Kegiatan sosialisasi di Kurnia Convension Hall Jl Ringrut Soekarno Hatta Ngawi, Jumat, (29/10/2021) (mifta/duta.co)

NGAWI | duta.co – Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi merasa terbebani mendapat alokasi anggaran DBHCHT 2021 sebesar Rp.9,1 milyar, dengan rincian untuk kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat Rp7, 596 juta, ditambah silpa 2021 setelah PAPBD 2021 Rp1, 089 juta, ditambah lagi Rp600 juta untuk bidang penegakan hukum.

“Kita selaku pelaksana kegiatan merasa terbebani dengan anggaran yang begitu besar, sehingga tidak dapat menyerap semuanya, dan di ambil Dinas Kesehatan sebesar Rp4 milyar,” ujar Eka Sri Rahayu Sekretaris Dinas Pertanian selaku pelaksana program kegiatan. Sebelum SOTK yang baru per 5 Januari 2022.

Sayangnya mengenai program kegiatan DBHCHT 2021 tersebut, Eka Sri Rahayu, enggan menjelaskan secara rinci terkait pelaksanaannya. Ia mengatakan, secara umum anggaran tersebut digunakan untuk memberi bantuan pada kelompok tani tembakau berupa, bibit, pupuk, serta alat-alat pertanian tembakau.

“Masih ada sisa Rp4 milyar, sebenarnya untuk bantuan ansuransi petani tembakau tapi karena tidak ada petunjuk teknisnya akhirnya kita kembalikan dan di ambil Dinas Kesehatan,’ terangnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan terkait alokasi anggaran bidang penegakan hukum yang dilaksanakan melalui sosialisasi selama 1 tahun dengan 1200 peserta, dan terakhir 3 kali sosialisasi untuk 600 orang peserta terbagi menjadi 2 bagian, sehingga masing-masing ruang berkapasitas 100 orang peserta.

Ketika disinggung, apakah disaat sosialisasi program tersebut yang rawan akan kerumunan sudah mengantongi ijin dan rekomendasi dari tim Satgas Covid-19 Kabupaten Ngawi, mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19. Dikatakan Eka Sri Rahayu, selama masa PPKM kegiatan dihentikan.

Terpisah, Ahmad Fatoni selaku pengamat publik daerah setempat, juga menyorot pada pelaksanaan program kegiatan DBHCHT tersebut, terutama alokasi anggaran bidang penegakan hukum yang ada di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2021.

“Anggaran Rp600 juta untuk penegakan hukum tersebut sangatlah besar, hasil akhirnya seperti apa, dan dilaksanakan dimana saja, karena ketika kegiatan itu dilaksanakan situasi Kabupaten Ngawi masih dalam PPKM pandemi Covid-19,” ujar Atong sapaan Ahmad Fatoni singkat.mif

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry