Suasana Halaqah ketujuh di Jakarta, di PP Darunnajah. (FT/MKY)

JAKARTA | duta.co – Harapan KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) agar peserta halaqah Komite Khitthah 1926 Nahdlatul Ulama (KK-26-NU) ke-7 di PP Darunnajah, Jakarta Sabtu (30/3/2019) lebih fokus masalah khitthah, tidak melebar ke masalah politik, apalagi dukung mendukung Pilpres, disambut baik.

“Kalau kita sibuk dukung mendukung, lalu apa bedanya dengan mereka. Karena itu, KK-26-NU harus netral. Kalau ada dukungan kepada pasangan tertentu, itu urusan pribadi. Saya mohon moderator mengingatkan kalau ada yang melebar ke politik praktis,” demikian Gus Solah.

Prof Dr Ahmad Zahro, notabene Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UIN-SA) Surabaya yang, selalu memoderatori acara halaqah ini, mendukung penuh saran Gus Solah. Menurutnya, bicara fokus penegakan khitthah jauh lebih penting agar pembahasan masalah lebih komprehensif.

“Tetapi, tugas ini, memang, tidak mudah. Saya sudah berusaha, tetapi masih saja gagal, semoga kali ini bisa berhasil. Bisa dibatasi soal yang bersinggungan dengan politik praktis termasuk Pilpres,” jelas Prof Zahro disambut setuju ratusan peserta.

Masih dalam tausihyahnya, Gus Solah merasa perlu mengulang kembali tentang tiga (3) keputusan halaqah pertama yang digelar di PP Tebuireng, Jombang.

Tiga itu: Pertama, Khitthah itu merupakan garis perjuangan NU yang harus dipatuhi oleh struktural dan warga NU. Kedua, Politik NU adalah politik kebangsaan, keumatan dan kemanusiaan, bukan politik kekuasaan. Ketiga, dalam Pilpres 2019 warga NU bebas memilih berdasar hati nuraninya, dan akal pikirannya.

Harapan Gus Solah ini juga diamini Drs Choirul Anam (Cak Anam). Bicara di sesi akhir, Cak Anam menegaskan, bahwa, KK-26-NU harus konsisten di jalur khitthah, tidak memihak partai tertentu atas pasangan Capres-Cawapres mana pun. Ini penting.

“Sebagai lembaga, KK-26-NU memang harus berdiri tegak, netral. Karena ini lembaga. Bahwa kemudian personalnya memiliki keberpihakan politik, itu sah-sah saja, asal tidak membawa lembaga KK-26-NU. Dengan begitu, halaqah ini akan lebih fokus bicara bagaimana khitthah NU ditaati struktural NU,” tegas Cak Anam.

Akhirnya Pendukung 01 Dihuuu…

Menarik! Peserta halaqah ketujuh di PP Darunnajah, ini juga berusaha untuk tidak lagi menyinggung Pilpres, mereka tampak begitu hati-hati ketika menyampaikan usul dan saran bagaimana NU ini bisa secepatnya kembali ke rel aslinya.

“Saya ini bertahun-tahun menjadi pengurus NU. Tetapi, semenjak NU dipimpin oleh orang-orang Syi’ah, saya pilih di luar. Ini karena arah perjuangan NU sudah berubah. Kita saksikan sekarang, pengurus NU lebih sibuk urusan dunia. Sampai-sampai pemilihan pengurus NU sarat dengan duit, dan itu terjadi sampai tingkat bawah. Mengerikan. Ini jelas bertentangan dengan keinginan para masyayikh, para muassis NU,” demikian Gus Ishaq Masykuri dari Lasem, Jawa Tengah.

Salah seorang kiai di jajaran Mustasyar NU DKI, juga menegaskan, bahwa, NU sekarang sudah masuk ‘ruang’ gawat darurat, penegakan khitthah organisasi, harus dilakukan. Belum lagi kalau bicara personal pengurus NU yang kian liberal.

Menurutnya, di jajaran PBNU sekarang ada orang Baperki (Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia, red.), sebuah organisasi massa yang didirikan di Gedung Sin Ming Hui di Jakarta 13 Maret 1954. Organisasi ini disebut sebagai sayap PKI.

“Ini sudah diketahui oleh jajaran intelijen. Saya tahu karena dulu dia teman saya. Hari ini dia sudah rajin membawa tasbih. Semoga tidak lagi membawa misi Baperki lagi,” jelasnya.

Lebih ironis lagi, jelasnya, NU sudah menjadi ‘bancaan’ partai politik. Bukan hanya PKB, tetapi juga partai-partai lain. Ia kemudian menyebut ada politisi merah yang mengaku bisa menjadikan seseorang sebagai pengurus NU. “Ada politisi merah yang menawari masuk jajaran PBNU, ini memprihatinkan,” jelasnya.

Halaqah yang berlangsung sampai pukul 15.00 ini, banyak menampilkan usulan dari kiai-kiai yang menjadi pengurus NU DKI. Meski tidak menyebut dukungan ke Prabowo-Sandi, mayoritas meyakini, bahwa, kemenangan Capres-Cawapres 02 akan memudahkan langkah KK-26-NU untuk menegakkan khitthah organisasi.

Tak kalah menarik, masih dari penanya seorang pengurus NU di DKI, di samping mengkritik isu khilafah yang ditebar untuk mendulang suara politik, lelaki ini juga mengkritisi video pendek Cawapres Sandi yang menyebut mertuanya (Abdul Azis Marzuki) sebagai pemegang Kartu NU pertama. “Setelah kami teliti, ternyata benar, tidak ada itu,” katanya.

Tiba-tiba, lelaki dengan baju putih berlogo NU ini, mengatakan, bahwa, dirinya sebagai pendukung 01 setuju dengan penegakan khitthah NU. “Saya sebagai pendukung 01 setuju dengan penegakkan khitthah NU,” tegasnya dan langsung disambut huuuuuu ratusan peserta halaqah.

Soal mertua Cawapres Sandi yang disebut tidak benar, langsung diluruskan pengurus NU DKI yang lain. Sayang, saat diluruskan, lelaki yang menyebutnya ‘tidak benar’ itu sudah keluar dari acara halaqah.

“Jadi, salah, kalau ada yang meragukan ke-NU-an mertua Bang Sandi. Kita tahu, jasa-jasanya Pak Azis kepada NU itu luar biasa, termasuk pembangunan sejumlah masjid yang beralamaliah NU,” tegasnya.

Karena masih kuatnya aspirasi politik praktis, khususnya pilihan Pilpres 2019 yang disampaikan peserta halaqah, Gus Solah sebagai Ketua Komite Khitthah menyampaikan, bahwa, pilihan politik yang sudah jelas, tidak perlu diulang-ulang dalam halaqah. “Jangan garami laut,” jelasnya disambut tepuk tangan peserta.

Setelah itu, Gus Najih Maemoun Zubair, diberi kesempatan oleh Prof Dr Ahmad Zahro untuk menyampaikan usulannya. Apa yang disampaikan Gus Najih?

“Saya merasa plong hari ini! KK-26-NU memang harus netral, tetapi, dukungan pribadi Gus Solah kepada 02 sangat melegakan kami. Kalimat beliau ‘Jangan Garami Laut’ sudah cukup jelas,” demikian Gus Najih disambut tepuk tangan peserta halaqah. (mky)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.