“Dari Mana Datangnya Lintah? Dari Darat Turun ke Sawah. Dari Mana Datangnya RUU HIP? Dari Senayan, dan Anda Nanti Tahu Sendiri, Siapa”
Oleh : Ahmad Yani Elbanis*
SEKJEN DPP PPP, KH Arsul Sani dalam dialognya dengan TVone yang beredar di Medsos menyebutkan, bahwa, pengusung RUU HIP adalah DPR RI. Saat didesak siapa inisiatornya? Ia pun menjawab, Fraksi PDI Perjuangan.
Tentu saja pengakuan anggota DPR RI ini mengejutkan publik, seraya netizen berharap pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap partai yang akan mengganti Pancasila dalam RUU HIP.
Dalam RUU HIP, Pancasila diperas menjadi Trisila dan Ekasila persis pidato Presiden Soekarno (Bung Karno) saat menyampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Padahal, pidato itu masih bicara mengenai falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk.
Perdebatan mengenai falsafah atau dasar negara saat itu, menjadi krusial di mata para pendiri bangsa. Seperti Mohammad Yamin, Bung Hatta, KH Wahid Hasyim, Ki Bagus dan KH Maskur dan Maramais. Namun rumusan rumusan falsafah dasar Negara, akhirnya disepakati Pancasila (Piagam Jakarta) tanggal 22 Juni, kemudian ditashihkan lagi pada 18 Agustus 1945 dengan menghapus tujuh kata sila pertama.
Meski banyak ulama kiai kecewa, namun, mereka akhirnya legowo untuk kepentingan bangsa, hanya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga inilah yang kemudian disepakati Pancasila seperti yang ada saat ini.
Ingat Pesan Gus Dur
Dalam Pidato Megawati Soekarno Putri pada Ultah ke-44 PDIP, juga merujuk pada laman resmi Partai PDIP pdiperjuangan.id, memang ada lima visi yang diidamkan oleh PDIP. Visi Trisila dan Ekasila, ini tertuang dalam visi kedua dan ketiga partai berlambang banteng itu.
Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);
Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila).”
Belakangan, dalam keterangan tertulis. Minggu (14/6/2020), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sepakat dengan kritik publik untuk menghapus Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP. Sikap tersebut diambil karena partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu, beralasan menyerap aspirasi masyarakat.
“Dengan demikian terhadap muatan yang terdapat dalam Pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus,” ungkap Hasto, enteng.
Perlu dicatat. Bahwa, visi dan misi (PDIP) tersebut ternyata juga tertuang dalam RUU HIP, terutama pada Pasal 6 tentang ciri pokok Pancasila, disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yakni sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam ekasila, yakni gotong royong.
Konsep Trisila dan Ekasila inilah yang mendapatkan kritik keras karena dianggap merujuk pada Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila hasil kesepakatan akhir.
Banyak pihak yang menilai, usulan dalam RUU HIP tersebut justru mengerdilkan Pancasila. Tak hanya itu, RUU HIP dianggap tidak memiliki urgensi untuk dibahas, karena Pancasila sebagaimana ditegaskan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Presiden ke 4 dalam buku ‘Gus Dur Diadili Kiai Kiai’ karya Choirul Anam (Cak Anam), SUDAH FINAL dan tidak bisa DIOTAK ATIK keberadaannya sampai kapan pun.
Gus Dur sudah memberikan warning, kalau sampai tatanan Pancasila itu diubah, Indonesia bisa bubrah. Karena itu, hal ini juga dikuatkan dengan hasil Muktamar NU ke 27 di Situbondo 1984, yang dipelopori KH As’ad Syamsul Arifin dan KH Ahmad Shiddiq bahwa NU menerima asas tunggal Pancasila sebagai landasan dalam berorganisasi kemasyarakatan, termasuk NU pada era Presiden Soeharto.
Jadi wajar dan bersyukur lah kita, bahwa, RUU HIP ini memantik penolakan keras dari MUI, NU dan Muhammadiyah juga Ormas Islam lainnya serta pegiat LSM dan elemen bangsa. Mereka tidak hanya menolak, tapi menuntut pemerintah mencabut dan membubarkan panitia RUU HIP, karena diduga menjadi celah untuk kebangkitan komunis juga masuknya kembali gerakan khilafah yang getol dengan berdirinya negara Islam.
Tindak Tegas Parpol Pengusung
Selain itu protes juga dilakukan masyarakat, mereka demo mengatasnamakan Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK NKRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2020). Mereka mendesak cabut atau batalkan RUU HIP. Bahkan dalam demo terjadi aksi bakar bendera PKI dan bendera PDIP.
Aksi pembakaran terhadap bendera partai PDIP, itu diluar rencana. Korlap aksi Edi Mulyadi, menegaskan yang melakukan bukan peserta demo, tapi ada oknum menyusup, hal itu ditegaskan Edi seusai diperiksa petugas Polda Metrojaya juga dalam vidionya menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan.
Dalam vidionya tersebut Edi juga mengaku melayangkan surat ke MK untuk membubarkan partai pengusung RUU HIP, karena dinilai berusaha mengubah ideologi Pancasila, dan menganggap membuka kran bangkitnya komunis.
Terlepas dari pro kontra RUU HIP maka pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi harus memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengamankan situasi keamanan negara, terutama Menkopulhukam dan Menhan agar siaga dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat bola panas RUU HIP.
Bangsa ini sudah kenyang makan pahit asin ‘garam politik’ terutama terkait PKI dan Komunis, bahwa, ada pihak pihak yang dengan sengaja ingin benturkan umat Islam dengan Pancasila, seolah kelompok dan golongannya saja yang Pancasilais, padahal, sesungguhnya mereka sendiri anti Pancasila dengan mencoba-coba otak atik Pancasila karena UUD 1945.
Di sini pemerintah perlu tegas dengan parpol-parpol pengusung RUU HIP, karena jika RUU HIP ini sampai lolos, tidak menuntut kemungkinan Indonesia akan chaos dan bisa jadi tragedi PKI terulang kembali. Karena itu menjadi penting adanya TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Larangan Paham Komunisme, Leninisme dan Marxisme. (*)
Ahmad Yani Elbanis adalah Sekretaris DPW Satria Kita Pancasila Jawa Timur
