SURABAYA | duta.co – Rakyat Indonesia harus menelan ‘pil pahit’ mematikan. Itulah dampak kebijakan Presiden Jokowi yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebanyak dua kali lipat mulai Januari 2020.
Hari ini, Selasa (12/11/2019), Fraksi PKS di DPR RI menggelar diskusi publik bertajuk ‘Sehatkan BPJS, Sehatkan Indonesia’. Menteri Kesehatan Letjen TNI (Purn) Dr dr Terawan Agus, diudang. Selain itu, Direktur BPJS Prof Dr dr Fahmi Idris.
“Ini kado pahit buat rakyat yang sedang sekarat dan menanggung beban berat,” demikian pernah disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani dalam keterangan resminya.
Menurut Netty, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebanyak dua kali lipat menjadi salah satu kado pahit yang diberikan Joko Widodo kepada masyarakat selepas dilantik sebagai Presiden RI.
Ironisnya, lanjut Netty, pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR. Padahal, September 2019 lalu, DPR sudah menolak usulan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
Kala itu, kata Netty, DPR bahkan sudah meminta pemerintah untuk mencari cara dan strategi lain untuk menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan. “Lho, kok, langsung naik. Seperti mencari jalan pintas saja atas defisit BPJS?” kata dia seperti dikutip cnnindonesia.
Selain itu, Netty beranggapan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan pasti akan membebani masyarakat jika tak dibarengi pembenahan pelayanan yang maksimal. Terlebih lagi, kata dia, banyak peserta BPJS Kesehatan berstatus sebagai peserta mandiri atau non-penerima upah.
“Bayangkan bagaimana seorang tukang gorengan yang istrinya jadi buruh cuci, anaknya tiga, harus membayar BPJS lebih dari dua ratus ribu setiap bulan. Padahal belum tentu juga mereka datang ke faskes kalau sakit.” ujar Netty.
Netty mengingatkan bahwa penyediaan layanan kesehatan murah adalah kewajiban mendasar pemerintah pada seluruh masyarakat. Menurutnya, hal itu merupakan tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan pemerintah.
Jadi? “Pemerintah harus jeli mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani defisit BPJS. Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat. BPJS defisit, iuran naik. PLN rugi, tarif naik. Pertamina jebol anggaran, gas dan bahan bakar naik. Wah, enak dong jadi pemerintah. Dimana keberpihakan pada rakyat?” ujar Netty serius.
Enam Biang Kerok
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, bahwa, menaikkan dua kali lipat iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi yang tepat untuk mengurangi defisit. Setidaknya ada enam alasan defisit BPJS Kesehatan selalu meningkat setiap tahunnya.
Pertama, saat ini masih banyak rumah sakit yang berbohong terkait data kelasnya. “Banyak rumah sakit yang menaikkan kategori, misalnya kelas D mengaku C, kelas B ngakunya A. Ini supaya rumah sakit tersebut dapat per unit lebih besar,” ujar Mardani seperti dikutip republika.co.id.
Kedua, lebih banyaknya penggunaan layanan ketimbang jumlah peserta BPJS Kesehatan. Ia menjelaskan, total peserta saat ini sekitar 223,3 juta orang. Namun, penggunaannya mencapai 233,9 juta. Ketiga, banyak perusahaan yang diketahui mengakali iuran BPJS Kesehatan karyawan yang menjadi peserta. Hal itu dilakukan agar beban yang dibayarkan perusahaan berkurang.
Keempat, tingkat kepersertaan aktif dari pekerja bukan penerima upah masih rendah. Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tercatat peserta aktif sebesar 53,7 persen. Kelima, data kepersertaan BPJS Kesehatan saat ini tidaklah valid. Menurutnya, ada peserta yang seharusnya tak masuk sistem program, yang justru masuk ke dalam sistem.
Terakhir, keenam, sistem manajemen klaim BPJS Kesehatan masih buruk. Hal itu terlihat dari masih ditemukannya klaim ganda peserta, yang tentunya akan menambah defisit penyelenggara. “Bahkan ada klaim dari peserta yang sudah tidak aktif dan yang sudah meninggal,” ujarnya. (sumber: CNNIndonesia/republika.co.id)
