Penolakan penertiban (pembongkaran) lapak PKL Desa Pepelegi- Sawotratap, Senin (14/4/25). (FT/LOETFI)

SIDOARJO | duta.co – Polemik rencana penertiban (pembongkaran) lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Desa Pepelegi dan Sawotratap memanas pada Senin pagi (14/4/25). Pasukan gabungan tampak bersiaga di lokasi, sementara sebagian pedagang tetap berjualan seperti biasa. Sebagian lainnya melakukan orasi dan membentangkan spanduk “Kami menolak penggusuran. Tolong pikirkanlah nasib anak dan istri kami”.

Aksi penolakan itu sempat memanas. Para pedagang membakar ban bekas dan menutup jalan masuk ke kawasan permukiman dengan meja serta bangku. Namun, ketegangan mereda setelah Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, tiba di lokasi.

Wabup Mimik menyampaikan, bahwa Pemkab Sidoarjo memiliki program untuk mendukung UMKM melalui “Bedah Warung”, yang merupakan bagian dari visi-misi pasangan Subandi–Mimik. Meski begitu, ia menegaskan perlunya relokasi PKL di kawasan tersebut demi penataan wilayah yang lebih tertib dan nyaman.

“Di tempat ini memang perlu penataan. Kami akan perintahkan relokasi. Sabar, nggih,” ujar Mimik di tengah kerumunan PKL.

Ia menjelaskan, bahwa Satpol PP telah melakukan sosialisasi selama tiga bulan dan mengirimkan tiga surat peringatan. Menurutnya, langkah-langkah itu adalah prosedur yang harus dijalankan.

“Saya tidak akan memotong jalan rezeki panjenengan semua. Ini soal perut. Mari berdialog. Saya juga akan memohon kepada Lotte Mart untuk menyediakan lahan,” ungkapnya.

Mimik menambahkan, relokasi bertujuan memberikan tempat berjualan yang lebih layak. Ia menyarankan agar pembongkaran dilakukan sementara demi proses normalisasi, dan teknisnya akan diatur oleh Dinas PU (Bina Marga dan SDA Sidoarjo). “Saya akan koordinasi dengan Pak Bupati, karena keputusan ada di tangan beliau,” ujarnya.

Terpisah, Saiful, salah satu PKL, menyampaikan apresiasi atas sikap Wabup Mimik yang mau berdialog.

“Alhamdulillah, saya sebagai PKL sangat berterima kasih kepada Ibu Wakil Bupati yang tidak langsung menggusur tanpa mediasi. Selama ini kami belum pernah diundang dinas terkait. Saya pernah ke Komisi B DPRD dan baru hari ini kami bisa menyampaikan aspirasi langsung,” ucap Saiful.

Tak lama setelah kunjungan Wabup, sebagian PKL membongkar sendiri bangunan warung mereka sebagai bentuk dukungan terhadap program normalisasi sungai. Mereka memberi akses kepada alat berat yang mulai mengeruk aliran sungai di kawasan tersebut.

Wabup Mimik meninggalkan lokasi dengan pengawalan dari Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yany Setyawan, dan pasukannya yang telah bersiaga sejak pagi. (loe)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry