SURABAYA | duta.co – Pernyataan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meminta agar Presiden Jokowi tidak mengizinkan Khofifah maju di kontestasi Pilgub Jatim 2018 dinilai tidak tepat. Hal ini diungkapkan Dr. Airlangga Pribadi, pengamat politik asal FISIP Universitas Airlangga Surabaya.
Menurutnya, maju atau tidaknya Khofifah dalam Pilgub Jatim adalah hak konstitusionalnya sendiri dan pilihan politik warga negara yang harus dihormati.
“Dari catatan saya, Khofifah sebenarnya memililki potensi menang yang sangat tinggi, apalagi justru karena pernah maju dua kali dalam pilgub jatim dan saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial, Khofifah memiliki popularitas yang tinggi. Problemnya kita ketahui saat dua pilgub sebelumnya ada indikasi penghadangan terhadap Khofifah,” kata pria lulusan Murdoch University ini Minggu 9 Juli 2017.
Bila Cak Imin mengatasnamakan NU–sebab Jatim provinsi NU–kata dia,
justru NU bersyukur memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menjadi pemimpin bangsa. Namun harus dilihat siapa sesungguhnya yang betul-betul mumpuni, berkapasitas, berintegritas dan mampu mendapatkan kepercayaan rakyat.
“Penting bagi keluarga besar NU untuk memastikan memberikan kontribusi kepada bangsa ini yakni menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berbobot untuk benar-benar menjadi pemimpin,” katanya.
Namun, kata dia, ini berlaku bukan hanya untuk Khofifah, tapi juga kader-kader NU yang memang basisnya di Jatim seperti Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang juga kader PDIP sekaligus kader NU.
“Tidak usah khawatir bertanding jika harus berhadapan degan kader NU lainnya seperti misalnya Gus Ipul,” katanya. (ar)
