Sekretaris PWNU Jatim Prof Ahmad Muzakki (kiri) dan Pengamat politik dari UIN Sunan Ampel, Fathoni Hakim. (FT/SUUD)

SURABAYA | duta.co – Majunya dua kader terbaik NU, Khofifah Indar Parawansa (Ketum PP Muslimat NU) dan Saifullah Yusuf (Ketua PBNU) dalam kontestasi Pilgub Jatim 2018, berdampak serius. Bukan hanya warga nahdliyin yang terbelah, struktural NU pun ikutan terbelah.

Memasuki masa kampanye Pilgub Jatim, upaya intimidasi dan saling ancam pengurus NU berserta Banom NU supaya mendukung salah satu pasangan Cagub-Cawagub Jatim, kian transpasan dan vulgar. Belakangan mundurnya dua orang Ketua PC Muslimat NU secara tiba-tiba dari tim pemenangan pasangan Gus Ipul-Mbak Puti, dinilai sebagai ancaman organisasi.

Tidak menutup kemungkinan setelah Hj Ainun Jariyah (Ketua PC Muslimat Sidoarjo) dan Hj Khofidah (Ketua PC Muslimat Malang), akan segera menyusul PC-PC Muslimat lainnya bahkan bisa merembet ke Banom NU yang lain, seperti GP Ansor, Fatayat hingga IPNU dan IPPNU.

Terbaru, beredarnya Surat tugas dengan kop surat PW Muslimat NU Jawa Timur bernomor 289/A/PWM-NU/III/2018 tertanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangan Dra Hj Masruroh Wahid selaku ketua PW Muslimat NU Jawa Timur, menyebar ke wartawan.

Soal mundurnya dua orang tim Gus Ipul-Puti, Ketua PW Muslimat NU Jatim Hj Masruroh Wahid sudah menanggapi, bahwa kedua kader Muslimat itu telah menghadap dirinya dan diminta agar tidak merangkap sebagai ketua PC Muslimat NU sekaligus tim pemenangan salah satu paslon di Pilgub Jatim.

“Saya yang meminta mereka (Ainun dan Khofidah) untuk tidak merangkap, Muslimat NU kok merangkap jadi ketua pemenangan (paslon), apalagi tidak non-aktif. Makanya saya minta memilih tetap di Muslimat NU atau tim pemenangan,” tegas Masruroh Wahid.

Kini, Surat Tugas Bu Nyai Masruroh disoal. Sekretaris PWNU Jatim Prof Ahmad Muzakki ketika dikonfirmasi terkait beredarnya surat tugas dari PW Muslimat NU Jatim mengatakan, bahwa instruksi seperti itu tidak diperbolehkan karena sama saja menyeret Banom NU ke politik praktis.

“Itu jelas tidak boleh,” jawab guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya saat dikonfirmasi Selasa (6/3/2018).

Sementara itu pengamat politik dari UIN Sunan Ampel, Fathoni Hakim mengatakan bahwa kekuatan NU di Jatim terbelah sulit dihindari lantaran komitmen pengurus NU maupun Banom NU untuk menjaga khittah nahdliyah masih diragukan.

“Harusnya sejak NU berkomitmen kembali ke khittah 1926, realitas seperti ini tidak boleh terjadi. Hanya gara-gara politik praktis NU jadi terbelah,” ujar Fathoni.

Senada, Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menyatakan majunya dua kader NU yang memiliki basis dukungan dalam Banom NU tetap berpotensi menyeret dukungan ke arah politik praktis.

“Demi menjaga marwah dan khittah NU, saya pikir libido politik para pengurus Banom NU perlu dikendalikan dan terus diingatkan,” ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya meyakini masyarakat pemilih NU sekarang mulai cerdas membaca politik praktis. Siapa saja yang sengaja memanfaatkan NU sekadar untuk politik praktis akan dititeni dan dicatat oleh pemilih NU dan itu bukan investasi politik yang elegan.

Seyogyanya semua pihak khususnya Banom NU yang terkait langsung dengan dua kader yang maju bisa menahan diri untuk tidak memanfaatkan dan mempolitisasi struktural formal organisasi banom untuk sekadar politik praktis.

“Saya pikir ini berlaku untuk semua pihak agar NU dan Banomnya sebagai institusi tetap terjaga marwah khittahnya. Sebab akan berbahaya bagi NU dan akan menjadi trend jika Banom hanya akan dijadikan kendaraan politik praktis,” ungkap Surokim.

Ia berharap akan lebih elegan jika para pengurus yang punya libido politik tinggi itu bisa nonaktif dan tidak memanfaatkan struktur formal NU dan Banomnya itu untuk semata mata kegiatan politik praktis.

“NU sejauh ini masih sering dimanfaatkan untuk memuaskan libido politik yang meninggi jangka pendek dalam pilkada dan tidak berfikir jangka panjang terkait tugas mengabdi kepada warga nahdliyin. Semua harus instropeksi agar tetap bisa elegan dan terhormat dimata warga NU,” tegas Surokim.

Tak kalah menarik adalah komentar H Ali Azhar, SH MHum. Menurut Gus Ali, panggilan akrabnya, terbelahnya warga NU atau bahkan struktur NU, sudah lama diprediksi.

“Tidak perlu kaget. Karena kita sudah kehilangan panutan. Sekarang ini ada pemihakan kepada salah satu calon yang dilakukan oleh pengurus NU, dan itu terang-terangan. Sampai ada calon yang mau sowan saja tidak diterima. Ini sudah bukan rahasia lagi. Karenanya, kalau sekarang merembet ke Banom, itu hanya akibat atau efek saja,” tegas Gus Ali kepada duta.co, Selasa (6/3/2018).

Menurut Gus Ali, sekarang ini tidak ada yang bisa menjadi ‘hakim garis’. Tidak ada yang bisa nyemprit. Karena semua menjadi pemain. Semua rebutan memasukkan bola politik.

“Kalau ada yang berteriak ente melanggar khitthah, bisa-bisa malah ditertawai. Mengapa yang ini tidak dikatakan melanggar khitthah? Ini problemnya. Karenanya, kita berusaha membuat PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah),” tegasnya. (mky.ud)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.