KPU masih menggunakan sistem TPS, alamat terjadi konsentrasi massa. (ft/duta.co)

SURABAYA | duta.co – Desakan agar Pilkada serentak 9 Desember 2020 ditunda, terus menguat. Kali ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman meminta KPU menundanya.

Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA dan Sekjen Dr Ir H Helmy Faishal Zaini melalui surat tertanggal 22 (20) September 2020, meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tanggap darurat Covid-19 selesai.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” tegasnya, Minggu (20/9/2020)..

Pelaksanaan Pilkada, tembahnya, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. Madlaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya.

Karenanya, “PBNU juga meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Selain itu, Nahadlatul Ulama perlu mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” tulisnya.

Menurut Kiai Said, melindungi kelangsungan hidup manusia dengan protokol kesehatan sangat penting dilakukan. Maka, sudah seharusnya prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan karena penularan Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

Terlebih, jelasnya, pelaksanaan Pilkada identik sebagai sarana untuk memobilisasi dan melakukan konsentrasi banyak orang oleh kandidat. Sulit untuk menerapkan protokol kesehatan karena massa yang terkonsentrasi akan banyak dalam tiap tahapannya.

Coblos di Rumah

Sementara Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman juga menilai pelaksanaan pilkada sebaiknya ditunda dengan mempertimbangkan situasi pandemi yang kian memprihatinkan.

“Idealnya tuh ditunda yah karena secara data epidemologis kita tidak dalam posisi aman dalam melakukan Pilkada dalam prevalensi yang tinggi seperti saat ini di mana tes positivity rate Indonesia selalu di atas 15 persen yang artinya tiga kali lipat lebih dari yang disarankan WHO,” kata Dicky kepada Okezone, Minggu (20/9/2020).

Menurut Dicky, kondisi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain seperti Sri Lanka, Korea Selatan yang juga melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Kedua negara tersebut tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan seperti Indonesia.

“Mereka itu kondisinya terkendali di mana tes positivity rate-nya di bawah 5 persen, layanan kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia, jadi saran saya ditunda,” bebernya.

Lebih jauh Dicky mengungkapkan, jika pilkada tetap harus dilaksanakan jangan sampai justru mengabaikan protokol seperti menggelar kampanye kumpul-kumpul.

“Untuk meminimalisirnya jika dipaksakan ada, ya harus tidak ada yang namanya melibatkan kegiatan orang berkumpul, penggalangan masa, sampai ke tipe dari pencoblosannya juga dilakukan di rumah-rumah didatangi, dan strategi lainnya menurut kearifan lokal masing-masing,” tandasnya. (mky, okezone)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry