JOMBANG | duta.co – Pemisahan urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama (Kemenag) dinilai sebagai langkah positif. Selama ini, menurut pengamat, salah satu titik lemah Kemenag terletak pada tata kelola haji dan umrah. Beban kerja yang terlalu banyak membuat fungsi pelayanan haji dan umrah rawan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Dengan dipisahkannya Kementerian Haji dan Umrah dari Kemenag, Menteri bisa lebih fokus mengurus haji dan umrah, tanpa harus terbebani urusan lain. Namun syaratnya, Menteri yang ditunjuk harus benar-benar kompeten, amanah, jujur, dan tidak menyalahgunakan jabatan. Sebab haji dan umrah ini sejak lama dikenal sebagai lahan basah,” kata Ketua PCNU Jombang KH Fahmi Amrullah Hadziq (Gus Fahmi), Kamis (28/8).
Pengasuh Ponpes Putri Tebuireng ini mengingatkan, persoalan haji dan umrah kerap menyeret pejabat tinggi, termasuk keluarga Menteri Agama sebelumnya. Karena itu, ia berharap ke depan pengelolaan haji dan umrah bisa lebih transparan dan profesional.
“Semoga dengan dipisahnya Kementerian Haji dan Umrah dari Kemenag, pelayanan terhadap jamaah semakin baik, dan jamaah bisa merasakan kenyamanan penuh dalam beribadah,” pungkasnya.
Ia menegaskan, meski kementerian ini dipisahkan, bukan berarti masalah selesai. Semua akan kembali pada sosok yang memimpin. Menteri yang ditunjuk harus benar-benar kompeten, amanah, dan jujur, maka haji dan umrah hanya akan berpindah ruang praktik dari satu meja ke meja lain.
Dan harapan umat islam sederhana jamaah haji dan umrah dilayani dengan baik, nyaman, dan terbebas dari permainan kotor. “Keputusan Presiden memisahkan urusan ini harus diikuti dengan pengawasan ketat. Tanpa itu, kementerian baru hanya akan menjadi lahan basah untuk memperkaya diri sendiri,” tegasnya. (din)
