Stok beras melimpah. Jawa Timur termasuk menolak impor beras. (FT/DOK)
JAKARTA | duta.co – Presiden Jokowi dituding sebagai tukang impor. Partai pendukung pemerintahan Jokowi pun membenarkan tapi disertai dalih yang sebenarnya lucu sebab justru terkesan menunjukkan Jokowi gagal dalam memenuhi pangan bagi rakyatnya dari dalam negeri. Padahal, negara ini negeri agraris yang mestinya hasil pertanian melimpah. Dalam kaitan ini sejumlah ekonom mengkritik Pemerintah.
Namun, yang unik, justru kritik itu dinilai politis. Karena itu, petinggi Partai Nasdem misalnya, berharap tidak ada lagi serangan terhadap keputusan politik pemerintah mengimpor kebutuhan pangan tersebut. Sebab kebijakan impor pangan diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan bangsa dalam periode tertentu.
“Produksi kita tidak mencukupi untuk permintaan kita. Jadi tidak ada pilihan, harus impor,” ujar Sekjen Partai Nasdem, Johnny Plate, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Johnny mengaku pernah mengikuti rapat bersama Presiden dan Menko Perokonomian sebelum menetapkan kebijakan impor pangan besar-besaran. Kebijakan impor pangan diambil melalui pertimbangan panjang.
“Jadi Presiden harus ambil keputusan. Kita tahu memang data (pangan) itu harus di-revalidasi. Tapi mau tunggu validasi data sampai kapan? Rakyat keburu lapar. Presiden harus ambil keputusan, akhirnya impor yang diambil,” ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR ini meminta agar isu impor pangan tidak terus dipolitisasi. Keputusan politik yang diambil presiden berdasarkan data ketersediaan pangan yang valid. “Jangan dipolitisasi barang ini. Keputusan politiknya sudah impor, jadi harus impor,” tuturnya.
Isu impor bahan pangan terus menghantam Jokowi sebagai presiden maupun calon presiden. Tapi, bagi lingkaran pendukung Jokowi, kebijakan impor besar-besaran yang diambil pemerintah merupakan konsekuensi “desain awal”. Artinya, lagi-lagi menyalahkan pemerintah yang dulu.
“Apa yang terjadi dengan pola konsumsi kita? Dependensi (ketergantungan) terjadi sejak zaman kolonial. Desain pangan kita sejak awal sudah dependensi dengan impor,” ujar Johnny Plate.
Menurut dia, persoalan impor pangan tidak lepas dari permintaan (demand) dan pasokan (supply). Yang jadi masalah ialah ketika pasokan tidak memenuhi permintaan. Solusi kelangkaan itu hanya dengan impor.
“Pangan itu hanya ada dua, demand dan supply. Dari sisi demand, dengan semakin tumbuh penduduk semakin banyak mulut dan perut. Enggak bisa perut ditunda dulu, minggu depan baru kita makan. Enggak bisa,” tegasnya.
Sangat wajar jika pemerintah mengambil kebijakan impor pangan agar bangsa tetap hidup. Dia menilai ketersediaan pangan nasional tidak cukup dalam beberapa bulan terakhir.
“Impor pangan kita terbesar di dunia. Iyalah, karena penduduknya banyak,” ucap anggota Komisi XI DPR RI ini dengan enteng.
Kebijakan impor pangan menimbulkan gaduh di luar maupun dalam pemerintahan Jokowi. Di dalam kabinet Jokowi sempat terjadi perang mulut antara Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan Kementerian Perdagangan.
September 2018, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, mengkritik keras keputusan impor beras yang diambil Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, yang juga kader Nasdem.
Buwas menegaskan bahwa stok beras cukup sampai Juli 2019 sehingga impor beras tak dibutuhkan. Enggar membalas dengan mengungkapkan bahwa kuota impor beras tahun 2018 mencapai 2 juta ton dan sudah jadi keputusan bersama pemerintah.
Dari luar pemerintahan, ekonom senior Rizal Ramli menyerahkan laporan dugaan korupsi impor pangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Oktober 2018. Rizal meminta KPK fokus pada dua hal dalam laporannya yaitu kerugian keuangan negara dan kerugian ekonomi negara.
Melihat fenomena itu, masyarakat, khususnya petani, kebingungan. Sebenarnya impor pangan ini untuk rakyat atau konglomerat? “Melihat gelagatnya demi konglomerat pangan. Para petani diabaikan,” kata Sumadi, petani di Malang, Jatim, Selasa 12 Januari 2019.
Lihat pula aksi demo mahasiswa Jember menolak impor pangan yang menyengsarakan petani dan menguntungkan para pedagang. DPR melalui Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan, sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag yang membuat kecewa dan menyengsarakan para petani di tanah air.
Ekonom Isntitute of Economics for Develovment and Finance (INDEF) Bhima Yudistira juga mengatakan sangat tidak wajar jika pemerintah memaksakan impor dengan jumlah total mencapai 2 juta ton beras tahun ini. Sementara stok digudang bulog masih mencukupi.
(rmol/wis)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.