KEDIRI | duta.co -Penutup rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Wilayah Kabupaten Blitar, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar diskusi dengan Bupati Blitar Rijanto.
Melalui pertemuan ini. tim DJSN menyampaikan rekomendasi yang diperoleh dari hasil monev langsung kepada Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, tim BPJS Ketenagakerjaan dan tim BPJS Kesehatan.
Bupati Blitar menyambut baik kedatangan DJSN, yang diharapkan menjadi momentum peningkatan semangat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan Universal Health Coverage di Kabupaten Blitar.
“Proses rekrutmen peserta di Kabupaten Blitar sebelumnya mengalami kendala yang menyebabkan angka capaian cukup rendah. Namun kami sudah merumuskan langkah – langkah strategis agar cakupan segera meningkat,” ujar Rijanto.
Sebelumnya DJSN telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan OPD yang terkait dengan optimalisasi rekrutmen peserta JKN-KIS di Kabupten Blitar. Pihak tersebut diantaranya Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial dan OPD lainnya.
Dari FGD yang dilaksanakan sebelumnya, DJSN memperoleh beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati. Salah satunya adalah pelaksanaan pendataan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Blitar.
Hingga saat ini data TKI yang berasal dari Blitar belum pernah dipadankan dengan data peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) bersumberkan APBD ataupun data penduduk miskin atau tidak mampu.
“Harus dipastikan agar peserta PBI-D adalah peserta yang tergolong sebagai peserta yang berhak. Tadi disebutkan bahwa jumlah TKI dari Blitar cukup banyak. Untuk itu pemadanan data TKI dengan peserta PBI-D menjadi penting. JKN-KIS akan lebih bermanfaat bila diberikan pada yang tidak mampu dan berada di Indonesia,” ujar salah satu Anggota DJSN, Subiyanto.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar, Emmy Widayani. Emmy menilai pihaknya siap membantu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan pemadanan data.
“Kami siap membantu sehingga pemadanan data dapat terlaksana. Saat ini kami dibantu oleh Pemerintah Daerah sedang persiapan penambahan PBI-D sebanyak 8,000 jiwa. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan pendataan tenaga bantu non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk segera dijadikan sebagai Peserta. Targetnya akhir tahun selesai,” tutup Emmy. (nng)
