“Menakar Independensi Kepolisian, Batas Kekuasaan, dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.”
Oleh Bey Arifin*
ADA yang paradoksal ketika institusi yang diberi mandat menjaga keamanan dan menegakkan hukum justru terseret dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Persoalannya bukan sekadar siapa menyadap siapa, melainkan untuk kepentingan apa kewenangan itu digunakan dan sejauh mana negara masih menghormati batas-batas hukum.
Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pusaran pemberitaan, bukan perkara biasa. Apalagi, sasaran yang disebut dalam pemberitaan mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, wartawan, aktivis, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Perkara ini harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: bukan semata-mata persoalan internal kepolisian, apalagi sekadar pertarungan antarelite, melainkan ujian serius terhadap komitmen Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Penyadapan Bukan Kewenangan Tanpa Batas
Dalam negara modern, penyadapan dapat menjadi instrumen penting untuk mengungkap kejahatan serius. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Harus ada dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berbeda secara mendasar dengan penyadapan yang digunakan untuk kepentingan politik, pribadi, atau pengendalian kekuasaan. Yang pertama merupakan instrumen hukum, sedangkan yang kedua berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan kewenangan.
Di sinilah persoalan mendasarnya. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat dapat berubah menjadi alat untuk mengawasi, mengintimidasi, bahkan membungkam kebebasan warga negara.
Negara memang membutuhkan kewenangan untuk menghadapi kejahatan. Namun, kewenangan itu tidak boleh berubah menjadi legitimasi untuk mencurigai dan mengawasi setiap orang.
Ketika Kepolisian Harus Diawasi
Polri merupakan institusi negara dengan kewenangan yang sangat besar. Karena itu, kekuatan institusional harus berjalan beriringan dengan akuntabilitas.
Jika dugaan penyadapan tanpa dasar hukum terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur teknis. Hal itu menyentuh integritas institusi, etika kekuasaan, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang mengoperasikan perangkat penyadapan, tetapi siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengetahui, siapa yang menerima hasilnya, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain dalam rantai pengambilan keputusan.
Institusi yang kuat bukan institusi yang memiliki kemampuan mengawasi semua orang, melainkan institusi yang bersedia diawasi dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kewenangannya.
Hak Privasi Bukan Hak Istimewa Pejabat
Dugaan bahwa Presiden Republik Indonesia turut menjadi sasaran penyadapan tentu menimbulkan keprihatinan serius. Namun, ada satu prinsip konstitusional yang tidak boleh dilupakan: perlindungan privasi bukan hak eksklusif presiden atau pejabat negara.
Wartawan, aktivis, tokoh masyarakat, oposisi politik, pengusaha, dan warga biasa memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh perlindungan atas kehidupan pribadi dan komunikasinya.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sementara Pasal 28J menegaskan bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang sah.
Artinya, negara tidak boleh menggunakan alasan keamanan untuk membenarkan tindakan yang justru mengancam kebebasan warga negaranya.
Jika penyadapan ilegal terhadap presiden dianggap sebagai ancaman serius bagi negara, penyadapan ilegal terhadap wartawan dan aktivis juga harus dipandang sebagai ancaman serius bagi demokrasi.
Ancaman Negara Pengawasan
Bahaya terbesar penyalahgunaan teknologi pengawasan bukan hanya terletak pada tindakan menyadap itu sendiri. Bahaya yang lebih dalam adalah terciptanya masyarakat yang hidup dalam ketakutan karena merasa setiap percakapan, komunikasi, dan aktivitas politiknya mungkin sedang diawasi.
Inilah yang dikenal sebagai surveillance state, yakni situasi ketika negara memiliki kemampuan mengawasi masyarakat secara berlebihan tanpa pengendalian yang memadai.
Dalam kondisi demikian, kebebasan berekspresi perlahan-lahan kehilangan maknanya. Wartawan bisa takut mengungkap fakta. Aktivis ragu menyampaikan kritik. Pejabat kehilangan keberanian menyuarakan pendapat berbeda. Masyarakat memilih diam karena khawatir komunikasinya dipantau.
Demokrasi tidak selalu runtuh melalui kudeta atau pembubaran lembaga negara. Demokrasi juga bisa melemah ketika masyarakat kehilangan keberanian untuk menggunakan kebebasan yang dijamin konstitusi.
Karena itu, penyalahgunaan teknologi pengawasan harus dipandang sebagai ancaman terhadap ekosistem demokrasi, bukan sekadar pelanggaran privasi individual.
Jangan Biarkan Hukum Menjadi Senjata Politik
Perkara ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional. Namun, publik harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam spekulasi mengenai siapa yang sedang berhadapan dengan siapa.
Jangan sampai kasus ini dimanfaatkan untuk membersihkan lawan politik, mengonsolidasikan kekuasaan, atau melemahkan kelompok yang berbeda pandangan. Sebaliknya, jangan pula menjadikan alasan adanya konflik politik untuk menghalangi pengungkapan dugaan tindak pidana.
Hukum harus berdiri di atas semua kepentingan politik.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi orang yang dekat dengan kekuasaan dan tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap mereka yang berseberangan dengan penguasa.
Pergantian rezim tidak boleh berarti pergantian pihak yang mengendalikan instrumen kekuasaan untuk kepentingannya sendiri.
Keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang sedang kehilangan kekuasaan
Pergantian rezim tidak boleh berarti pergantian pihak yang mengendalikan instrumen kekuasaan untuk kepentingannya sendiri.
Keadilan tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berkuasa dan siapa yang sedang kehilangan kekuasaan
Reformasi Kepolisian Harus Menyentuh Sistem
Penyelesaian perkara ini tidak cukup hanya dengan menetapkan tersangka atau mengganti sejumlah pejabat. Langkah tersebut penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan apabila sistem pengawasan dan pertanggungjawaban tetap memiliki celah.
Diperlukan audit independen terhadap penggunaan sistem penyadapan, pembenahan prosedur pemberian otorisasi, pengamanan hasil penyadapan, serta pengawasan eksternal yang efektif.
Harus ada kejelasan mengenai siapa yang berwenang menyetujui penyadapan, untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berapa lama data disimpan, dan bagaimana memastikan informasi tidak disalahgunakan.
Lebih jauh, setiap dugaan penyalahgunaan harus ditindak secara objektif, tanpa pandang jabatan dan kedekatan politik.
Reformasi kepolisian tidak boleh berhenti pada perubahan struktur dan pergantian personel. Yang jauh lebih penting adalah perubahan budaya kekuasaan: dari budaya yang mengandalkan kewenangan menuju budaya yang menjunjung akuntabilitas
Negara Hukum Tidak Boleh Tunduk kepada Kekuasaan
Prinsip rule of law menempatkan hukum sebagai pengendali kekuasaan, bukan kekuasaan sebagai pengendali hukum. Tidak seorang pun boleh berada di atas hukum, termasuk mereka yang diberi mandat untuk menegakkannya.
Negara tidak boleh terlalu kuat dalam mengawasi rakyat, tetapi terlalu lemah dalam mengawasi aparatnya sendiri. Kepolisian harus memiliki kewenangan yang cukup untuk menghadapi kejahatan, tetapi kewenangan itu harus dibatasi oleh hukum dan diawasi melalui mekanisme yang kredibel.
Di sinilah ukuran sesungguhnya negara demokrasi. Bukan seberapa canggih teknologi pengawasannya, melainkan seberapa kuat sistemnya mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Yang Dipertaruhkan adalah Kepercayaan Publik
Dugaan penyadapan ilegal ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi hubungan antara kekuasaan, hukum, dan kebebasan sipil di Indonesia.
Publik tidak membutuhkan tontonan pertarungan antarelite. Publik membutuhkan kebenaran, transparansi, dan keadilan.
Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang adil.
Dengan demikian, yang sedang diuji bukan hanya integritas kepolisian, melainkan kualitas Indonesia sebagai negara hukum.
Presiden harus dilindungi. Kepolisian harus dihormati. Wartawan harus bebas menjalankan tugasnya. Aktivis harus memiliki ruang untuk menyampaikan kritik. Dan setiap warga negara harus merasa aman dalam kehidupan pribadinya.
Sebab, negara yang kuat bukan negara yang mampu mendengar seluruh percakapan rakyatnya.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjamin rakyatnya berbicara tanpa rasa takut.
Kekuasaan tanpa pengawasan adalah ancaman bagi demokrasi. Penegakan hukum tanpa akuntabilitas adalah ancaman bagi keadilan. Keamanan tanpa kebebasan bukanlah cita-cita negara demokrasi.
Jangan sampai instrumen yang diciptakan untuk menjaga negara justru berubah menjadi alat yang mengancam kebebasan warga negaranya.
Sebab, yang harus dijaga oleh negara bukan hanya keamanan kekuasaan, melainkan juga kehormatan hukum, kebebasan rakyat, dan kepercayaan publik.
