JOMBANG | duta.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang terus memacu penyelesaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Jombang Tahun 2026. Saat ini, tahapan sudah memasuki Jawaban Bupati atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD, yang digelar pada Senin (3/11/2025).
“Tadi Bupati sudah menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jombang. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan akhir dan ditargetkan rampung serta disahkan bulan ini,” ujar Hadi Atmaji, Ketua DPRD Jombang, usai rapat paripurna.
Dalam kesempatan itu, Bupati Jombang, Warsubi, menanggapi sejumlah masukan strategis dari fraksi-fraksi, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi penggunaan anggaran, hingga penguatan peran swasta dalam pembangunan daerah.
Menjawab sorotan Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Jombang berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kebijakan penarikan pajak dan retribusi yang bijak dan proporsional, “tanpa membebani masyarakat”.
Warsubi memaparkan, bahwa dari empat BUMD yang dimiliki daerah, tiga di antaranya berhasil melampaui target laba tahun 2024. Sementara Perumda Perkebunan Panglungan masih menghadapi tantangan penurunan pendapatan.
“Kami terus melakukan pembenahan tata kelola, peningkatan infrastruktur usaha, hingga inovasi agar laba BUMD meningkat. Tahun 2026, PAD dari BUMD diproyeksikan naik 23,86 persen,” jelasnya.
Menanggapi isu usaha ilegal yang disorot sejumlah fraksi, Pemkab menegaskan bahwa langkah penertiban tetap dilakukan secara bertahap dan sesuai kewenangan, sejalan dengan penguatan kinerja BUMD dan BLUD yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, terhadap masukan Fraksi Gerindra, Bupati menyatakan komitmen memperkuat pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh dunia usaha. “CSR harus terarah, akuntabel, dan mendukung prioritas daerah seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga lingkungan,” tegas Warsubi.
Ia juga menegaskan, bahwa setiap program atau bantuan pembangunan di desa akan disinergikan dengan visi dan misi kepala daerah. “Setiap usulan dari masyarakat dan desa akan disesuaikan dengan program prioritas agar pembangunan berjalan satu arah,” pungkasnya. (din)
