JOMBANG | duta.co – KH Imron Rosyadi, Pengasuh Pondok Pesantren Al Mimbar Sambong, Jombang mengajak tokoh-tokoh NU turun gunung, jangan diam. Gelar halaqah AD/ART, sekolah AD/ART, undang pengurus NU. Maraknya pelanggaran Khitthah dan pelecehan organisasi, menurutnya, jalaran pengurus NU gagal paham terhadap aturan main organisasi.
“Sekarang NU dikepung mafia politik, dikuasai mafia kekuasaan. Akibat lain, orang berani melecehkan NU seenaknya. Hilang marwah NU. Terus terang, saya prihatin membaca pemahaman pengurus PWNU Jatim tentang AD/ART NU,” jelas Kiai Rosyad, panggilan akrabnya kepada duta.co Kamis (22/11/2018) pagi.
Mantan pengurus NU dan GP Ansor Jatim ini kemudian merujuk pernyataan KH Reza Ahmad Zahid Lc MA, Wakil Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, yang mengomentari halaqah Komite Khitthah (KK) dzuriyah muassis (anak-cucu pendiri) NU, termasuk ‘lompatnya’ Kiai Ma’ruf Amin ke jalur politik.
“Dia (KH Reza Ahmad Zahid Lc MA, Wakil Ketua PWNU Jatim red.) tidak paham AD/ART NU. Atau tidak mau paham, gagal paham. Ada Rais Aam melompat keluar, ikut berebut jabatan kok dianggap benar dengan alasan sudah mundur. Kalau itu dianggap benar, kemudian diikuti Rais Aam berikutnya, habislah NU ini,” tegasnya.
Perlu Pemahaman AD/ART
Masih menurut Kiai Rosyad, NU sekarang darurat pemahaman AD/ART. Adalah mendesak untuk menyadarkan seluruh pengurus NU supaya taat aturan organisasi. “NU itu organisasi dengan jamaah yang begitu besar, ‘menggoda’ nafsu politisi. Kalau sampai pengurusnya ikut bermain, maka, organisasi ini akan dikepung mafia politik, mafia jabatan. Ujungnya dilecehkan orang,” tambahnya.
Ditanya soal kekeliruan KH Ma’ruf Amin, lelaki yang dikenal blak-blakan ini, mengatakan, bahwa dalam AD/ART NU itu, Rais Aam tidak diperkenankan mencalonkan diri untuk jabatan politik. “Tidak diperkenankan itu, sama dengan dilarang. Kalau dilakukan, berarti melanggar,” jelasnya.
Lalu bagaimana kalau Kiai Ma’ruf ngotot menggunakan hak pribadi sebagai warga Indonesia untuk dicalonkan dan mencalonkan, bukankah itu hak? “Kalau dia memaksakan diri melanggar AD/ART, maka, PBNU harus bermusyawarah, undang para ulama. NU ini kumpulan para kiai, para ulama, ada aturannya. Bukan kumpulan mafia politik, mafia kekuasaan. Jangan plencang-plencing (keluar masuk tanpa aturan red.),” ujarnya.
Lebih parah lagi, tambahnya, sudah memaksakan diri keluar dari baiat, lepas sumpah Rais Am, masih didudukkan di jajaran mustasyar PBNU. “Ini akal-akalan macam apa? Makanya saya usul digelar sekolah AD/ART bagi pengurus NU, biar tidak seenaknya komentar,” tutupnya. (mky)
