SURABAYA | duta.co – Persepsi miring itu terlontar dari pemaparan Asri Sawiji, Kaprodi Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya yang menjadi salah satu narasumber pada Seminar Nasional Kesejahteraan Nelayan dan Poros Maritim.
Seminar ini diselenggararakan Kamis (14-2-2019) di Ruang Amphiteter UIN Sunan Ampel Surabaya oleh Kantor Staf Presiden bekerjasama dengan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan UIN Sunan Ampel Surabaya.
“Begitu aparat negara hadir di masyarakat, hal itu identik mereka membawa uang dan charity yang sifatnya temporal. Belum terbangun anggapan bahwa pemerintah menjadi bagian integral dari masyarakat,” tambah Asri.
Oleh karena itu pendekatan budaya dalam community engagement yang lebih partisipatif perlu dibangun agar terpupuk kolaborasi bersama di semua sektor pembangunan, termasuk kesejahteraan nelayan.
Hal ini juga diamini salah satu nelayan dari Gresik Jawa Timur yang turut hadir dan menyampaikan, meskipun kebijakan sudah baik dirumuskan pemerintah pusat, dalam praktik implementasi di lapangan mengalami problem.
Hadir pada seminar ini Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden RI Jaleswari Pramodhawardani, Wakil Rektor I UINSA Wahidah Zein Br Siregar, MA, PhD, puluhan nelayan di Jawa Timur serta civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya.
Selain Asri, seminar ini menghadirkan Riza Damanik dari Kantor Staf Presiden, Dedi Adhuri, PhD Peneliti LIPI, serta perwakilan nelayan dari pantai Nambangan Surabaya dan Semenep.
“Selain untuk mendengar aspirasi dari para nelayan, seminar ini juga untuk mengidentifikasi apakah ada bottlenect (kemacetan) pada taraf implementasi kebijakan di lapangan sebagaimana tugas pokok dan fungsi KSP, serta memberi bahan untuk pengambilan keputusan di Jakarta,” papar Jaleswari.
“Pemerintah menyadari bahwa tidaklah mudah untuk mengelola laut Indonesia yang sangat luas dengan persoalan yang dinamis baik dalam hal keragaman lingkungan dan budaya ditingkat lokal, prioritas kepentingan nasional hingga respon terhadap perkembangan ditingkat regional maupun internasional,” tambah Jaleswari.
Dedi Adhuri menambahkan ada beberapa masalah fundamental untuk meneguhkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, diantaranya bahwa Indonesia sebagai negara bahari, tetapi faktanya kita telah “memunggungi” laut, oleh karena itu budaya maritim perlu lebih digalakkan.
Konsentrasi Kampus Menjadi Penting
Sementara Riza Damanik lebih menyoroti pada bagaimana penyejahteraan masyarakat nelayan dari sisi pemodalan untuk mendukung usaha keluarga masyarakat, khususnya ibu ibu yang ditinggal para suami melaut.
“Alhamdulillah Pak Jokowi telah melaunching Bank Khusus bagi masyarakat nelayan dengan suku bunga yang lebih murah dari pada Bank pada umumnya, dan ada pendampingan dari petugas yang mendatangi warga masyarakat nelayan,” papar Riza yang juga dosen Universitas Diponegoro ini.
Diselenggarakannya seminar nasional kemaritiman ini di Uinsa karena civitas akademika Uinsa telah melakukan community engagement di beberapa titik di pesisir pantura Jawa Timur, diantaranya di Pantai Nambangan Kec. Bulak Surabaya.
“Keberadaan Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya ini sangat menunjang praktik pengembangan masyarakat sebagai salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain Pengajaran dan Penelitian. Kita tidak ingin kampus menjadi menara gading, dan karenanya kita mendekat dan bersama masyarakat,” papar Yusuf Amrozi wakil dekan bidang kerjasama dan kemahasiswaan Fak. Saintek UIN Sunan Ampel.
Sejauh ini Prodi Ilmu kelautan memiliki fokus pendampingan dan penelitian di Manyar Gresik, Pantai Nambangan Surabaya, Kawasan Pesisir Probolinggo dan Situbondo.
“Tahun lalu kami juga menjadi tuan rumah pertemuan nelayan Indonesia yang diinisiasi oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA),” tambah Yusuf.
“Dalam aspek pembelajaran, mahasiswa ilmu kelautan juga dibekali matakuliah Fiqh Kelautan untuk membekali landasan dari sisi agama, mengingat salah satu penciri di Uinsa adalah bagaimana mengintegrasikan antara nilai-nilai agama serta sains dan teknologi,” pungkas Asri. (rls)
