SURABAYA | duta.co – Memberantas terorisme berkedok agama tidak biasa dilakukan setengah-setengah, apalagi hanya mengeksekusi pelaku di lapangan. Sementara akarnya dibiarkan, tidak diselesaikan. Belakangan banyak pegawai pemerintah alias ‘orang dalam’ yang justru merongrong Pancasila.

“Sekarang, sudah merantak. Kita saksikan ada dosen yang terang-terangan menulis di media, membela argumentasi radikalnya. Ada pelaku teror mengaku donaturnya orang BUMN. Sementara kita saksikan, banyak pengajian kantor BUMN yang diisi oleh dai-dai khilafah. Terkesan pembiaran,” jelas Mahdfud M Nor, Ketua Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah (PPKN), kepada duta.co, Kamis (17/5/2018).

Seperti diberitakan, dua orang terduga teroris asal Pekanbaru, Riau — Heri Hartanto alias Abdul Rahman (39) dan Hengki Satria alias Abu Ansyor (38) — yang ditangkap Densus 88 Antiteror dan Polda Sumatera Selatan (Sumsel), berani menolak Pancasila. Ketika diinterogasi langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, keduanya sudah menghilangkan makna Pancasila dari kehidupan mereka.

Salah satunya mengakui donatur mereka merupakan warga Pekanbaru, yang bekerja di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka juga sudah menyebutkan identitas dan tempat tinggal dosen yang mengajar di Universitas di Palembang. “Bukan hanya di Palembang, daerah lain mungkin sama. Ini tanggungjawab pemerintah,” jelas Mahfud.

HTI Masih Leluasa

Hari ini beredar foto informasi mengenai Kajian Dzuhur dan Kajian Muslimah Ramadhan 1939 di Indosat yang berisi jadwal dan para dainya. Kajian ini mengundang ustadz dan tokoh-tokoh agama Islam yang akan membawakan berbagai tema dan dilakukan setelah sholat Dzuhur selama bulan suci Ramadhan tahun ini.

Yang menjadi sorotan publik, pada tanggal 5 juni 2018 pengajian Indosat diisi Felix Y. Siauw, materinya pun riskan ‘dipermainkan’ adalah Tonggak Kebangkitan Islam. Felix sendiri diketahui seorang aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena itu wajar bila ia ke sana ke mari mengadopsi gagasan-gagasan HTI seperti Khilafah.

Seperti kita tahu, pemegang saham PT Indosat Tbk, adalah Ooredoo, Asia Pte. Ltd grup bisnis raksasa Qatar. Ooredoo Asia Pte. Ltd memiliki saham Indosat sebanyak 65 persen. Sisanya, 20,71 persen saham public (karena Indosat telah melantai di Bursa Efek Indonesia), 14,29 milik pemerintah Indonesia.

Sementara soal keterlibatan oknum BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku belum mengetahui, jika donatur aksi teror di Riau merupakan karyawan salah satu BUMN.

Rini mengungkapkan, hingga saat ini dirinya belum mendapatkan laporan terkait kabar tersebut.‎ “Wah saya belum tahu itu, terus terang saya belum dapet laporannya,” ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5).

Namun demikian, pihaknya akan mempelajari kabar ini. Jika terbukti terkait dengan teroris, maka pihak yang bersangkutan harus dikenakan proses hukum.‎ “Tentunya kita benar-benar pelajari dan itu memang satu hal, kalau benar sudah melanggar hukum, sudah bisa diproses,” kata dia. (lp-6,mp)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.