KH Tengku Zulkarnain (IST)

PONTIANAK | Duta.co – Menyusul penolakan terhadap Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain oleh Dewan Adat Dayak (DAD), sejumlah komponen di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menggelar pertemuan. Hasilnya, masyarakat Dayak ternyata ‘salah alamat’ karena mengira Ustad Tengku adalah Sekjen Front Pembela Islam (FPI).

Wakil Bupati Sintang Askiman menuturkan, kejadian di Bandara Susilo Sintang, Kalbar, merupakan gerakan spontanitas dan bukan terencana. “Ini terjadi akibat adanya kesalahpahaman informasi yang didapat oleh kelompok tertentu, sehingga menimbulkan pemikiran yang kurang mengenakkan,” katanya di Sintang, Jumat (13/1/2017).

DICEGAT SUKU DAYAK: KH Tengku Zulkarnain di pintu pesawat dihadang puluhan pemuda berpakaian khas Dayak di Bandara Susilo Sintang, Kalbar, Kamis (12/1/2017). (IST)

Sebelumnya, pada Kamis (12/1) sekitar pukul 09.00 WIB, telah terjadwal pelantikan Ketua Dewan Adad Dayak Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaannya, semua panitia dan pengurus menunggu kedatangan Gubernur Kalbar Cornelis sebagai ketua Majelis Adat Dayak Nasional. Kemudian sejumah panitia melakukan penjemputan ke Bandara Susilo Sintang.

“Ternyata sampai di bandara baru diketahui bahwa gubernur tidak jadi datang, karena ada kegiatan kedinasan lain,” katanya.

Sesampai di bandara, lanjut Askiman, mereka mendapatkan informasi ada Sekjen FPI yang datang ke Sintang. Sehingga mereka secara spontan mengumpulkan massa untuk melakukan penolakan. Mereka meyakini bahwa Tengku Zulkarnain adalah sekjen FPI.

Karena itu, secara spontan mereka masuk dari terminal kedatangan bandara, langsung mendekati pintu pesawat, dan berorasi menolak kedatangan Zulkarnain, yang akan mengikuti tabligh akbar di Kota Sintang, Sekadau, Sanggau serta Melawi.

Penolakan tersebut membuat Tengku Zulkarnain tidak bisa turun dari pesawat dan bablas ke Pontianak serta membatalkan kegiatan hari ini (kemarin-red). Karena itu, kata Askiman, setelah dilakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), para tokoh FKUB pun sepakat mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang lahir tanpa paksaan.

 

Berikut pernyataan sikap FKUB Kabupaten Sintang:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, sangat mendambakan kehidupan Kabupaten Sintang yang sudah terjalin dengan baik dan harmonis, untuk tetap dapat dipertahankan. Kami menyadari bahwa Kabupaten Sintang terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya, etnis dan agama.

Sangat menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Oleh karena itu, kami tidak ingin kehidupan yang sudah tenteram, damai dan penuh kekeluargaan, dirusak oleh pihak-pihak yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kami tidak menolak kehadiran lembaga atau kapasitas seseorang sebagai tokoh agama. Tapi sesungguhnya yang kami tolak adalah paham radikal seseorang atau kelompok tertentu, yang dapat memecah belah hubungan antarumat beragama. Serta tidak menerjemahkan kitab suci agama lain, yang akan menyesatkan kepercayaan orang lain.

 

“Kita harapkan, adanya kesadaran dari semua pihak untuk konsisten menjaga kelangsungan hidup Kabupaten Sintang ini yang penuh damai, harmonis dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Tidak terusik oleh kepentingan kelompok lain yang akan memecahbelahkan Kota Sintang ini,” kata Wakil Bupati Sintang Askiman. hud, rol

BAGIKAN

Tinggalkan Balasan