JAKARTA | duta.co – Pengamat politik dari Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengevaluasi keberadaan partai politik (Parpol) pendukungnya. Presiden harus berani membuang parpol yang sudah tidak sejalan.
“Harus berani membuang yang sudah tidak sejalan. Percuma menampung parpol banyak jika kemudian malah menyerang pemerintah,” kata Ray di Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Ia melihat PAN sama sekali tidak memiliki sumbangsih apapun bagi pemenangan Jokowi. Setelah bergabung dengan Jokowi, perilaku PAN seperti tidak berada dalam barisan koalisi Jokowi. “Malah sebaliknya, yang terlihat adalah sering berhadap-hadapan dengan Jokowi. Kasus demo 411 dan 212 memperlihatkan hal itu,” ujar Ray.
Dalam kasus rencana angket terhadap penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), fraksi PAN ikut serta mendukungnya. Padahal PAN jelas berada bersama pemerintah dan kebijakan tidak menonaktifkan Ahok adalah keputusan pemerintah.
“Jokowi tidak perlu memasukan partai yang tak bisa berjalan bersama dalam barisannya. Mengeluarkan PAN dari kabinet tidak akan mengancam posisi politik di legislatif. Koalisi Jokowi masih merupakan pemilik kursi terbanyak,” tegasnya.
Dia juga melihat kemungkinan bergabungnya PAN dengan koalisi yang kemungkinan digalang oleh Prabowo menjelang pilpres 2019 ini. Artinya, peta koalisi pilpres 2019 kemungkinan akan sama dengan peta pilpres 2019. Dengan fakta dan beberapa analisa ini cukup beralasan bagi Jokowi untuk me-reshuffle PAN dari kabinetnya. net
