JAKARTA | duta.co – Keinginan Pemprov DKI melepas sahamnya di produsen Angker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) masih disoal PDI-P. Bahkan PDIP, menangkap hal itu seolah Anies membawa persoalan penjualan saham PT DLTA ke ranah halal dan haram.
“Ini kan persoalannya kita dihadapkan halal dan haram kan ini. Kita jangan bicara itu dululah. Ini yang kita tuntut kan kajiannya kayak apa,” ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono kepada wartawan, Selasa (5/3/2019) sebagaimana dikutip detikcom.
Masih menurut Gembong, “Orang itu aset. Asetnya Pemprov, asetnya rakyat. Ketika asetnya pemprov mau kita lepas, tentunya perlu tahu kajiannya apa. Saya nggak mau anggota Dewan saat ini digugat oleh anak-cucu kita. Tetapi kalau kajiannya memang mengharuskan kita untuk melepas, ya coba kita duduk bareng. Enak tho. Lha ini belum apa-apa kita sudah dihadapkan dengan halal dan haram. Seolah kalau kita nggak setuju kita dianggap tidak pro. Kan jadi repot kalau jalan pikirannya begitu,” imbuh dia.
Tak Perlu Kajian
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang tidak boleh beralasan halal haram, karena tidak semua warga DKI muslim. Tetapi, harus pula diakui bahwa kajian manfaat dan madlarat bir mesti dilakukan. Apalagi jelas, pabrik bir, semua tahu, sebuah produk yang tidak banyak memberikan manfaat dengan bahasa lain tidak memiliki efek pembangunan positif.
Hebatnya, Gubernur Anies ketika ditantang DPRD untuk membahas hal tersebut, menyatakan siap untuk dilakukan pembahasan. “Ini bukan soal untung rugi, ini prinsip. Dana itu diletakkan di sebuah industri yang tidak memiliki efek pembangunan, jadi mau didiamkan atau tidak. Itu saja pilihannya,” kata Anies kepada wartawan di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/3).
Anies mengatakan penjelasan penjualan saham di PT Delta Djakarta tidak perlu kajian mendalam. “Kajian industri bir gitu? Oh bukan soal kajian itu, itu soal bagaimana memanfaatkan dananya. Makanya segera dibahas. Karena itu lah perlu diagendakan,” jelas Anies.
“Lain kalau kita berbicara tentang satu industri konstruksi, satu industri perbankan, nah lalu dibandingkan. Kan dua-duanya memberikan efek pembangunan. Kalau ini tidak ada efek pembangunannya, kalau mau kajian lagi malah justru aneh. Apanya yang mau dikaji, udah jelas industrinya ini. Betul kan?” tutup Anies. (dtc,rmol)
