SURABAYA | duta.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur terus berupaya memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), melalui kebijakan pengalihan status Sekolah Luar Biasa (SLB) swasta menjadi SLB negeri.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur, saat ini terdapat sekitar 147 SLB negeri dan sekitar 1.500 SLB swasta yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, masih terdapat lima wilayah di Jawa Timur yang belum memiliki SLB negeri.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menjelaskan bahwa pengalihan status SLB swasta menjadi negeri diinisiasi untuk meringankan beban yayasan pengelola sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.
”Nah, kenapa mengalihkan ke SLB negeri? Supaya beban-beban yang ditanggung oleh yayasan itu bisa diberikan kepada pemerintah jadi lebih ringan, jadi ada gratis bagi siswanya, terus ada fasilitas tambahan lain-lain. Nah, itu kita harapkan juga terjadi di berbagai daerah yang belum mempunyai SLB,” jelasnya pada Senin (5/1/2026).
Aries menambahkan, SLB di Jawa Timur masih membutuhkan perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah tetap konsisten memberikan dukungan, termasuk bantuan rehabilitasi dan revitalisasi sekolah.
“Kenapa? Karena kita ingin bahwa pendidikan itu bukan hanya semata-mata akademik, tapi kan pendidikan khusus ini kita berikan juga, terkait dengan kompetensi, tadi kita bisa lihat ada jurusan tata boga, jurusan kecantikan, ada jurusan tata busana dan lain-lain,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat lima SLB yang masih dalam proses pengalihan status, dengan SLB Karya Mulia menjadi satu-satunya yang telah tuntas sepenuhnya menjadi SLB negeri.
Dengan begitu, Aries mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyekolahkan anak berkebutuhan khusus di SLB. Menurutnya, guru-guru di SLB telah dibekali kompetensi yang memadai, serta didukung fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
“Jadi memang di sekolah-sekolah umum ada juga pendidikan inklusi yang kita berikan kepada disabilitas. Tapi kan jumlahnya tidak banyak. Kenapa tidak banyak? karena gurunya terbatas. fasilitasnya terbatas. Jangan sampai nanti mereka dipaksakan masuk di sekolah umum nanti malah tidak optimal,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pendidikan inklusi di sekolah umum tetap diberikan sesuai amanat undang-undang, namun dengan mempertimbangkan kapasitas guru dan sarana pendukung.
“Kalau kuota dan kemampuan sudah terpenuhi, tidak boleh dipaksakan. Kasihan anak-anak jika tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan guru inklusi, yang saat ini memang masih terbatas,” pungkasnya.
Sebagai informasi, selain meresmikan SLB-B Negeri Karya Mulya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga secara simbolis meresmikan hasil rehabilitasi dan revitalisasi tujuh Sekolah Luar Biasa (SLB) lainnya di Jawa Timur.
Tujuh sekolah tersebut meliputi SLB Kemala Bhayangkari 2, SLB Muhammadiyah, SLB Dharma Mulia, dan SLB Harapan Mulya di Kabupaten Gresik. Selain itu, turut diresmikan SLB Negeri Gedangan di Kabupaten Sidoarjo serta SLB Putra Daerah Pucuk di Kabupaten Mojokerto. (rud)
