JEMBER | duta.co – Tingginya angka kasus bayi Stunting (gangguan pertumbuhan) serta upaya pencegahan guna mendorong penurunan kasus tersebut di Indonesia, pemerintah menggelar Stunting Summit bersama Millennium Challenge Account Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta.
Bupati Jember dr Hj Faida, MMR dan Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Siti Nurul Qomariyah, MKes turut hadir dalam pertemuan yang juga dihadiri Menkes dan Wapres Jusuf Kalla tersebut.
“Kami dengan dukungan Kemenkes tetap berkomitmen bahwa di Jember harus ada penurunan angka bayi stunting,” ujar Bupati Faida Rabu petang seusai acara dalam keterangannya kepada media.
Mantan Direktur Rumah Sakit Bina Sehat ini menyatakan bahwa beberapa hal yang bisa dilakukan yakni, adanya Intervensi Kementerian Kesehatan dalam upaya perbaikan gizi dibagi menjadi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
“Untuk intervensi gizi spesifik dilakukan melalui pemberian TTD dan promosi serta suplemen gizi makro dan mikro. Selain itu juga dilakukan penatalaksanaan gizi kurang/buruk, pemberian obat cacing dan zinc untuk manajemen diare. Intervensi ini disusun berdasarkan siklus hidup,” jelas Bupati Faida.
Sedangkan Kepala Dinkes Pemkab Jember Siti Nurul mendampingi Bupati Faida setelah acara menyampaikan untuk intervensi gizi sensitif dilakukan melalui pemantauan tumbuh kembang.
“Kedepan kita juga himbau soal penyediaan air bersih, pendidikan gizi, imunisasi, pengendalian penyait, penyediaan jaminan kesehatan, PISPK, NS serta akreditasi puskesmas dan rumah sakit,” katanya.
Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Pemkab Jember menyebutkan, angka bayi stunting di Jember ternyata masih ada meski angkanya belum signifikan. Dalam dua tahun terakhir, Dinkes Jember mencegah dan mengantisipasi adanya kelahiran bayi stunting.
Setidaknya ada 10 desa potensi terdapat bayi stunting dengan pengobatan kecacingan diantaranya, Desa Ngampelrejo Kecamatan Jombang, Desa Purwoasri Kecamatan Jombang, Desa Glagahweroh Kecamatan Panti, Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah, Desa Tempurejo Kecamatan Tempurejo, Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk, Desa Patempuran Kecamatan Kalisat, Desa Gambiran Kalisat, dan Desa Sukogidri.
Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, dr. Sigit Priohutomo, MPH dalam acara tersebut mengungkapkan bahwa bayi stunting tidak hanya terjadi di desa namun juga di kota.
“Stunting nggak harus di desa terpencil, 33% stunting ada di kota. Pendidikan tinggi juga bisa stunting karena masalahnya salah asuh jadi menyebabkan stunting,” tuturnya.
Berdasarkan data Riskesdas 2013, stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu mencapai 37%. Jumlah ini sama dengan sekitar 9 juta balita mengalami stunting. Sementara, di usia produktif, anak dengan stunting memiliki penghasilan 20% lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh optimal.
“5 provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur 51,73%, Sulawesi Barat 48,02%, Nusa Tenggara Barat 45,26%, Kalimantan Selatan 44,24%, Lampung 42,63%,” kata Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan, Ir. Doddy Izwardy, MA.
Selain itu, stunting juga mempengaruhi tingkat kecerdasan. Di mana lebih banyak anak yang ber-IQ rendah dikalangan anak stunting dibandingkan anak yang tumbuh optimal. Akibat stunting, kerugian negara tercatat mencapai sekitar Rp 300 triliun pertahun.
Karena itu stunting menjadi masalah bersama yang harus ditangani segera karena berdampak pada multisektor. Untuk mengatasi stunting, sejumlah kementerian dan lembaga telah menyiapkan anggaran.
“Mudah-mudahan dengan adanya Stunting Summit bisa mengatasi stunting di Indonesia,” pungkasnya.
Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan ia lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya, hal itu masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia.
Pada tingkat individu, stunting bisa menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan fisik, kegemukan sehingga rentan mengidap berbagai penyakit termasuk penyakit tidak menular. Ketika dewasa, stunting juga mengakibatkan anak sulit berprestasi. (mid)
