
JOMBANG | duta.co — Ketika demokrasi nasional dinilai kian kehilangan arah dan penegakan hukum terus dipertanyakan publik, PDI Perjuangan Jombang memilih tidak sekadar menjadi penonton. Melalui diskursus kebangsaan bertajuk Melihat Indonesia, partai banteng moncong putih menghadirkan mantan Dewan Pengawas (Dewas) KPK sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi dua periode, Prof. Dr. Hardjono, untuk mengurai benang kusut demokrasi dan relasi kekuasaan dari perspektif konstitusional dan etik.
Diskusi yang digelar di Aula Kantor DPC PDI Perjuangan Jombang, Sabtu (31/1/2026), itu tak berhenti sebagai forum seremonial. Kehadiran Prof. Hardjono di hadapan ratusan kader partai dan mahasiswa dipandang sebagai upaya membaca ulang kondisi penegakan hukum dan kesehatan demokrasi Indonesia yang belakangan ini dinilai banyak pihak sedang tidak baik-baik saja.
Ketua DPC PDI Perjuangan Jombang, Sumrambah, menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dalam melihat realitas kebangsaan hari ini. Ia menyebut, diskursus ini dirancang sebagai ruang pembelajaran politik dan hukum yang berbasis pengalaman institusional, bukan sekadar opini atau narasi emosional.
“Kita perlu membedah fakta. Apa yang sebenarnya sedang terjadi hari ini. Dari situ kita tentukan langkah strategis agar cita-cita keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan,” tegas Sumrambah.
Mantan Wakil Bupati Jombang itu juga menyampaikan kritik tersirat terhadap kecenderungan adanya upaya melencengkan arah bernegara. Menurutnya, perjuangan membumikan nilai-nilai Pancasila dan proklamasi tidak selalu berjalan mulus karena berhadapan dengan kepentingan yang kerap bertabrakan dengan semangat nasionalisme.
“Mencapai Indonesia yang sentosa itu berat, karena ada pihak-pihak yang memiliki agenda berbeda dengan napas nasionalisme kita. Kami, kaum nasionalis, sudah berjanji bakti. Membumikan Pancasila adalah harga mati di tengah gempuran kepentingan yang kian kompleks,” ujarnya.
Lebih jauh, Sumrambah menekankan pentingnya soliditas internal kaum nasionalis. Ia mengingatkan bahwa tantangan demokrasi ke depan justru semakin berat, baik dari tekanan global maupun persoalan domestik yang kian predatorik.
“Tidak boleh ada lagi faksi-faksi yang saling berhadap-hadapan. Jika kaum nasionalis tidak bersatu padu, Indonesia Raya yang kita cita-citakan akan sulit kita jaga bersama,” pungkasnya.
Diskusi berlangsung dinamis saat sesi tanya jawab dibuka. Sejumlah mahasiswa menyampaikan pertanyaan kritis terkait integritas lembaga negara, pelemahan etika kekuasaan, hingga kekhawatiran publik terhadap independensi institusi penegak hukum.
Menanggapi hal itu, Prof. Hardjono menekankan pentingnya penguatan kode etik, integritas personal, dan independensi lembaga sebagai fondasi utama menjaga martabat demokrasi. Menurutnya, hukum tidak cukup ditegakkan melalui regulasi semata, tetapi harus ditopang oleh keberanian moral dan komitmen etik para penyelenggara negara.
Forum ini disebut sebagai titik awal rangkaian diskursus kebangsaan yang akan terus digelar PDI Perjuangan Jombang. Ke depan, dialog serupa direncanakan menyasar ruang-ruang publik dan generasi muda sebagai upaya menjaga kewarasan demokrasi dari tingkat lokal hingga nasional. (din)






































