SURABAYA | duta.co – Langkah pemerintah untuk memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ternyata sangatkah efektif.
Banyak diler mengaku penjualan melonjak bahkan hampir menyamai penjualan seperti sebelum pandemi Covid-19.
Salah satu yang mengalami lonjakan penjualan itu, PT United Motors Center (UMC) diler resmi mobil Suzuki di Jawa Timur.
Direktur of Sales and Marketing UMC Fredy Teguh kebijakan PPnBM untuk mobil baru sangat ampuh mendongkrak penjualan mobil. “Kita bersyukur dengan kebijakan pemerintah terkait relaksasi PPnBM, mampu mengangkat penjualan,” tandasnya.
Sejak pandemi Covid-19 melanda, kebiasan dan budaya masyarakat membeli mobil juga mengalami perubahan. Biasanya menjelang lebaran, menjadi salah satu momen penting bagi diler mobil karena merupakan momen peak season. Tapi sejak mudik dibatasi, ritual lebaran membeli mobil baru, tidak lagi terjadi.
“Pandemi mengubah semuanya. Bahkan, konsep penjualan yang semula offline, menjadi online. Konsumen sangat dibatasi melihat kondisi fisik barangnya. Tapi ya mau bagaimana lagi,” jelasnya.
Beruntung, di 2021 ini penjualan mobil Suzuki di Jatim sudah mulai membaik seperti sebelum pandemi. Di tahun ini penjualan Suzuki meningkat sekitar 22 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Area Sales Manager Jatim PT UMC, Wiyarso Adiwibowo mengaku optimis relaksasi berupa pembebasan PPnBM untuk pembelian mobil baru akan meningkatkan gairah pasar otomotif.
“Dengan adanya penurunan harga karena adanya subsidi PPnBM, sehingga secara pricelist-nya turun dari harga normal dan tentunya yang diuntungkan konsumen,” tandasnya.
Namun demikian, dia menyebut, tingginya permintaan tersebut calon konsumen harus rela menunggu unit terdelivery, mengingat pasokan dari pabrik tetap.
“Untuk tipe Ertiga dan XL7 harus inden. Kami berharap sudah terdelivery ke konsumen sebelum masa relaksasi PPnBM berakhir. Sementara tipe lain seperti Suzuki Ignis dan Baleno Hatchback ready,” ulas Wiyarso.
Sekadar diketahui, Ertiga dan XL7 masuk dalam jajaran tipe mobil Suzuki yang terkena program relaksasi pajak yang disetujui pemerintah. ril/end
