SURABAYA | duta.co – Ketua Umum KOPRABU (Komando Prabowo-Gibran Rakabuming Raka) Purwanto M Ali, dalam media sosial juga menyebut, bila tidak ada aral melintang Presiden Prabowo akan melakukan 150 kali kunjungan luar negeri dalam 5 tahun masa jabatannya.
“Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), melakukan kunjungan ke luar negeri sebanyak kurang lebih 80 kali mengunjungi 50 negara selama masa jabatannya yang berlangsung sekitar 20 bulan,” tulisnya, Minggu (31/5/26).
Padahal, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mencatatkan rekor MURI dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke tiga negara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand, pada hari yang sama (24 April 2000). “Kunjungan maraton (Gus Dur) ke banyak negara dalam satu kali lawatan ke luar negeri ini adalah bagian dari rangkaian diplomasi keliling dunianya untuk memperbaiki ekonomi pasca-reformasi, menarik investasi, dan memulihkan citra Indonesia di mata dunia internasional,” jelasnya.
“Bila tren kunjungan luar negeri Presiden Prabowo berlanjut dan tidak ada perubahan sebagaimana 20 bulan terakhir ini, dengan rata-rata dua setengah kali setiap bulan, maka diperkirakan selama 60 bulan ( 5 tahun ) menjabat, Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan sebanyak 150 kali,” pungkasnya.
Dina Patti Djalal, mengaku, sebagai orang yang telah menerima Bintang Mahaputra, mengingatkan, bahwa, kunjungan itu sudah over dosis. “Bintang Mahaputra itu berarti Bapak Presiden mempercayai kredibilitas dan pandangan saya, mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga memiliki tanggungjawab moril untuk menyampiakan pesan apa adanya,” kata Dino Patti Djalal dalam akun pribadinya @dinopattidjalal terliat duta.co, Minggu (31/5/26).
Sebagai sahabat lama Bapak, lanjutnya, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau kepada Presiden Prabowo untuk secara signifikjan mengurangi perjalan ke luar negeri, “Dan tidak menganggap remeh jerita publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpinan dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri,” katanya.
Diplomat senior Indonesia yang juga Ketua Dewan Pembina Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menilai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tergolong sangat tinggi dibandingkan kepala negara lainnya. Berdasarkan perhitungannya, sejak dilantik sebagai Presiden RI, sekitar satu dari setiap enam hari masa jabatannya dihabiskan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Ini tidak lazim dan berada di luar batas kewajaran. Sangat kecil kemungkinan dalam 18 bulan ke depan tingkat kunjungan internasional Presiden akan terus setinggi sekarang,” ujar Dino dalam unggahan di media sosial pribadinya yang dikutip duta.co.
Dino juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap perjalanan Presiden ke luar negeri. Menurutnya, pengeluaran tersebut mencakup rombongan pendahulu, biaya penerbangan, akomodasi hotel, hingga kebutuhan logistik lainnya.
“Satu perjalanan ke luar negeri bisa menelan biaya puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu saya memiliki lima saran untuk Presiden Prabowo,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat ini.
Maka, pertama, saran Dino adalah mendorong Presiden lebih sering memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video conference, panggilan telepon, atau pertemuan virtual untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia.
Berdasarkan pengalamannya sebagai diplomat, inti sebuah pertemuan bilateral umumnya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara sisanya diisi agenda seremonial yang dinilai tidak selalu diperlukan.
Menurutnya, penggunaan pertemuan virtual dapat menghemat anggaran negara dalam jumlah besar tanpa mengurangi substansi komunikasi antarnegara. Langkah tersebut juga dinilai mampu menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan luar negeri pemerintah cenderung boros.
Dino kemudian menyinggung Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang telah berulang kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon tanpa harus melakukan pertemuan bilateral secara langsung.
Ia juga mencontohkan saat Sheinbaum melakukan kunjungan kerja ke Spanyol menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi sebagai bentuk keteladanan dalam menerapkan kebijakan penghematan. Dino menyertakan video itu dalam medsosnya.
Kedua, Dino meminta Presiden memaksimalkan momentum kehadiran dalam forum internasional dengan menjadwalkan pertemuan bersama sejumlah kepala negara yang hadir pada acara yang sama. Dengan demikian, kebutuhan diplomasi bilateral dapat dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan terpisah ke berbagai negara. Ia bahkan mengusulkan formula “1+8”, yakni satu forum internasional yang diikuti Presiden sekaligus dimanfaatkan untuk bertemu delapan pemimpin negara lainnya. “Kenapa delapan? Karena tampaknya angka delapan merupakan angka favorit Presiden yang juga dikenal dengan sebutan 08,” ujarnya.
Ketiga, berkaitan dengan perencanaan perjalanan luar negeri yang lebih matang dan profesional. Dino menilai sejumlah kunjungan Presiden dilakukan secara mendadak sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai tujuan dan urgensinya.
Menurutnya, agenda kunjungan luar negeri Presiden seharusnya dipetakan jauh hari dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Ia menyarankan Sekretaris Kabinet maupun Menteri Luar Negeri menyampaikan rencana kunjungan paling tidak satu minggu hingga satu bulan sebelum keberangkatan. Ia menilai prinsip transparansi dan akuntabilitas penting diterapkan agar masyarakat mengetahui keberadaan serta agenda Presiden ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.
Keempat, ia mendorong Presiden Prabowo untuk lebih baik menerima kunjungan kepala negara di Indonesia daripada melakukan lawatan ke luar negeri. Menurutnya, pola tersebut juga diterapkan oleh Presiden China Xi Jinping dalam menjalankan diplomasi negaranya.
Dan, kelima adalah memberikan porsi lebih besar kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menjalankan misi-misi diplomatik yang bersifat teknis dan taktis. Menurut Dino, biaya perjalanan Menteri Luar Negeri yang hanya didampingi beberapa staf tentu jauh lebih hemat dibandingkan kunjungan Presiden yang melibatkan rombongan besar.
Kalau diteruskan, perjalanan ke Luar Negeri Presiden Prabowo itu akan menjadi bahan lelucon warganet, apalagi keinginannya untuk mengajarkan bahasa negera setempat untuk murid SD kita, dinilai tidak masuk akal. (mky)
