SIDOARJO | duta.co – Pelaku usaha, khususnya pedagang kaki lima (PK5) di Pepelegi – Sawotratap, Kecamatan Gedangan, melakukan protes terkait wacana pembongkaran tempat usaha mereka. Protes ini semakin berkembang setelah adanya penolakan dari warga (pelaku usaha/pedagang) yang ditemui duta.co, Rabu (12/2/25).
Protes ini dipicu setelah para PK5 menerima surat pemberitahuan informasi pelanggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (BBWS Brantas), Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, serta Satpol PP Sidoarjo, yang menginformasikan bahwa usaha mereka untuk dilakukan pembongkaran mandiri.
Ditemui di lokasi PK5 Pepelegi – Sawotratap Gedangan, Rabu (12/2/25), Tito Pradopo, yang akrab disapa Bung Tito, berharap jangan sampai ada penggusuran. “Kasihan rakyat kecil, makan apa kami kalau sampai digusur tempat dagang ini yang merupakan mata pencaharian kami. Kami akan berusaha untuk berkirim surat,” ujarnya.
Bung Tito juga menyampaikan, “Karena ini berasal dari Kementerian Dirjen Sumber Daya Air yang menurut kami salah informasi. Para PK5 ini tidak mengganggu. Kami akan berkirim surat dengan tembusan ke Balai Besar (BBWS), memohon agar kami tidak digusur,” mohonnya.
Jika tetap dibongkar, ia melanjutkan, pihaknya akan tetap melakukan aksi untuk menolak digusur namun tetap dengan cara yang tidak anarkis.
Sementara itu, Pak Buyung (59), Ketua Paguyuban PK5 yang juga seorang pelaku usaha, meminta dan memohon kepada pemerintah setempat agar mereka tidak digusur.
“Kenapa? Satu hal yang perlu diingat, ini menjelang bulan puasa. Kemana kami akan mencari nafkah? Rata-rata kami di sini sudah berusia lanjut, sebagian sudah masa pensiun. Dari awal, kami tidak pernah diajak bicara atau berdiskusi tentang bagaimana atau kemana kami akan dibawa. Bersurat pun tidak pernah dibalas,” ujar Pak Buyung, yang akrab disapa Daeng Siruah.
Daeng Siruah menambahkan, “Kami sangat berharap kepada pemerintah yang sekarang menggelorakan UMKM naik kelas. Kok, baru saja mulai naik kelas, sudah diberhentikan sekolahnya? Jika tetap dibongkar, kami akan melakukan aksi damai (demo),” tegasnya.
Lebih lanjut, Daeng Siruah menjelaskan bahwa tuduhan PKL sebagai penyebab banjir tidaklah benar. “Setelah normalisasi di daerah Pepelegi, banjir sudah tidak ada. Namun, surat berikutnya bukan lagi soal banjir, melainkan soal gangguan ketertiban umum. Kami bingung, gangguan seperti apa yang dimaksud,” jelas Daeng Siruah.
Sekitar 45 PKL yang ada di lokasi tersebut berharap sebagai masyarakat kecil dan warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, mereka tetap diberi kesempatan.
“Pemerintah boleh menjalankan tugas, tetapi harus dilihat dari asas sosial dan kemanusiaan. Terlebih Pak Presiden Prabowo yang selalu mendukung pedagang dan berkata ‘Bersihkan Dirimu Sebelum Kamu Dibersihkan,’” pungkas Daeng Siruah.
Terpisah, Siti Jumaroh (57), salah satu pedagang, mengungkapkan kepada duta.co bahwa ia mewakili ibu-ibu PK5 Sawotratap berharap agar tidak ada pembongkaran.
“Kalau soal banjir, di mana-mana memang setiap tahunnya ada banjir. Saya sudah 12 tahun berjualan nasi di sini, dan sandang pangan saya ya berjualan di sini,” ungkap Bu Siti, warga Pepelegi.
Pedagang lainnya, Bu Sumarti (38), menambahkan, “Kita ini rakyat biasa. Di zaman seperti ini, di mana semua serba mahal, kami berharap jangan sampai digusur dari tempat kami mencari nafkah,” ujarnya.
“Terlebih sebentar lagi mau puasa dan lebaran, mau cari nafkah di mana lagi kalau sampai digusur? Saya sudah puluhan tahun berjualan di sini untuk mencari rezeki, keinginan kami adalah diberikan solusi,” pungkas Bu Sumarti, warga Pepelegi RT 2 RW 2.
Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, Drs. Yany Setyawan, terkait protes dan rencana pembongkaran bangunan PK5 di Pepelegi-Sawotratap menyampaikan, “Intinya akan tetap dilakukan penertiban dan pembongkaran untuk mencegah banjir,” pungkasnya. (loe)
