JOMBANG | duta.co – Ketimpangan sosial yang makin kentara di Jombang, ditandai dengan meningkatnya kriminalitas dan kenakalan remaja. Hal ini dinilai sebagai dampak dari tidak jelasnya arah pembangunan daerah. Namun, harapan belum pupus. Jika potensi budaya digarap serius, Jombang bisa bangkit sebagai poros ekonomi berbasis kearifan lokal.
Hal ini disampaikan pengamat ekonomi dan budaya, Bustanus Salatin. Ia menilai, sektor pariwisata berbasis budaya di Jombang menyimpan potensi besar namun belum tergarap maksimal.
“Jombang punya warisan budaya yang bukan hanya bernilai historis, tapi juga memiliki daya jual tinggi di pasar wisata spiritual dan edukatif,” ujarnya, Senin (14/7).
Menurutnya, jika Jombang mampu menarik setidaknya 10 persen wisatawan dari Borobudur, potensi peningkatan pendapatan daerah dan masyarakat bisa mencapai Rp140 miliar per tahun. Borobudur sebagai ‘hardware’, Jombang sebagai ‘software’ spiritual.
Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Lembaga PKM Poligon Konsultan Manajemen itu menyoroti pentingnya branding budaya lokal sebagai kekuatan ekonomi baru. Ia menyebutkan, selama ini narasi wisata hanya terpaku pada aspek fisik seperti Borobudur.
“Padahal, roh spiritual ajaran Buddha Mahayana yang tertuang dalam naskah Sang Hyang Kamahayanikan justru lahir dari Watugaluh, Jombang. Borobudur itu hardware, Jombang adalah software-nya,” jelas alumnus ITB Bandung itu.
Bustanus mendorong pengembangan paket wisata integratif bertajuk Spiritual Trail Jawa yang menghubungkan Borobudur, Watugaluh, hingga Jeladri. Jika dikemas dalam bentuk ziarah budaya, festival kitab kuno, dan pementasan seni lokal, Jombang berpeluang masuk dalam peta wisata spiritual nasional bahkan ASEAN.
Cerita Panji, Rumah Bung Karno, dan Industri Kreatif
Tak hanya Kamahayanikan, Jombang juga menyimpan kekayaan lain seperti Cerita Panji, seni topeng tradisional, hingga situs Rumah Bung Karno di Ploso. Namun potensi tersebut, menurutnya, tidak akan bernilai ekonomi jika tidak dikemas melalui pendekatan industri kreatif.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar event tahunan, tapi ekosistem budaya yang hidup,” tambahnya.
Bustanus menilai Pemkab Jombang belum memiliki grand design pembangunan pariwisata budaya. Ia mengkritik promosi wisata yang masih bersifat sporadis dan tidak terintegrasi.
“Harus ada sinergi antara Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, dan pelaku ekonomi kreatif. Jangan jalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Refocusing Anggaran dan Integrasi Sektor
Lebih lanjut, Bustanus mendorong refocusing anggaran belanja rutin daerah yang selama ini menghabiskan ruang fiskal pembangunan. “Kalau perlu, pangkas 50 persen belanja barang dan jasa. Arahkan ke sektor produktif seperti pariwisata budaya dan infrastruktur pertanian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antar sektor mutlak dilakukan. Pariwisata budaya, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya air harus berjalan paralel.
“Kalau irigasi dan pengendalian banjir dibenahi, wisata desa berbasis budaya akan berkembang. Petani sejahtera, wisata hidup, ekonomi lokal bangkit,” pungkasnya. (din)
