SIDOARJO | duta.co – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Sidoarjo (KPPN) kembali merilis kinerja APBN. Sampai dengan 30 September 2023, Kinerja pendapatan mengalami pertumbuhan nominal 478,56 M (miliar) dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Pertumbuhan ini adalah adanya kenaikan penerimaan PPN dengan nominal sebesar 1.010,35M, Cukai 343,22M PPI sebesar 62,66M dan PNBP 57,41M, akan tetapi terdapat penurunan nomial di penerimaan PPh -992,99M, PBB -0,003M dan Pajak lainnya -2,08M.
Disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Didi Prihadi Wibowo dalam paparannya, Selasa, (31/10/23), salah satu penerimaan PPh mengalami kontraksi adalah imbas dari Program Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS) yang berakhir pada triwulan III tahun 2022. Penerimaan negara dari bukan pajak terus tumbuh sebesar 16,19% (yoy) antara lain dari PNBP Lainnya 20,77%.
“Kinerja APBN untuk Belanja Pemerintah Pusat pada Kementerian / Lembaga Kinerja Belanja Negara sampai dengan akhir September 2023 / Triwulan III 2023 menunjukkan realisasi sebesar 65,21% dengan nominal Rp3.538,47M, tumbuh 9,96% (yoy), yang terdiri dari pertumbuhan Belanja Pegawai 10,59% (yoy), Belanja Barang 10,48% (yoy), dan Belanja Modal 6,02% (yoy), sedangkan pada belanja sosial sudah tidak terdapat penyaluran kembali dan realisasi sudah tercapai 100%,” ungkap Didi.
Masih kata Didi melanjutkan,kinerja APBN untuk Transfer Ke Daerah (TKD) Realisasi TKD periode sampai dengan September 2023 sebesar 72,72% dari pagu 2.361,62 M. Terdapat pertumbuhan sebesar 2,75% dari periode yang sama tahun sebelumnya.Tetapi terdapat kontraksi pada penyaluran DAK Fisik sebesar 43,41%.
Perlambanan penyaluran DAK Fisik ini disebabkan sampai dengan akhir September 2023, proses pengadaan barang / jasa masih terdapat yang belum diselesaikan dan APIP Kabupaten Sidoarjo masih melakukan audit.
“Isu kinerja APBN saat ini telah memasuki periode langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2023 dan telah dilakukan sosialiasi pengaturan dimaksud kepada satuan kerja,” ujarnya.
Hal yang menjadi permasalahan adalah masih rendahnya penyaluran belanja negara dana APBN pada kementerian / Lembaga yang pada akhir triwulan III 2023 seharusnya sesuai target adalah sebesar 75%, tetapi baru terealisasi 65,21%.
“Masih belum sesuainya realisasi ini dengan target pada triwulan III 2023 / akhir September 2023 berpotensi menumpuknya tagihan di akhir tahun anggaran dan adanya pekerjaan / kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir tahun,” pungkas Didi diakhir paparannya. (loe)
