MOJOKERTO | duta.co — Pemkot Mojokerto melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah menyelenggarakan Sosialisasi BBM Subsidi Tepat Sasaran Tahun 2024 di Aula Kantor Kecamatan Magersari, jalan Empu Nala No. 442, Selasa (24/9/2024).
Selain dihadiri camat, lurah, dan ketua RW se-kota Mojokerto, juga hadir Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto Ani Wijaya.
Sedang sebagai narasumber menghadirkan Sales Branch Manager Fuel Retail III PT Pertamina Patra Niaga Surabaya Dimas Mulyo dan Kasubsi EKMON Bidang Intelijen Kejari Kota Mojokerto Agung Setyo Laksono Atmono.
Pj Wali Kota Mojokerto M Ali Kuncoro dalam pengarahannya menyampaikan peta nasional bahwa nanti pada tahun 2050 penduduk bumi ada sembilan miliar. Saat ini yang paling ditakutkan selain pangan dan energi, yakni terkait lingkungan hidup.
“Bukan lagi pemana global tapi pendidihan global. Diprediksi di tahun 2060 panas bumi rata-rata 60⁰ C, ini sekarang yang dikhawatirkan oleh semua bangsa,” ungkapnya.
Sosok yang akrab disapa Mas Pj ini menganalogikan teori katak rebus. “Katak kalau direbus dalam posisi dingin sampai hangat dia diam saja. Tapi, ketika panas dia tidak bisa melompat.
“Kita sama tidak terasa terus berjalan. Kita harus fokus mengurangi dengan menggunakan energi baru biotechnology dan green economy. Itulah kenapa pemerintah pusat semakin membatasi penggunaan pertalite,” ujarnya.
Untungnya, lanjutnya, rencana pemerintah pusat memberlakukan BBM subsidi dengan menggunakan QR code ditunda.
“Menurut hemat saya bagus, karena momentumnya belum pas. Tapi, pemberlakuannya pasti agar APBN tidak tekor. Makanya didata, sehingga yang menerima subsidi betul-betul yang berhak,” katanya.
Mas Pj memastikan bahwa pembatasan penggunaan BBM subsidi akan diberlakukan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara masif.
“Kalau ini diberlakuka sekarang, akan mengganggu stabilitas secara nasional karena sekarang dalam masa transisi pergantian presiden,” katanya.
Sedangkan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Ir Endah Supriyani ST, MT mengatakan, berdasarkan evaluasi pemerintah, subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan anggaran subsidi energi melampaui kuota.
Untuk itu, penyaluran subsidi harus dilakukan secara lebih efisien. “Maka dari itulah diperlukan sosialisasi terkait subsidi tepat sasaran terutama subsidi jenis BBM,” ujarnya.
Lebih lanjut, guna mengantisipasi subsidi BBM tidak tepat sasaran karena saat ini lebih banyak BBM subsidi yang dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, diperlukan strategi dan kerjasama semua pihak untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan.
“Beberapa strategi yang diterapkan yakni pembaruan data penerima subsidi, implementasi sistem monitoring dan evaluasi secara berkala, edukasi masyarakat, kerjasama dengan pihak swasta maupun Pertamina, fleksibilitas dalam penyesuaian kuota, penegakan hukum, dan sanksi,” jelasnya.
“Edukasi ke masyarakat berbentuk sosialisasi kali ini yaitu terkait dengan penggunaan QR code adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi dalam sistem pembelian BBM guna meningkatkan akurasi data untuk pelayanan yang lebih baik dan tepat sasaran kepada masyarakat,” imbuhnya.
Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembelian BBM untuk kendaraan roda empat.
“Pembatasan jenis kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi dinilai sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola subsidi energi di tanah air,” tandasnya.
Ke depan, lanjutnya, diharapkan subsidi energi berupa BBM di kota Mojokerto dapat tepat sasaran. “Masyarakat yang semestinya mendapat subsidi tidak perlu saling berebut dengan masyarakat lain, sehingga menyebabkan kelangkaan,” harapnya.
“Selain itu, masyarakat diimbau untuk bijak berbelanja, jangan resah dan jangan panic buying BBM agar tetap tersedia stok di lapangan secara aman dan memadai,” pungkasnya. (ywd)
