SURABAYA | duta.co – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) pekan ini akan memanggil sebanyak 15 anggota DPRD Jatim periode 2004-2009. Pemanggilan ini dalam rangka pengembangan kasus dugaan korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jatim pada tahun 2008 senilai Rp 227 miliar.
Kepala Kejati Jatim, Sunarta mengatakan, pemanggilan terhadap anggota dewan ini untuk mengkroscek keterangan sejumlah saksi yang telah diperiksa Kejati Jatim. Saksi-saksi yang dipanggil itu, beberapa di antaranya adalah penerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tersebut. Dari keterangan saksi ditemukan adanya dugaan keterlibatan anggota dewan dalam mega korupsi ini.
“Ada 15 (anggota dewan periode 2004-2009) yang kami panggil. Semoga ada titik terang. Dari keterangan saksi mengarah kesana (keterlibatan anggota dewan). Setelah kami panggil, baru ada penetapan (status tersangka),” katanya, Jum’at (27/7/2016).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi, menambahkan, ke-15 anggota dewan tersebut akan diperiksa mulai Senin hingga Kamis mendatang. Pemeriksaan akan dilakukan secara marathon. Pemeriksaan ini bertujuan mencari alat bukti kuat yang mengarah keterlibatan wakil rakyat dalam dugaan korupsi. Modus korupsi dalam P2SEM bisa dalam bentuk potongan dana pemberian hibah dan juga penerima hibah fiktif.
“Saat ini masih Puldata (pengumpulan data. Kami akan klarifikasi antara keterangan saksi dengan mereka (anggota dewan),” ujar mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya ini.
Program bantuan dana hibah ini sebelumnya telah menjerat sedikitnya 25 orang sebagai terpidana korupsi. Salah satunya adalah Ketua DPRD Jatim periode 2004-2009, (almarhum) Fathorrasjid, yang telah dijatuhi hukuman penjara enam tahun oleh Pengadilan Negeri Surabaya. P2SEM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digagas Pemprov Jatim era Gubernur Imam Utomo pada 2008. (eno)
