Pejabat dan Staf Kementerian PUPR Diperiksa KPK

15 Februari 2019

67

JAKARTA | duta.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berusaha membongkar siapa dalang di balik dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM). KPK memanggil sejumlah pejabat Kementerian PUPR untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Anggiat Partunggul Nahot Simaremare.

Para saksi yang dipanggil ialah Kasatker PSPAM Sulawesi Tengah Sultan Ahmad, Kasatker PSPAM Sumatera Utara Popi Pradianti Hastuty, PPK SPAM Strategis Juliana Lestari dan mantan PPK SPAM Strategis Henny Wardhani Simarmata.

“Para saksi dipanggil sebagai saksi untuk ARE (Anggiat PN Simaremare),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/2/2019) siang ini.

Selain untuk Anggiat, KPK juga memanggil sejumlah PNS Kementerian PUPR sebagai saksi untuk tersangka Teuku Moch Nazar. Mereka ialah Ferry, Aryananda Sihombing, dan Makhrudin. Anggiat dan Nazar merupakan dua dari delapan tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Masing-masing dari mereka menjabat sebagai Kepala Satker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung dan Kepala Satker SPAM Darurat.

Keduanya ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap bersama Meina Woro Kustinah selaku PPK SPAM Katulampa dan Donny Sofyan Arifin selaku PPK SPAM Toba-1. Keempat orang itu diduga menerima suap dengan besaran bervariasi dari Budi Suharto, Dirut PT WKE; Lily Sundarsih, Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT TSP; dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP, yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

KPK menduga suap yang diterima para PPK itu ditujukan agar PT WKE dan PT TSP dimenangkan dalam lelang proyek. Hasilnya, kedua perusahaan itu memenangi 12 paket proyek SPAM dengan nilai total Rp 429 miliar.

Namun dalam proses penyidikan, KPK menemukan indikasi suap terjadi pada 20 proyek SPAM. KPK pun telah menerima pengembalian uang dari 16 orang PPK proyek SPAM berjumlah Rp 4,7 miliar. Kasus ini mencuat di tengah santernya kecaman terhadap proyek infrastruktur di era Pemerintahan Jokowi yang dinilai hanya kejar target Pilpres 2019 tanpa melihat dengan detail kebutuhan masyarakat. Selain proyek tol, proyek bendungan juga dikritik. Lebih dari itu, proyek SPAM disebut merupakan proyek di daerah bencana. Hal-hal semacam ini yang membuat korupsi di Indonesia sudah sangat parah. (wis/det)

Express Your Reaction