SURABAYA – Kalangan dewan memandang Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki persiapan yang cukup matang untuk segera memperbaiki ruas jalan yang rusak. Indikator tersebut dilihat dari setiap tahun, dimana saat musim hujan jalan di Surabaya selalu rusak, dan dibiarkan saja.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Buchori Imron mengatakan, musim hujan setiap tahunnya selalu ada jalan yang rusak. Hal ini karena tidak ada persiapan yang matang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebelum musim hujan.
“Sehingga begitu musim hujan datang, jalan-jalan menjadi rusak yang jelas mengganggu pengguna jalan raya. Seharusnya Pemkot harus ready dengan perbaikan jalan sehingga saat musim hujan tidak rusak,” unkapnya, Rabu (05/04).
Ia menjelaskan, jalan yang rusak harus menjadi prioritas Pemkot untuk segera diperbaiki utamanya jalan-jalan yang terbiasa rusak saat memasuki musim hujan, sehingga tidak setiap hujan jalan dalam keadaan hancur lebur.
“Sebab apa, jika jalan hancur atau rusak disaat hujan itu umumnya yang menjadi sasaran adalah anggota dewan yang ada di daerah pemilihan tersebut. Yang berhubungan langsung dengan masyarakat kan dewan, jadi lagi-lagi anggota dewan yang disalahkan dan dijadikan komplain dari masyarakat,” keluhnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surabaya tersebut menambahkan, kepada dinas terkait agar mau menerima masukan dari legislatif, masyarakat, RT/RW soal jalan rusak itu betul-betul harus diperhatikan. “Meski kemarin Wali Kota Tri Rismaharini sudah mengecek langsung jalan rusak di Sambikerep, namun sekali lagi memang terlihat jika Pemkot tidak siap merawat jalan maupun perbaikan jalan, sehingga saat musim hujan jalan selalu rusak,” ucapnya.
Dari data Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPU-BMP) saat ini ada sekitar 700 titik jalan di Surabaya yang mengalami kerusakan. Curah hujan yang terus terjadi memang membuat ruas jalan menjadi rusak.
Saat ditanya berapa anggaran perbaikan dan perawatan jalan di Surabaya, Buchori Imron mengatakan, secara riil dirinya belum punya data yang pasti itu ada di DPU-BMP. Namun, pada tahun sebelumnya DPU-BMP memiliki anggaran Rp1,4 triliun, kemudian turun menjadi Rp1,2 triliun, dan sekarang turun lagi menjadi Rp900 miliar. azi
