SURABAYA | duta.co – DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Adhy Karyono menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Kamis (16/10).

Dalam rapat tersebut, Adhy Karyono menjelaskan bahwa kebijakan Pemprov Jatim untuk tidak mengenakan Pajak Alat Berat (PAB) didasarkan pada potensi penerimaan yang sangat kecil dibandingkan dengan biaya rasional pemungutannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat (PAB), tercatat hanya terdapat 16 unit alat berat di Jatim yang mereknya tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, dengan potensi penerimaan pajak hanya sekitar Rp7,1 juta.

“Kebijakan ini bukan bentuk keberpihakan kepada korporasi besar di sektor konstruksi, pertambangan, maupun industri, tetapi merupakan langkah yang efektif dan efisien dalam tata kelola perpajakan daerah,” jelas Adhy menanggapi pandangan fraksi Gerindra, Golkar, dan PAN.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penambahan objek retribusi dalam revisi perda ini justru diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan memaksimalkan pembiayaan operasional yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menanggapi pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, Adhy memastikan bahwa revisi definisi dan istilah dalam perda akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat dan pelaku usaha guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum.

Sementara itu, terkait kekhawatiran fraksi NasDem dan PKS mengenai dampak perubahan perda terhadap UMKM dan kelompok rentan, Pemprov menegaskan bahwa revisi perda ini lebih difokuskan pada peningkatan efektivitas pemerintahan dan penertiban tata kelola daerah dengan mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis.

“Dapat kami jelaskan bahwa perubahan peraturan daerah lebih mengarah pada peningkatan efektivitas pemerintahan dan tata tertib kelola pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek Filosofis dan sosiologis,” paparnya. (rud)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry