Keterangan foto (IST)

BATU | duta.co – Ketua PCNU Kota Batu, Jawa Timur, H A Budiono, SH, MM mengkritisi proses Pemilu 2019 yang berlangsung serentak, Rabu (17/4/2019). Menurutnya, ini pemilu paling buruk selama era reformasi.

“Dan ini merupakan dampak (klimaks) dari politik transaksional serta pragmatisme. Jika ini berlanjut, bukan tidak mungkin moralitas bangsa akan hancur, bahkan bisa menggerus aqidah keagamaan anak bangsa,” demikian disampaikan Budiono saat mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda bersama tokoh lintas agama dan budayawan pasca Pemilu di Balai Kota Among Tani, Senin (22/4/2019).

Mantan Wawali Kota Batu ini juga menyoroti banyaknya transaksi uang dan korban dalam Pemilu 2019. Ada sekitar 90 KPPS meninggal dunia, sementara 377 petugas sakit. Menurutnya, ini menandakan betapa buruk perencanaan KPU dalam merekrut penyelenggara pemilu.

Belum lagi menyaksikan masifnya berita hoax, perilaku kelompok saling serang di dunia maya, saling fitnah. Batasan yang sudah diatur dalam undang undang sosial media pun, dengan mudah dilanggar. Karenanya, perlu ada solusi.

“Ini mengingatkan kita kepada hakekat demokrasi di negeri ini. Yaitu demokrasi keterwakilan seperti tertuang dalam pancasila pada sila ke 4. Menurut kami, jika Pilpres dilaksanakan melalui perwakilan, kondisinya tidak hancur-hancuran seperti sekarang. Belum lagi biaya pemilu langsung yang sangat tinggi,” tegasnya.

Rapat koordinasi Forkopimda ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. Hadir dalam rapat koordinasi itu  Wakapolres Batu, Kompol Zein Mawardi, Mayor Arm. Chairul Effendy (Pabung 0818), Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Sry Henny Alamsari dan undangan yang lainnya.

Punjul Santoso mengabarkan bahwa Wali Kota Dewanti Rumpoko tak bisa hadir. “Kami minta maaf atas ketidakhadiran Ibu Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko. Sebab ada giat yang tidak bisa ditinggalkan,” kata politisi dari PDIP ini.

Punjul menyampaikan pasca pemilu 2019 ada kericuhan baik di medsos maupun di lapangan. Menurutnya, terkait rekap penghitungan pemilu sepenuhnya diserahkan kepada KPU.

“Dalam antisipasi kerawanan pergerakan masyarakat di wilayah Kota Batu. Sedangkan antisipasi kejadian di luar daerah sekelompok orang, massa pasca pemilu melakukan aksi aksi yang tidak terpuji. Kita bersama saling bergotong royong untuk menjaga Kamtibmas khususnya di Kota Batu,” pesannya. (net,sp,bp)