
JAKARTA | duta.co – Tancap gas! Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera mensosialisasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hasil Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama. Salah satu perubahan yang segera diterapkan berkaitan dengan mekanisme pemilihan pengurus di berbagai tingkatan, mulai dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) hingga pengurus ranting.
“Angkat topi dengan kinerja PBNU sekarang. Penataan jamiyah menjadi sangat penting. Ini belajar dari kasus selama ini. Pun program mengimplementasikan Qunan Asasi merupakan dasar jamiyah. Semoga semangat ini terus berada di pengurus PBNU,” demikian disampaikan kader NU di Jakarta (PBNU) kepada duta.co, Kamis (8/10/26).
Menurut Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh, perubahan AD/ART mencakup seluruh aspek organisasi. Namun, perubahan yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan menjadi salah satu hal yang mendesak untuk disosialisasikan karena sejumlah masa khidmah PWNU, PCNU, dan struktur lainnya akan segera berakhir.
“Yang mendesak untuk disosialisasikan yaitu yang terkait dengan masa khidmat dari PWNU, PCNU, PCINU, maupun MWCNU yang akan, bahkan ada yang sudah mau habis atau habis dalam waktu dekat,” kata Prof Nuh di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).
Menurut dia, perubahan AD/ART membawa konsekuensi terhadap proses konferensi yang menjadi forum pemilihan kepengurusan di tingkat tersebut. PBNU, karena itu perlu memberikan petunjuk teknis agar pelaksanaan konferensi mengacu pada ketentuan baru. Prof Nuh mengatakan PBNU memutuskan proses konferensi mulai berjalan pada 1 November 2026. Sebelum tanggal tersebut, PBNU akan menerbitkan surat edaran berisi petunjuk teknis pelaksanaan konferensi berdasarkan AD/ART baru. “Kami tadi sudah memutuskan proses konferensi akan dimulai per 1 November,” tuturnya sebagaimana diunggah nu.or.id.
Salah satu perubahan penting dalam AD/ART baru adalah mekanisme pemilihan ketua pada sejumlah tingkatan kepengurusan. Dalam ketentuan baru, peserta konferensi terlebih dahulu mengupayakan pemilihan melalui musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan ketua dilakukan oleh Ahlul Halli wal ‘Aqdi (Ahwa). Sebelum sampai pada tahap tersebut, peserta konferensi melakukan penjaringan calon melalui pemungutan suara dengan memilih paling banyak lima calon yang memenuhi persyaratan.
Lima calon dengan suara terbanyak kemudian diserahkan kepada Ahwa untuk dipilih menjadi ketua. Calon yang akan dipilih juga harus menyatakan kesediaannya secara lisan atau tertulis serta memperoleh persetujuan tertulis dari Rais terpilih. Ketentuan tersebut berlaku dalam pemilihan Ketua Umum sebagaimana perubahan Pasal 41 huruf e dan Ketua PWNU sebagaimana perubahan Pasal 42 huruf d. Mekanisme serupa juga diterapkan dalam pemilihan Ketua PCNU, PCINU, MWCNU, ranting, hingga anak ranting. AD/ART baru tidak serta-merta menghapus mekanisme pemilihan langsung oleh peserta konferensi. Musyawarah mufakat tetap menjadi mekanisme pertama. Ahwa baru mengambil peran apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
Prof Nuh juga mengatakan perubahan mekanisme tersebut perlu dipahami oleh pengurus di berbagai tingkatan sebelum konferensi dilaksanakan. “Kalau dulu pemilihan ketua itu kan langsung dari PW atau PC. Tapi sekarang kan yang memilih kan Ahwa. Nah ini kan perlu diberi tahu dasarnya seperti apa, mekanismenya seperti apa,” kata dia.
Perubahan mekanisme tersebut juga memunculkan kebutuhan untuk mengatur masa transisi bagi PWNU dan PCNU yang masa khidmatnya berakhir sebelum konferensi dengan mekanisme baru dapat dilaksanakan.
Menurut Prof Nuh, PBNU akan menyiapkan kebijakan khusus bagi pengurus yang masa khidmatnya berakhir pada Oktober atau awal November. Perpanjangan masa khidmat diperlukan agar mereka memiliki waktu untuk menggelar konferensi berdasarkan AD/ART baru.
Ia menyebut terdapat 131 PWNU dan PCNU yang perlu mendapat perhatian dalam masa transisi tersebut. Menurut dia, perpanjangan tersebut hanya bersifat sementara. Setelah PBNU menerbitkan surat edaran mengenai petunjuk teknis pada November, pengurus yang masa khidmatnya belum berakhir dapat langsung menjalankan proses konferensi sesuai ketentuan baru. “Begitu nanti November sudah menerbitkan edaran itu, yang lain tidak perlu diperpanjang. Jalan saja,” katanya.
Selain mempersiapkan penerapan AD/ART baru, PBNU masih menyelesaikan struktur kepengurusan secara rinci. Penyusunan tersebut mencakup pembagian tanggung jawab di berbagai bidang, termasuk kaderisasi. Prof Nuh mengatakan struktur kepengurusan PBNU secara detail belum sepenuhnya selesai dan belum dikukuhkan. Karena itu, PBNU menargetkan penyelesaian struktur tersebut dalam satu hingga dua pekan ke depan.
“Termasuk juga kaderisasi. Kita ini belum selesai menyusun struktur sampai detailnya, dan juga belum dikukuhkan,” ujarnya.
Setelah struktur tersebut rampung, PBNU akan mulai menggelar rapat harian bersama unsur Syuriyah dan Tanfidziyah. Pembahasan selanjutnya mencakup agenda pengukuhan atau pelantikan serta persiapan rapat kerja dan Rapat Kerja Nasional. “Minggu depan kita insyaallah sudah mulai rapat harian bersama Syuriyah maupun Tanfidziyah, gabungan. Terus habis itu kita juga siapkan nanti kapan akan dikukuhkan atau pelantikannya, demikian dan seterusnya,” katanya.
Siapkan Roadshow Hasil Muktamar Ke-35
Menurut Prof Muhammad Nuh sosialisasi AD/ART menjadi salah satu program yang diprioritaskan PBNU. Sosialisasi akan dilakukan dengan mendatangi sejumlah daerah, termasuk pengurus cabang yang berada di luar Jawa. “Jadi itu termasuk program yang kita prioritaskan, kita menyapa ke beberapa daerah,” katanya.
Pola sosialisasi, ujarnya, akan bergerak dari pusat menuju wilayah yang lebih jauh atau periferi. Sasaran sosialisasi tidak berhenti pada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), tetapi juga Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU). “Jadi logikanya itu dari pusat ke periferi. Konsepnya dari pusat ke periferi. Baik pusat organisasi maupun periferi kewilayahan,” kata Prof Nuh.
Digdaya (Gus Yahya) Diperbaiki
Digdaya pun sudah kembali digunakan untuk kebutuhan administrasi organisasi. Ia mencontohkan penerbitan surat keputusan (SK) yang telah menggunakan sistem tersebut.
“Ya berlanjut. Berlanjut dengan perbaikan, tentu tata kelola termasuk di dalamnya security-nya. Itu akan kita benahi,” katanya.
Prof Nuh mengatakan infrastruktur Digdaya yang telah dibangun sebelumnya akan tetap dimanfaatkan. PBNU, kata dia, akan melanjutkan pengembangan sekaligus melakukan pembenahan terhadap sistem tersebut. “Akan dilanjutkan, diperbaiki, ya, dan seterusnya,” kata Prof Nuh.
Digdaya merupakan ekosistem digital PBNU yang dikembangkan untuk memperkuat tata kelola organisasi. Platform Digdaya Kepengurusan diluncurkan secara virtual oleh Ketua Umum PBNU masa khidmah 2021-2026 KH Yahya Cholil Staquf pada 29 Mei 2025. Sistem tersebut merupakan pengembangan dari ekosistem Digdaya yang sebelumnya dimulai melalui peluncuran Digdaya Persuratan pada Agustus 2024. Digdaya Kepengurusan dirancang untuk mendata dan mengelola kepengurusan NU di berbagai tingkatan, mulai dari PBNU hingga pengurus ranting dan anak ranting.
Salah satu fiturnya adalah pendataan pengurus berdasarkan surat keputusan resmi. Setiap pengurus akan memperoleh Nomor Induk Anggota (NIA) yang diterbitkan secara sistematis oleh PBNU. Platform itu juga terintegrasi dengan Sistem Kaderisasi Nasional (Siskader). Integrasi tersebut memungkinkan status kaderisasi pengurus diperiksa melalui sistem. Selain pendataan pengurus, Digdaya Kepengurusan memuat sistem penilaian kapasitas dan kinerja organisasi. Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang mengisi data secara mandiri yang kemudian diverifikasi PBNU.
Data tersebut mencakup delapan indikator, yakni perkumpulan, aset, aktivitas, administrasi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan BUMNU. Setelah data dimasukkan, sistem menghitung skor kinerja sementara secara otomatis. Hasil akhirnya tetap melalui proses verifikasi dan penilaian oleh PBNU.
Sementara, Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) mengatakan implementasi Qanun Asasi menjadi salah satu hal yang tengah diupayakan jajaran pengurus PBNU setelah Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.
“Kami jajaran pengurus yang ada ini sedang berusaha untuk mengimplementasikan nanti diberlakukannya Qanun Asasi sebagai rujukan perjalanan NU ke depan. Ini bisa disebut sebagai konstitusinya NU di masa yang akan datang,” ujarnya.
Ia menilai Qanun Asasi pada masa awal NU mampu menjadi kalimatun sawa atau titik temu bersama dalam berpikir sehingga melahirkan keselarasan dalam gerakan organisasi. “Ini menggambarkan bagaimana kedisiplinan, bagaimana Qanun Asasi itu menjadi kalimatun sawa, pemersatu dalam berpikir, pemikiran-pemikiran. Oleh karena itu, ini menjadi hujjah dan menjadi fikrah. Kemudian ada kesamaan, keselarasan dalam berharakahnya,” jelasnya.
Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang itu mengatakan soliditas tersebut terlihat dalam perjalanan NU pada masa awal pendiriannya. Menurut dia, sekitar satu dekade setelah berdiri, NU telah berkembang menjadi organisasi yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. “NU di awal pendiriannya, dalam beberapa tahun, 11-12 tahun kemudian, tahun 1937, 1938, merupakan organisasi yang sangat-sangat solid, organisasi yang pengaruhnya sangat kuat terhadap masyarakat,” katanya.
Ia menyebut NU pada masa itu telah memainkan peran sebagai civil society yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Karena itu, Gus Kikin berharap semangat dan soliditas tersebut dapat kembali diperkuat pada periode kepengurusan saat ini. “Kita berusaha untuk bagaimana mengembalikan itu semuanya, soliditas daripada pengurus-pengurusnya, yang kemudian sampai kepada masyarakat NU sendiri dan kemudian menjadi satu gerakan-gerakan yang sangat-sangat berpengaruh terhadap masyarakat itu,” tuturnya. (net,nuo)




































