“Dosen menghadapi dua pekerjaan sekaligus: pekerjaan akademik dan pekerjaan administrasi membuktikan bahwa dirinya telah bekerja. Ia mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, menulis artikel, dan mengabdi kepada masyarakat. Namun…”
Oleh Suhermanto Ja’far*
ADA ironi yang sedang berlangsung dalam kehidupan perguruan tinggi modern. Dosen ditempatkan sebagai kaum intelektual yang seharusnya memiliki kebebasan berpikir, otonomi akademik, dan kemampuan mengembangkan pengetahuan secara kritis. Namun, dalam praktik tata kelola perguruan tinggi, kehidupan dosen semakin dikelilingi oleh berbagai instrumen administrasi, pengukuran, dan pengawasan digital.
Kehadiran harus tercatat melalui presensi elektronik, beban kerja harus dilaporkan melalui Beban Kerja Dosen (BKD), aktivitas akademik dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), laporan kinerja disusun secara periodik, sementara produktivitas penelitian semakin dikaitkan dengan jumlah publikasi, indeksasi, dan sitasi.
Dosen akhirnya tidak hanya bekerja untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus terus-menerus membuktikan bahwa dirinya produktif berdasarkan ukuran yang ditentukan oleh sistem. Di balik toga akademik yang melambangkan kehormatan intelektual, muncul pertanyaan: apakah dosen masih sepenuhnya menjadi subjek yang merdeka, atau perlahan-lahan berubah menjadi objek yang dikendalikan oleh mesin birokrasi?
Homo Academicus: Manusia Akademik di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan
Dalam kehidupan perguruan tinggi, dosen tidak sekadar menjalankan profesi sebagai pengajar, peneliti, dan pengabdi masyarakat. Ia merupakan bagian dari komunitas intelektual yang memiliki tanggung jawab memproduksi pengetahuan, menjaga kebebasan berpikir, serta mengembangkan nalar kritis bagi kemajuan peradaban. Sosok ini dapat disebut sebagai Homo Academicus, yakni manusia akademik yang menjadikan pengetahuan, rasionalitas, integritas, dan kebebasan intelektual sebagai fondasi eksistensinya.
Istilah Homo Academicus dikenal pula melalui karya Pierre Bourdieu yang menggunakannya untuk menganalisis dunia akademik sebagai sebuah arena sosial, tempat para akademisi berkompetisi memperebutkan legitimasi, otoritas keilmuan, posisi, dan modal simbolik (Bourdieu 1988, 1–15). Dalam pengertian ini, universitas bukan ruang yang sepenuhnya bebas dari relasi kekuasaan. Di dalamnya terdapat struktur hierarki, mekanisme pengakuan, persaingan reputasi, dan berbagai kepentingan institusional yang dapat memengaruhi arah produksi pengetahuan.
Namun, tantangan Homo Academicus pada era digital tidak lagi hanya berkaitan dengan persaingan otoritas dan legitimasi keilmuan, melainkan juga dengan semakin kuatnya sistem administrasi dan pengukuran kinerja yang mengatur kehidupan akademisi. Dosen dituntut produktif, terukur, terdokumentasi, dan selalu mampu menunjukkan capaian melalui BKD, SISTER, LKD, publikasi, indeksasi, serta berbagai indikator institusional lainnya. Dalam situasi tersebut, muncul paradoks: manusia yang seharusnya merdeka dalam berpikir justru berisiko terikat oleh sistem yang menentukan apa yang harus dikerjakan, bagaimana pekerjaan dinilai, dan ukuran apa yang dianggap sebagai keberhasilan.
Homo Academicus perlahan dapat bergeser menjadi manusia akademik yang lebih sibuk memenuhi indikator daripada mengembangkan pemikiran, lebih banyak mengurus bukti
administratif daripada menghasilkan pengetahuan, serta lebih tunduk pada logika angka daripada panggilan intelektual. Di sinilah persoalan biopolitik memperoleh relevansinya: ketika tubuh, waktu, produktivitas, dan bahkan orientasi intelektual dosen menjadi sasaran pengaturan sistem, penjajahan baru tidak lagi berlangsung melalui penguasaan fisik, tetapi melalui pendisiplinan kehidupan akademik.
Fenomena Toga dan Homo Academicus ini dapat dibaca melalui konsep biopolitik Michel Foucault. Dalam The History of Sexuality, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan modern mengalami perubahan mendasar. Kekuasaan tidak lagi hanya beroperasi melalui hak penguasa untuk menghukum atau mengambil kehidupan, tetapi juga melalui kemampuan mengatur, mengelola, mengoptimalkan, dan mendisiplinkan kehidupan manusia.
Tubuh menjadi sasaran berbagai mekanisme pengawasan, sementara kehidupan populasi menjadi objek kebijakan dan intervensi. Kekuasaan modern, dengan demikian, tidak selalu tampil dalam bentuk kekerasan terbuka. Ia justru dapat bekerja melalui prosedur administratif, norma institusional, standar produktivitas, sistem pencatatan, dan mekanisme evaluasi yang tampak rasional (Foucault 1978, 135–45).
Dalam kerangka Foucault, perlu dibedakan antara disiplin terhadap tubuh individual dan biopolitik terhadap populasi. Pendisiplinan tubuh individual dikenal sebagai anatomo-politik, sedangkan biopolitik dalam pengertian lebih khusus berkaitan dengan pengaturan kehidupan populasi, seperti kesehatan, kelahiran, kematian, dan berbagai proses biologis masyarakat. Keduanya merupakan dimensi dari biopower, yakni kekuasaan yang menjadikan kehidupan sebagai sasaran pengelolaan.
Praktik administrasi akademik yang mengatur kehadiran, waktu, dan produktivitas dosen lebih tepat dibaca sebagai mekanisme disipliner atau anatomo-politik. Sementara itu, biopolitik menjadi kerangka yang lebih luas untuk memahami bagaimana institusi modern mengelola kehidupan kolektif melalui standar, kebijakan, dan perangkat pengaturan. Pembedaan ini penting agar kritik terhadap birokratisasi akademik tidak terjebak dalam penggunaan istilah biopolitik secara serampangan.
Tubuh Dosen dalam Mesin Birokrasi Akademik
Perguruan tinggi modern membutuhkan tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel. Tidak ada yang keliru dengan presensi digital, BKD, SISTER, LKD, evaluasi kinerja, maupun pengukuran produktivitas penelitian. Sistem tersebut dapat membantu institusi mengelola sumber daya manusia, mendokumentasikan pekerjaan, dan memastikan tanggung jawab profesional dijalankan.
Persoalannya muncul ketika instrumen yang semula dirancang untuk mendukung pekerjaan akademik justru berkembang menjadi pusat orientasi kehidupan dosen. Administrasi yang seharusnya menjadi alat pelayanan berubah menjadi beban yang menyerap waktu, perhatian, dan energi intelektual.
Dosen akhirnya menghadapi dua pekerjaan sekaligus: pekerjaan akademik dan pekerjaan administras;i membuktikan bahwa dirinya telah bekerja. Ia mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, menulis artikel, dan mengabdi kepada masyarakat. Namun, seluruh aktivitas itu masih harus diterjemahkan ke dalam berbagai formulir, laporan, unggahan dokumen, bukti kegiatan, dan indikator capaian.
Tidak jarang, waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca literatur, membangun argumentasi, berdiskusi, atau melakukan penelitian justru terserap oleh urusan administratif. Dosen bukan hanya dituntut menghasilkan pengetahuan, tetapi juga harus terus-menerus menghasilkan bukti administratif tentang pengetahuan yang dihasilkannya.
Di sinilah konsep disiplin Foucault menjadi relevan. Dalam Discipline and Punish, Foucault menjelaskan bahwa disiplin modern bekerja melalui pengaturan waktu, pengawasan, pembagian aktivitas, pemeriksaan, dan normalisasi perilaku. Tujuannya adalah membentuk tubuh yang berguna sekaligus patuh, atau yang disebutnya sebagai docile bodies.
Tubuh dibuat semakin produktif, tetapi pada saat yang sama semakin mudah diarahkan dan dikendalikan oleh mekanisme kekuasaan (Foucault 1977, 135–69). Dalam konteks perguruan tinggi, dosen dapat mengalami proses serupa ketika seluruh aktivitas profesionalnya harus mengikuti ritme sistem, standar pelaporan, dan indikator yang ditetapkan institusi.
Mesin presensi digital, misalnya, bukan sekadar perangkat untuk mencatat kehadiran. Dalam sistem pengelolaan yang terlalu menekankan kepatuhan administratif, presensi dapat berubah menjadi mekanisme pengawasan yang menentukan bagaimana waktu dosen harus digunakan.
Begitu pula dengan pelaporan BKD dan LKD. Keduanya pada dasarnya merupakan instrumen akuntabilitas profesional, tetapi dapat menjadi mekanisme pendisiplinan ketika keberhasilan dosen lebih banyak ditentukan oleh kelengkapan dokumen daripada kualitas pekerjaan akademiknya. Dosen akhirnya belajar menyesuaikan perilaku dengan apa yang dapat dicatat dan dinilai oleh sistem.
Kondisi ini menimbulkan paradoks. Perguruan tinggi mengharapkan dosen menjadi pemikir kritis, tetapi mekanisme pengelolaannya berpotensi mendorong kepatuhan prosedural. Dosen diharapkan kreatif, tetapi kreativitasnya dapat terdesak oleh tuntutan memenuhi target administratif.
Dosen diminta menghasilkan inovasi, tetapi ruang untuk bereksperimen dan mengembangkan pemikiran jangka panjang justru berkurang karena tekanan capaian jangka pendek. Dalam situasi demikian, tubuh akademik bukan hanya diatur secara fisik melalui waktu dan kehadiran, melainkan juga diarahkan secara mental melalui standar tentang apa yang dianggap sebagai pekerjaan produktif.
Tirani metrik: ketika angka menggantikan makna
Pendisiplinan tubuh dosen semakin kuat ketika tata kelola akademik bertumpu pada budaya pengukuran. Jumlah publikasi, indeksasi jurnal, sitasi, h-index, jumlah penelitian, jumlah kegiatan pengabdian, hingga berbagai capaian administratif menjadi indikator yang digunakan untuk menilai produktivitas. Ukuran-ukuran tersebut memang dapat memberikan informasi tentang aktivitas akademik. Namun, masalah muncul ketika apa yang mudah dihitung dianggap lebih penting daripada apa yang sesungguhnya bernilai.
Jerry Z. Muller menyebut kecenderungan tersebut sebagai the tyranny of metrics, yakni keadaan ketika organisasi terlalu terobsesi pada pengukuran kinerja sehingga ukuran yang semula dimaksudkan sebagai alat evaluasi justru berubah menjadi tujuan. Dalam dunia pendidikan tinggi, Muller menunjukkan bahwa penggunaan metrik dapat menimbulkan distorsi apabila indikator kuantitatif menggantikan penilaian profesional dan pertimbangan substantif. Apa yang dapat dihitung belum tentu menggambarkan kualitas, sedangkan sesuatu yang
bernilai tidak selalu mudah diubah menjadi angka (Muller 2018, 67–87). Kritik Muller tidak berarti bahwa pengukuran harus ditinggalkan. Ia justru mengingatkan bahwa metrik harus menjadi pelengkap penilaian profesional, bukan penggantinya.
Dalam praktik akademik, jumlah artikel tidak otomatis menunjukkan kedalaman pemikiran. Publikasi di jurnal bereputasi tidak dengan sendirinya menjamin bahwa suatu penelitian memiliki kontribusi sosial yang besar. Demikian pula, banyaknya sitasi tidak selalu mencerminkan integritas intelektual atau manfaat pengetahuan bagi masyarakat. Penelitian yang membutuhkan waktu panjang, pemikiran mendalam, dan keberanian mengembangkan paradigma baru bisa saja tidak segera menghasilkan angka yang tinggi. Sebaliknya, pekerjaan yang berorientasi pada pemenuhan target dapat menghasilkan capaian kuantitatif tanpa memberikan kontribusi pengetahuan yang sebanding.
Ketika angka menjadi orientasi utama, dosen berisiko mengubah strategi akademiknya. Ia memilih penelitian yang lebih mudah dipublikasikan daripada penelitian yang paling dibutuhkan masyarakat. Ia mengejar jumlah artikel daripada membangun satu karya yang benar-benar mendalam. Ia mengarahkan aktivitas ilmiah pada indikator yang memberikan pengakuan institusional, bukan semata-mata pada pertanyaan keilmuan yang penting. Akibatnya, kegiatan akademik dapat mengalami pergeseran dari pencarian kebenaran menuju produksi capaian yang terukur.
Kajian Luis Arboledas-Lérida memperlihatkan bahwa metrik dampak penelitian tidak dapat dilepaskan dari perubahan hubungan produksi dalam dunia akademik. Pengukuran dampak penelitian semakin berperan dalam menentukan bagaimana kerja akademik dinilai dan divalidasi.
Dalam pembacaannya, metrik bukan hanya alat untuk mencatat hasil penelitian, melainkan juga bagian dari proses yang membentuk nilai dan pengakuan terhadap kerja akademik (Arboledas-Lérida 2024, 573–600). Persoalan metrik tidak berhenti pada angka publikasi atau sitasi, tetapi menyentuh bagaimana institusi mendefinisikan pekerjaan akademik yang dianggap bernilai.
Budaya metrik juga dapat menciptakan ketimpangan pengalaman di antara dosen. Mereka yang memiliki akses lebih baik terhadap pendanaan, jaringan akademik internasional, fasilitas penelitian, dan dukungan institusi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi target tertentu.
Sebaliknya, dosen yang menghadapi keterbatasan fasilitas, beban pengajaran tinggi, atau tanggung jawab administratif yang berat dapat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Apabila seluruh dosen dinilai dengan indikator yang sama tanpa memperhatikan perbedaan konteks dan sumber daya, sistem evaluasi justru dapat menghasilkan ketidakadilan baru.
Kritik terhadap metrik bukanlah penolakan terhadap publikasi, Scopus, indeksasi, atau evaluasi kinerja. Semua instrumen tersebut dapat berguna apabila ditempatkan secara proporsional. Yang perlu ditolak adalah ketika ukuran menggantikan makna, angka menggantikan pertimbangan akademik, dan capaian administratif menjadi ukuran tunggal martabat seorang dosen. Universitas tidak boleh mengubah dosen menjadi produsen angka yang terus-menerus mengejar target.
Kolonisasi tubuh akademik dan hilangnya otonomi intelektual
Jika kolonialisme klasik bekerja melalui penguasaan wilayah, sumber daya alam, dan tenaga manusia, maka penjajahan baru dalam dunia akademik dapat berlangsung melalui penguasaan waktu, produktivitas, dan orientasi kerja. Istilah kolonisasi tubuh akademik dalam tulisan ini digunakan sebagai metafora kritis untuk menjelaskan proses ketika otonomi dosen semakin dibatasi oleh sistem administrasi dan pengukuran yang dominan. Ini bukan istilah baku dalam teori Foucault, melainkan pengembangan konseptual untuk membaca bagaimana mekanisme disipliner bekerja dalam tata kelola perguruan tinggi kontemporer.
Kolonisasi tersebut tidak selalu terjadi melalui paksaan langsung. Ia dapat berlangsung secara perlahan ketika dosen mulai menginternalisasi ukuran institusi sebagai satu-satunya standar keberhasilan. Dosen merasa harus selalu produktif, selalu menghasilkan publikasi, selalu memenuhi indikator, dan selalu memperlihatkan capaian. Bahkan ketika tidak ada pengawasan langsung, tuntutan sistem telah masuk ke dalam kesadaran profesionalnya. Ia mengatur sendiri waktu, perilaku, dan prioritas akademiknya berdasarkan standar yang telah ditanamkan oleh institusi.
Dalam kondisi demikian, pengawasan eksternal berubah menjadi pengawasan diri. Dosen tidak perlu terus-menerus diperintah untuk mengejar target karena ia telah menganggap target tersebut sebagai kewajiban yang menentukan nilai dirinya. Ia mengukur keberhasilan berdasarkan indikator yang tersedia, membandingkan dirinya dengan capaian kolega, dan menilai produktivitasnya melalui angka-angka yang dipublikasikan. Sistem akhirnya tidak hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga membentuk cara dosen memahami dirinya sendiri.
Dampak paling serius dari proses ini adalah menyempitnya ruang kebebasan intelektual. Padahal, universitas seharusnya menjadi tempat bagi pertanyaan-pertanyaan kritis, perdebatan terbuka, eksperimen pemikiran, dan pencarian kebenaran. Pengetahuan tidak selalu berkembang melalui target yang telah ditentukan. Banyak gagasan penting justru lahir dari proses panjang, kegagalan, keraguan, dan eksplorasi yang hasilnya belum dapat dipastikan. Jika dosen terus didorong untuk menghasilkan capaian yang segera dapat dihitung, ruang bagi pemikiran yang tidak konvensional akan semakin terbatas.
Di sinilah paradoks universitas modern tampak jelas. Institusi yang seharusnya membebaskan pikiran dapat berubah menjadi ruang yang mendisiplinkan pemikiran melalui standar produktivitas. Dosen yang seharusnya menjadi produsen pengetahuan berisiko berubah menjadi pelaksana target. Universitas yang seharusnya menjadi rumah kebebasan akademik dapat terjebak menjadi organisasi yang lebih sibuk mengelola indikator daripada mengembangkan ilmu pengetahuan.
Mengembalikan universitas sebagai ruang kemerdekaan berpikir
Mengkritik biopolitik dan pendisiplinan akademik bukan berarti menolak modernisasi perguruan tinggi. Universitas tetap membutuhkan tata kelola yang transparan, sistem informasi yang terintegrasi, evaluasi kinerja, serta standar mutu akademik. Namun, seluruh instrumen tersebut harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat kehidupan akademik, bukan sebagai tujuan yang mengendalikan seluruh aktivitas dosen.
Pertama, sistem administrasi harus benar-benar menyederhanakan pekerjaan dosen. Digitalisasi tidak boleh sekadar memindahkan formulir manual ke dalam aplikasi elektronik,
sementara beban pelaporan tetap bertambah. Integrasi sistem harus mengurangi pengulangan pengisian data, mempercepat layanan, dan memberi ruang lebih besar bagi dosen untuk menjalankan tugas utama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Kedua, evaluasi kinerja perlu mengembalikan keseimbangan antara ukuran kuantitatif dan penilaian kualitatif. Jumlah publikasi, sitasi, dan indeksasi dapat digunakan sebagai informasi, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menilai kualitas akademisi. Penilaian harus mempertimbangkan kontribusi keilmuan, integritas penelitian, kualitas pengajaran, pendampingan mahasiswa, relevansi sosial penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengukuran harus disertai penilaian profesional yang memahami konteks dan karakter pekerjaan akademik.
Ketiga, perguruan tinggi perlu melindungi otonomi intelektual dosen. Tidak semua penelitian harus menghasilkan dampak yang segera terlihat. Tidak semua gagasan penting dapat dinilai melalui jumlah sitasi. Universitas harus menyediakan ruang bagi penelitian jangka panjang, pemikiran kritis, kajian interdisipliner, dan pengembangan ilmu yang tidak selalu mengikuti tren publikasi. Kebebasan akademik bukan fasilitas tambahan, melainkan fondasi keberadaan universitas.
Keempat, dosen perlu dilibatkan dalam merancang sistem yang mengatur kehidupan profesionalnya. Kebijakan administrasi dan indikator kinerja tidak seharusnya hanya menjadi produk keputusan birokrasi dari atas. Partisipasi dosen, senat akademik, program studi, dan komunitas keilmuan diperlukan agar sistem benar-benar mencerminkan kebutuhan pendidikan tinggi. Akuntabilitas harus dibangun melalui kepercayaan dan tanggung jawab profesional, bukan semata-mata melalui pengawasan.
Persoalan utama bukan terletak pada toga, aplikasi, atau angka-angka kinerja, melainkan pada relasi kekuasaan yang dibangun di baliknya. Toga melambangkan kehormatan intelektual, sedangkan sistem administrasi dan digital seharusnya menjadi perangkat untuk menopang kehormatan tersebut. Namun, ketika tubuh dosen, waktu, produktivitas, dan orientasi keilmuannya semakin dikuasai oleh tuntutan sistem, toga berisiko kehilangan makna kemerdekaan berpikir yang seharusnya diwakilinya.
Penjajahan baru tubuh dosen tidak selalu hadir dalam bentuk larangan mengajar, pembatasan membaca, atau pelarangan berpikir. Ia dapat hadir melalui target yang tidak proporsional, laporan yang berulang, indikator yang menyederhanakan kualitas, dan sistem evaluasi yang menjadikan angka sebagai ukuran utama keberhasilan. Dosen tetap mengenakan toga, tetap berdiri di ruang kuliah, tetap menulis artikel, dan tetap menjalankan tugas akademik. Namun, di balik semua itu, ruang otonominya dapat semakin menyempit.
Universitas seharusnya tidak menjadi pabrik yang memproduksi angka dan dosen bukanlah mesin yang bekerja untuk memenuhi indikator. Universitas adalah ruang pencarian kebenaran, tempat pengetahuan dikembangkan, kebebasan berpikir dilindungi, dan martabat manusia dihormati. Ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak semestinya hanya ditentukan oleh seberapa banyak publikasi yang dihasilkan atau seberapa tinggi angka kinerjanya, tetapi juga oleh sejauh mana institusi tersebut mampu melahirkan manusia merdeka, pemikiran kritis, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Jangan sampai di balik toga yang terhormat, tubuh dosen justru mengalami penjajahan baru oleh sistem yang seharusnya melayani dunia akademik.
*Suhermanto Ja’far adalah Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Referensi
Arboledas-Lérida, Luis. 2024. “A Marxist Analysis of the Metrification of Academic Labor: Research Impact Metrics and Socially Necessary Labor Time.” Science & Society 88 (4): 573–600. https://doi.org/10.1521/siso.2024.88.4.573.
Bourdieu, Pierre. 1988. Homo Academicus. Translated by Peter Collier. Stanford, CA: Stanford University Press.
Foucault, Michel. 1977. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Translated by Alan Sheridan. New York: Pantheon Books.
Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Translated by Robert Hurley. New York: Pantheon Books.
Muller, Jerry Z. 2018. The Tyranny of Metrics. Princeton, NJ: Princeton University Press. Princeton University Press+1
