SURABAYA | duta.co – Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. Putusan tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi kepastian hukum, terutama terkait batas pertanggungjawaban pidana pekerja marketing freelance dalam kegiatan pemasaran produk investasi.
Putusan perkara pidana Nomor 2026/Pid/2026/PT SBY itu dibacakan pada Selasa (3/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB. Majelis hakim yang diketuai Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tim advokat dari Kantor Hukum Intriqi Law Firm yang mendampingi Agustin Widyawati terdiri dari Arief Budi Nugroho, S.H., C.R.A., Rafi Muhammad Irfan, S.H., Udin Zaenudin, S.H., Rizki Pratama, S.H., dan Debby Shintya N.A., S.H.
Tim advokat mengapresiasi putusan tersebut. Mereka menilai putusan banding itu bukan sekadar kemenangan hukum, melainkan juga menjadi upaya pemulihan harkat, martabat, serta hak kliennya untuk memperoleh keadilan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyoroti aliran dana investasi yang disetorkan saksi Salim Himawan Saputra kepada PT OSO Sekuritas Indonesia. Dana tersebut diketahui ditransfer ke rekening perusahaan, bukan ke rekening pribadi para terdakwa.
Majelis hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa saksi memperoleh komisi sebesar 2 persen dari dana yang diinvestasikan.
Tim advokat menilai pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas pemasaran produk investasi tidak serta-merta dapat disamakan dengan tindak pidana.
Menurut mereka, keterlibatan seseorang sebagai marketing freelance harus dibedakan dari tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dana investasi maupun memenuhi kewajibannya kepada nasabah.
“Marketing freelance tidak terlibat dalam pengelolaan dana, apalagi menikmati dana hasil penjualan produk perusahaan secara langsung,” tutur Arief, Kuasa Hukum Agustin Widyawati.
Mereka menilai perlu ada batas tanggung jawab yang jelas antara tenaga pemasaran, nasabah, dan perusahaan. Sebab, seseorang yang bertugas memasarkan produk tidak otomatis harus bertanggung jawab atas kegagalan perusahaan memenuhi kewajibannya di kemudian hari.
Tim advokat juga menyoroti fenomena marketing freelance yang kerap dikaitkan dengan kasus gagal bayar perusahaan. Padahal, menurut mereka, penempatan dana dilakukan nasabah langsung ke rekening perusahaan, bukan melalui rekening pribadi tenaga pemasaran.
Dalam perkara ini, tim advokat menyebut nasabah yang menjadi saksi korban juga mengetahui produk investasi yang ditawarkan karena memiliki latar belakang sebagai sesama marketing freelance di perusahaan yang sama.
Karena itu, mereka mendorong adanya kajian akademis untuk menguji batas pertanggungjawaban hukum masing-masing pihak berdasarkan peran, kewenangan, dan keterlibatannya.
Kajian tersebut dinilai penting agar penanganan perkara serupa ke depan tidak hanya melihat keterlibatan seseorang dalam pemasaran, tetapi juga mempertimbangkan secara objektif mekanisme transaksi, pengelolaan dana, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
Terkait kemungkinan upaya hukum lanjutan, tim advokat merujuk Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP. Mereka berpandangan putusan bebas tersebut tidak dapat diajukan kasasi dan menilai pengajuan kasasi oleh jaksa berpotensi tidak memenuhi persyaratan formil.
Meski demikian, tim advokat menyatakan tetap menghormati hak Jaksa Penuntut Umum untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Selain memperjuangkan kepastian hukum bagi kliennya, tim advokat juga mempertimbangkan permohonan eksaminasi publik terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya di tingkat pertama. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kajian akademis atas putusan sebelumnya.
Mereka juga membuka kemungkinan menempuh langkah hukum lain untuk memperjuangkan rehabilitasi nama baik serta meminta pertanggungjawaban atas berbagai peristiwa dan kerugian yang dialami Agustin Widyawati.
“Putusan bebas bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari upaya memulihkan harkat, martabat, dan nama baik klien kami serta memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan,” pungkas Arief.
Untuk diketahui, berdasarkan pertimbangan majelis hakim tinggi, dana investasi yang disetorkan saksi Salim Himawan Saputra diketahui ditransfer ke PT OSO Sekuritas Indonesia, bukan ke rekening pribadi para terdakwa. Bahkan, saksi juga memperoleh komisi sebesar 2 persen dari dana yang diinvestasikan.
Fakta tersebut menjadi salah satu poin yang disoroti tim advokat dalam menegaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemasaran tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Putusan banding tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para terdakwa, khususnya Agustin Widyawati.
Merujuk ketentuan Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP sebagaimana disampaikan pihak kuasa hukum, permohonan kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas (vrijspraak).
Dengan demikian, menurut pihak kuasa hukum, putusan bebas Pengadilan Tinggi Surabaya bukan merupakan objek kasasi. Apabila Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan kasasi, langkah tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan formil.
Meski demikian, tim advokat menegaskan tetap menghormati hak JPU untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Putusan ini sekaligus membuka ruang diskusi mengenai perlindungan hukum bagi tenaga pemasaran freelance, khususnya dalam membedakan tanggung jawab promosi produk dengan tanggung jawab pengelolaan dana investasi perusahaan.(gal)
