SURABAYA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jatim mengumpulkan seluruh unsur pemerintah daerah, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja se-Jatim di Hotel Bisanta Adikara Surabaya, Kamis (22/11/2018) malam. Hal ini untuk menyosialisasikan besaran UMK tahun 2019.
Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan bahwa pertimbangan dan diskresi yang dibuat Gubernur Jatim Soekarwo dalam menetapkan UMK tahun 2019 yang berlaku pada 38 kabupaten/kota se-Jatim adalah untuk kesejahteraan buruh dan mengurangi disparitas upah antar daerah.
Dalam penetapan UMK 2019, kata Himawan terdapat beberapa pertimbangan. Diantaranya, pada 16 kabupaten/kota yang tingkat upahnya relatif sudah tinggi, kenaikan upah sebagaimana usulan bupati/walikota tetap mengacu pada PP No. 78 tahun. 2015 tentang pengupahan sebesar 8,03 persen.
Sedangkan untuk memperkecil disparitas upah antara kabupaten/kota di Jatim, kata Himawan akan diterapkan kesetaraan upah. “Adanya langkah diskresi ini, diharapkan disparitas upah antar kabupaten/kota di Jatim dapat dikendalikan sehingga disparitas tidak akan semakin tinggi,” dalih mantan Kabiro Hukum Pemprov Jatim ini.
Ia juga menambahkan, UMK 2019 tidak secara otomatis dapat diimplementasikan. Sebab, jika ada keberatan dari perusahaan atau industri terkait dengan putusan UMK tersebut, maka perusahaan bisa mengajukan penangguhan ke Disnakertrans Jatim dengan memenuhi persyaratan normatif seperti audit perusahaan, maupun hal lainnya.
“Setelah ada penetapan UMK, memang ada beberapa yang mengkonfirmasi kepada saya. Setelah sosialisasi ini, silahkan bagi perusahaan/industri yang ingin melakukan penangguhan upah,” jelas Himawan.
Sosialisasi ini sengaja dilakukan untuk memberikan pemahaman, kalau penetapan UMK itu merupakan berbentuk keputusan dan bukannya berbentuk produk peraturan, sehingga jika ada pihak yang dirugikan maka bisa melakukan uji materiil ke peradilan. (ud)
