JAKARTA | duta.co – Pengguna media sosial (medsos) terutama Umat Islam heboh dengan Ujian Akhir Sekolah-Berbasis Negeri (UAS-BN) mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Lamongan yang menyudutkan Umat Islam.
Pengamat pendidikan Budi Trikorayanto menegaskan, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas munculnya soal ini. “Memang soal ini 100 persen dibuat oleh guru provinsi setempat. Tapi, yang menyeleksi soal tetap pemerintah,” kata Budi Jumat (24/3).
Budi mengimbau pemerintah bisa tegas dan serius menangani kasus ini. “Kan mereka yang meloloskan soal ini. Tentu harus bertanggung jawab juga,” tegas Budi yang juga Sekjen Asosiasi Sekolah Rumah dan Alternatif tersebut.
Soal PKn UAS-BN SMA/MA ini menjadi viral saat salah satu pengajar di Ponpes di daerah Lamongan Jawa Timur mengunggahnya ke media sosial. Soal tersebut menyebutkan Islam garis itu melakukan sweeping dan pembubaran di gereja saat natal, dan dikaitkan dengan pelanggaran UUD 1945.
“Jangan sampai pemerintah yang menyeleksi soal tidak memiliki kepekaan, sehingga soal seperti ini bisa lolos seleksi,” kata Budi.
Budi berharap tidak akan ada lagi soal seperti ini. Budi juga mengimbau agar pemerintah bisa menjaga kestabilan tensi masyarakat atas keberagaman beragama. Caranya, dengan tidak membentuk pemikiran masyarakat, khususnya siswa, seperti halnya kasus soal UAS-BN ini.
Sebelumnya, pada Senin (21/3) salah satu murid mengunggah soal UAS-BN di medsos. Dalam soal no. 19 itu tertulis:
Sekelompok islam garis keras melakukan sweeping ke aula gereja di kota bogor, didapati sekelompok umat nasrani sedang melakukan kegiatan natal. Orang islam tersebut melakukan pembubaran paksa kegiatan natal. Hal yg dilakukan sekelompok islam garis keras itu termasuk pelanggaran pada UUD 1945 pasal…
A. 28 E ayat 1
B. 30 ayat 1
C. 29 B
D. 31 A
E. 27
Soal tersebut terkonfirmasi kebenarannya dan ditemukan di salah satu sekolah di Lamongan. (rep)
