
Seminar yang digelar Kantor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKPT) Unusa bersama PLATO Foundation tersebut menghadirkan tiga perspektif untuk memperkuat kesadaran sivitas akademika mengenai pencegahan kekerasan.
Karena itu, tidak mungkin mengharapkan lahirnya inovasi dan prestasi akademik yang optimal dari lingkungan yang masih menyimpan rasa takut, ketidakadilan atau diskriminasi. Seminar tersebut, kata Rektor, bukan sekadar agenda administratif, melainkan refleksi sekaligus penegasan komitmen institusional untuk menjadikan Unusa sebagai rumah yang aman, adil dan bermartabat bagi setiap warga kampus.
“Harga Mati”
Rektor menegaskan bahwa kesetaraan gender di kampus bukan persoalan mempertentangkan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan berarti memastikan setiap individu memperoleh hak, tanggung jawab, akses dan kesempatan yang adil untuk belajar, berkembang, mengeksplorasi potensi keilmuan dan meraih prestasi.
Pada saat yang sama, Unusa memberikan perhatian serius terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dapat muncul di lingkungan pendidikan, mulai dari kekerasan fisik dan verbal, intimidasi psikologis, hingga kekerasan seksual, termasuk yang berlangsung melalui ruang digital.
“Kita harus bergerak dari hulu ke hilir: membangun sistem regulasi yang tegas, memperkuat tata kelola pengaduan yang aman dan rahasia, serta menyediakan layanan pendampingan yang berpihak pada korban,” ujar Rektor.
Ia menegaskan, kampus harus menjadi tempat yang aman, tenang dan tepercaya bagi para orang tua yang menitipkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di Unusa.
Komitmen tersebut sejalan dengan materi PSEA yang disampaikan Arie Rukmantara. Dalam PSEA Minimum Operating Standards, pencegahan kekerasan tidak cukup hanya melalui aturan, tetapi membutuhkan komitmen pimpinan, kebijakan kelembagaan, pendekatan yang berpusat pada penyintas, pencegahan dan manajemen risiko, pelatihan, mekanisme pelaporan yang aman, serta investigasi dan tindakan terhadap pelanggaran.
Materi tersebut juga menekankan perlunya zero tolerance terhadap pelanggaran, perlindungan terhadap pelapor dari tindakan balasan, serta kebijakan yang diketahui dan dipahami seluruh personel organisasi.
Bullying Bukan Candaan
Sementara itu, dr. Hafid Algristian mengingatkan bahwa kekerasan di kampus tidak selalu berupa tindakan fisik. Kekerasan dapat hadir melalui ancaman, tekanan psikologis, penyalahgunaan kewenangan, pengucilan, pemaksaan hingga tindakan yang menghambat hak seseorang.
Relasi kuasa juga menjadi salah satu pintu masuk terjadinya kekerasan. Jabatan, senioritas, usia, posisi ekonomi maupun popularitas dapat menciptakan ketimpangan relasi. “Kampus aman dimulai dari kita,” menjadi pesan utama materi Hafid.
Dalam paparannya, ia menjelaskan enam bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang PPKPT, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.
Kekerasan tersebut dapat terjadi di dalam maupun di luar kampus dalam pelaksanaan Tridharma, termasuk melalui media elektronik.
Rektor Unusa secara khusus mengajak mahasiswa untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan ruang aman. “Kalian bukan sekadar objek dari aturan-aturan yang dibuat oleh rektorat atau fakultas. Kalian adalah subjek. Kalian adalah pemilik masa depan kampus ini, sekaligus benteng pertahanan utama dalam menciptakan ruang aman,” kata Rektor.
Menurutnya, kebijakan, pakta integritas maupun satgas pencegahan kekerasan tidak akan efektif tanpa kesadaran kolektif sivitas akademika.




































