiran laporan polisi sebagaimana prosedur yang seharusnya dijalankan. Sasaran penyadapan disebut mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan kalangan pengusaha (ANTARA 2026a; CNN Indonesia 2026a).
Keterangan tersebut juga menyebut dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem pada sekitar Oktober 2026. Apabila rangkaian perbuatan itu dapat dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, dokumen, perangkat elektronik, rekam aktivitas sistem, dan alat bukti lain yang sah, perkara ini tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa. Penyadapan tanpa hak menyentuh persoalan serius mengenai perlindungan komunikasi, privasi, penyalahgunaan kewenangan, dan batas konstitusional penggunaan instrumen negara.
Dalam kerangka hukum positif, Pasal 258 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur perbuatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum. Sementara itu, perbuatan menghilangkan atau menyembunyikan informasi elektronik tanpa hak dapat diuji berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan pidananya. Adapun dugaan akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik perlu dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 332 KUHP sebagaimana telah disesuaikan melalui UU No. 1 Tahun 2026. Penerapan setiap pasal tetap bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur masing-masing delik, bukan semata-mata pada penyebutan pasal dalam pemberitaan atau dokumen penyidikan (Indonesia 2023, Pasal 258; Indonesia 2008, Pasal 32 dan 48; Indonesia 2026, Pasal VII).
Terdapat dasar untuk menyatakan bahwa dugaan penyadapan dan penghapusan data merupakan perkara pidana yang serius. Namun, secara metodologis, kita harus membedakan antara adanya dugaan perbuatan material, terpenuhinya unsur delik menurut penyidik, dan pembuktian kesalahan melalui proses peradilan. Penetapan tersangka bukanlah putusan bersalah. Ia merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang masih harus diuji melalui tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika muncul informasi mengenai kemungkinan adanya pengintaian fisik terhadap Presiden atau lingkungan pengamanannya. Penyadapan elektronik dan pengintaian fisik merupakan dua bentuk tindakan yang berbeda. Penyadapan berhubungan dengan intersepsi komunikasi atau transmisi informasi, sedangkan pengintaian fisik dapat mencakup pengamatan terhadap pergerakan, lokasi, jadwal, pola aktivitas, dan sistem pengamanan seseorang. Jika informasi mengenai pengintaian tersebut benar dan didukung alat bukti, ia dapat menjadi bagian penting untuk memahami tujuan keseluruhan tindakan. Akan tetapi, pengintaian itu sendiri tidak otomatis membuktikan adanya rencana pembunuhan atau penggulingan pemerintah. Makna hukumnya harus dibaca berdasarkan konteks, hubungan antartindakan, dan tujuan yang dapat dibuktikan.
Makar dan Persoalan Pembuktian Tujuan Khusus
Di sinilah persoalan mens rea menjadi sangat menentukan. KUHP Nasional mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 191. Ketentuan tersebut menghubungkan perbuatan makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 193 ayat (1) mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Pemimpin atau pengatur makar sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut diancam pidana penjara paling lama 15 tahun berdasarkan Pasal 193 ayat (2) (Indonesia 2023, Pasal 191 dan 193).
Frasa “dengan maksud” merupakan unsur penting yang tidak boleh diabaikan. Dalam konteks Pasal 191, penyidik harus membuktikan adanya tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut. Dalam konteks Pasal 193, harus dibuktikan adanya maksud menggulingkan pemerintah. Dengan kata lain, penyadapan terhadap Presiden tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pelakunya bermaksud membunuh Presiden, merampas kemerdekaannya, membuatnya tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintah.
Namun, terdapat satu ketentuan lain yang harus diperhitungkan agar analisis ini tidak keliru. Pasal 196 KUHP telah diubah melalui UU No. 1 Tahun 2026. Dalam rumusan yang berlaku, Pasal 196 ayat (1) mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193. Artinya, penyidik tidak hanya perlu menguji apakah telah terjadi tindakan pelaksanaan makar, tetapi juga apakah terdapat kesepakatan jahat yang memiliki tujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Ketentuan ini menjadikan pembuktian komunikasi, koordinasi, pembagian peran, dan kesepakatan antarpihak relevan untuk diperiksa, sepanjang semuanya dapat dihubungkan dengan tujuan makar yang dirumuskan undang-undang (Indonesia 2026, Pasal VII angka 24).
Tidak tepat apabila setiap penyadapan terhadap Presiden langsung disebut makar. Akan tetapi, juga tidak tepat apabila dugaan makar dikesampingkan hanya karena tindakan yang ditemukan pada tahap awal berupa penyadapan. Penyadapan dapat saja menjadi bagian dari rangkaian tindakan yang lebih luas, termasuk apabila digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pola pengamanan, komunikasi strategis, atau situasi tertentu yang berkaitan dengan rencana tindak pidana. Yang menentukan bukan semata-mata jenis perbuatannya, melainkan hubungan antara tindakan tersebut dengan tujuan atau kesepakatan yang dilarang oleh hukum.
Dalam kerangka ini, setidaknya terdapat tiga kemungkinan motif yang perlu dibedakan. Pertama, penyadapan dilakukan untuk memperoleh informasi sebagai alat tekanan, pemerasan, atau perlindungan kepentingan dalam persaingan kekuasaan internal. Motif semacam ini dapat menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana lain, tetapi belum cukup untuk membuktikan makar apabila tidak terdapat maksud atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193.
Kedua, penyadapan dilakukan untuk memperoleh informasi pribadi, mengumpulkan bahan kompromi, atau menyebarkan informasi kepada pihak lain demi keuntungan tertentu. Perbuatan semacam ini tetap serius karena dapat melanggar privasi, merusak kepercayaan publik, dan memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Namun, tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau menjatuhkan reputasi seseorang tidak boleh otomatis disamakan dengan tujuan menggulingkan pemerintah.
Ketiga, penyadapan dan pengintaian dilakukan sebagai bagian dari koordinasi atau persiapan tindakan untuk membunuh, merampas kemerdekaan, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintah. Apabila tujuan dan hubungan antarpihak tersebut terbukti, perkara dapat masuk ke dalam wilayah makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 atau Pasal 193, termasuk kemungkinan penerapan Pasal 196 mengenai permufakatan jahat.
Ketiga kemungkinan tersebut dapat saja memperlihatkan tindakan lahiriah yang serupa, tetapi memiliki tujuan hukum yang berbeda. Penyidik perlu menguji bukan hanya siapa yang melakukan penyadapan, melainkan juga siapa yang memerintahkan, siapa yang menerima hasilnya, bagaimana informasi itu digunakan, dan apakah terdapat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana makar. Inilah pentingnya membaca actus reus bersama mens rea, bukan memisahkan keduanya secara artifisial.
Dari Penerima Hasil Sadapan Menuju Pembuktian Jaringan
Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri menyebut LSP diduga menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan sekaligus penerima akhir atau end user hasil penyadapan. Keterangan ini merupakan bagian penting dari konstruksi penyidikan perkara pokok. Namun, istilah end user tidak boleh langsung dipahami sebagai jawaban final mengenai keseluruhan jaringan maupun tujuan tindak pidana. Ia menjelaskan dugaan posisi seseorang dalam alur penerimaan informasi, tetapi belum dengan sendirinya menjawab apakah terdapat pihak lain, kesepakatan lain, atau tujuan yang lebih luas di balik penggunaan informasi tersebut (ANTARA 2026a; CNN Indonesia 2026b).
Pertanyaan tentang aliran informasi tetap perlu dijawab melalui pembuktian. Siapa yang menentukan sasaran penyadapan? Siapa yang memberikan perintah? Siapa yang mengoperasikan sistem? Siapa yang mengakses hasilnya? Apakah hasil sadapan hanya diterima oleh pihak yang telah disebut penyidik, atau pernah diteruskan kepada pihak lain? Apakah informasi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, persaingan internal, atau bagian dari rencana yang lebih jauh?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting bukan untuk membangun spekulasi tentang adanya aktor tersembunyi, melainkan untuk memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada identifikasi pelaksana teknis. Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan instrumen negara, pembuktian harus menjangkau hubungan antara pemberi perintah, pelaksana, penerima hasil, dan tujuan penggunaan informasi. Namun, kemungkinan adanya pihak lain tidak boleh diperlakukan sebagai fakta sebelum didukung alat bukti.
Perkembangan hingga 17 November 2026 menunjukkan bahwa perkara dugaan makar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan SPDP telah dikirimkan kepada Kejaksaan. Meskipun demikian, Kapolri menegaskan bahwa belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara makar tersebut. Pada saat yang sama, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa kepolisian telah menemukan titik terang mengenai kemungkinan keterkaitan antara penyadapan dan dugaan makar, tetapi proses pengumpulan alat bukti masih berlangsung (ANTARA 2026b; ANTARA 2026c).
Dua keterangan ini perlu dibaca secara proporsional. Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan menunjukkan bahwa aparat sedang menindaklanjuti dugaan tindak pidana. Namun, belum adanya tersangka makar berarti penyidik masih harus membuktikan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan bagaimana unsur-unsur delik tersebut terpenuhi. Pernyataan bahwa terdapat titik terang juga bukan putusan hukum. Ia merupakan keterangan mengenai perkembangan penyidikan yang tetap harus diuji melalui alat bukti dan proses peradilan.
Jangan Mengkriminalisasi, Jangan pula Meremehkan
Dalam sejumlah persoalan hukum dan kebijakan publik, prinsip yang perlu dijaga adalah tidak mengkriminalisasi tindakan hanya karena tekanan politik, tetapi juga tidak membenarkan penyalahgunaan kekuasaan dengan berlindung di balik kewenangan jabatan. Prinsip ini relevan pula dalam perkara dugaan penyadapan Presiden. Kita tidak boleh meremehkan penyadapan ilegal sebagai sekadar pelanggaran administratif. Namun, kita juga tidak boleh menjadikan label makar sebagai kesimpulan yang mendahului pembuktian.
Dua pernyataan harus dapat berdiri secara bersamaan. Pertama, apabila terbukti dilakukan tanpa hak dan di luar ketentuan hukum, penyadapan terhadap Presiden merupakan perbuatan yang sangat serius. Penyalahgunaan sistem penyadapan oleh aparat yang memiliki akses dan kewenangan negara berpotensi merusak kepercayaan publik, melanggar hak privasi, serta mencederai prinsip negara hukum. Jabatan tinggi tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh kekebalan dari pertanggungjawaban pidana.
Kedua, penyadapan terhadap Presiden belum dengan sendirinya membuktikan makar. Makar merupakan kualifikasi tindak pidana yang memiliki unsur dan tujuan khusus. Penegak hukum harus membuktikan maksud yang relevan dengan Pasal 191 atau Pasal 193, atau permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 196. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui rangkaian bukti yang saling berhubungan, termasuk komunikasi, dokumen, pola koordinasi, pembagian peran, penggunaan hasil sadapan, dan tindakan lain yang relevan. Akan tetapi, kesimpulan mengenai tujuan makar tidak boleh dibangun hanya dari asumsi bahwa sasaran penyadapan adalah Presiden.
Di sinilah asas praduga tak bersalah dan prinsip legalitas harus dijaga. Negara hukum tidak boleh membiarkan penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga tidak boleh menghukum seseorang berdasarkan dugaan yang belum teruji. Ketegasan penegakan hukum justru tampak ketika aparat mampu membedakan tindak pidana yang satu dari tindak pidana yang lain, sekalipun seluruhnya melibatkan perbuatan yang secara moral dianggap tercela.
Yang Harus Dibuka Bukan Label, Melainkan Aliran Bukti
Desakan publik sebaiknya tidak berhenti pada tuntutan agar perkara ini segera diberi label makar. Yang lebih penting adalah meminta penyidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pembuktian. Publik perlu mengetahui sejauh mana penyidik dapat menjelaskan alur perintah penyadapan, prosedur yang dilanggar, pihak yang mengakses hasil sadapan, serta alasan dan konteks penghapusan data elektronik. Informasi mengenai kemungkinan pengintaian fisik juga harus diuji secara objektif: siapa yang melakukannya, bagaimana tindakan tersebut dilakukan, siapa yang memerintahkan, dan apakah terdapat hubungan yang dapat dibuktikan dengan tujuan tindak pidana tertentu.
Pertama, alur perintah penyadapan perlu diperjelas: siapa yang memberi perintah, kapan perintah disampaikan, melalui saluran apa, dan dalam konteks kewenangan apa tindakan tersebut dilakukan. Kedua, alur hasil sadapan harus ditelusuri: siapa yang mengakses, menerima, menyimpan, atau meneruskan informasi. Ketiga, dugaan penghapusan data perlu diperiksa melalui rekam aktivitas sistem, perangkat elektronik, dan keterangan pihak yang mengetahui proses tersebut. Keempat, apabila terdapat dugaan pengintaian, penyidik harus membuktikan hubungan antara kegiatan pengamatan fisik dan tujuan yang hendak dicapai. Seluruhnya perlu diuji dengan alat bukti yang sah, bukan dibangun melalui potongan informasi yang beredar di media sosial.
Apabila dari rangkaian bukti tersebut ditemukan bahwa penyadapan, pengintaian, dan koordinasi antarpihak merupakan bagian dari rencana membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintah, maka penerapan ketentuan makar harus dilakukan secara tegas sesuai unsur deliknya. Demikian pula apabila terbukti terdapat permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193, Pasal 196 KUHP sebagaimana telah diubah melalui UU No. 1 Tahun 2026 harus dipertimbangkan.
Sebaliknya, apabila pembuktian menunjukkan bahwa tujuan penyadapan hanya berkaitan dengan pemerasan, pengumpulan informasi pribadi, kepentingan politik internal, atau penyalahgunaan kewenangan, maka pertanggungjawaban pidana harus diarahkan pada ketentuan yang benar-benar sesuai dengan perbuatan dan unsur yang terbukti. Tidak diterapkannya pasal makar bukan berarti perbuatannya menjadi ringan atau dapat dimaafkan. Kejahatan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data tetap harus diproses secara serius berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pperkara ini menguji bukan hanya perilaku orang-orang yang diduga terlibat, melainkan juga integritas negara hukum dalam menggunakan kekuasaan untuk menegakkan hukum. Negara tidak boleh membiarkan instrumen penyadapan berubah menjadi alat pengawasan tanpa batas. Namun, negara juga tidak boleh menjadikan ancaman makar sebagai label politik yang ditempelkan tanpa pembuktian.
Menyadap Presiden tanpa hak merupakan dugaan perbuatan yang cukup serius untuk diselidiki secara mendalam. Akan tetapi, kemarahan publik tidak dapat menggantikan pembuktian pidana. Kita membutuhkan kejelasan mengenai actus reus, tetapi juga harus menuntut pembuktian mens rea yang relevan dengan delik yang disangkakan. Kita perlu mengetahui bukan hanya siapa yang menyadap, melainkan juga untuk apa penyadapan itu dilakukan dan apakah terdapat kesepakatan untuk melakukan tindak pidana makar.
Di sinilah perbedaan antara opini politik dan opini hukum. Opini politik sering kali bertanya, “Siapa yang harus kita curigai?” Sebaliknya, opini hukum bertanya, “Perbuatan apa yang terjadi, unsur apa yang terpenuhi, tujuan apa yang dapat dibuktikan, dan alat bukti apa yang mendukungnya?”
Pertanyaan kedua mungkin terdengar lebih lambat dan kurang heroik. Namun, justru itulah pertanyaan yang menjaga agar penegakan hukum tidak berubah menjadi penghukuman berdasarkan prasangka. Negara hukum tidak menang karena mampu menjatuhkan label paling keras, melainkan karena mampu membuktikan tindak pidana secara benar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Referensi
Hiariej, Eddy O. S. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
Indonesia. 2026. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2010. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
ANTARA. 2026a. “Kapolri: Jenderal LSP Diduga Perintahkan Penyadapan Ilegal.” 12 November 2026. Baca pemberitaan ANTARA.
ANTARA. 2026b. “Kapolri Sebut Belum Ada Tersangka dalam Kasus Makar Terkait Penyadapan.” 17 November 2026. Baca pemberitaan ANTARA.
ANTARA. 2026c. “Yusril Sebut Polri Temukan Kaitan Penyadapan dan Dugaan Makar.” 17 November 2026. Baca pemberitaan ANTARA.
CNN Indonesia. 2026a. “Kapolri Suyudi Ungkap Kronologi Kasus Penyadapan Presiden Prabowo.” 12 November 2026. Baca pemberitaan CNN Indonesia.
CNN Indonesia. 2026b. “Kapolri: Listyo Sigit Diduga sebagai End User Penyadapan Prabowo.” 12 November 2026. Baca pemberitaan CNN Indonesia.*




































