
JOMBANG | duta.co — Polemik pembebasan bersyarat Moch Subchi Azal Tsani (Bechi) tidak berhenti pada soal boleh atau tidaknya remisi dan pembebasan bersyarat diberikan. Women’s Crisis Center (WCC) Jombang mendorong agar seluruh proses dan dokumen yang menjadi dasar keputusan tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Direktur WCC Jombang, Ana Abdillah, S.H.I M.H., mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh persyaratan, perhitungan masa pidana, prosedur, hingga kewajiban perlindungan terhadap korban telah dipenuhi sesuai ketentuan.
“Persoalannya bukan semata-mata boleh atau tidaknya remisi dan pembebasan bersyarat diberikan, tetapi apakah seluruh persyaratan, perhitungan, prosedur, dan kewajiban perlindungan korban telah dipenuhi,” ujar Ana. Selasa (22/9).
Menurutnya, audit dokumen menjadi penting agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
WCC Jombang mendorong pemeriksaan terhadap dasar pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, termasuk perhitungan masa pidana, asesmen, serta mekanisme pengawasan dalam proses reintegrasi.
“Diperlukan audit dan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh terhadap dasar pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, termasuk perhitungan masa pidana serta asesmen dan pengawasan reintegrasi,” tegasnya.
Hak Korban Harus Tetap Dijamin
Di sisi lain, WCC Jombang mengingatkan agar hak korban tidak terabaikan dalam proses tersebut. Ana menegaskan, korban tetap memiliki hak memperoleh informasi mengenai proses dan hasil penanganan, termasuk aspek pelindungan dan pemulihan.
“Pada saat yang sama, hak korban atas informasi mengenai proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan harus tetap dijamin, termasuk hak memperoleh dokumen hasil penanganan,” katanya.
Bagi WCC Jombang, keterbukaan menjadi bagian penting untuk memastikan proses berjalan secara objektif. Pemeriksaan bukan semata-mata untuk mempersoalkan keputusan yang telah diberikan, tetapi untuk memastikan seluruh tahapan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ana menyatakan mendukung pemeriksaan secara objektif dengan tetap menghormati kewenangan lembaga yang berwenang. Ana menekankan, proses reintegrasi harus tetap memperhatikan keamanan serta hak korban.
“Kami mendukung keterbukaan dan pemeriksaan yang objektif agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan tetap menempatkan keamanan dan hak korban sebagai bagian penting dalam proses reintegrasi,” pungkasnya. (din)






































