SURABAYA | duta.co – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, Senin (26/1/26) justru bertabayun kepada KH Yahya Cholil Staquf perihal undangan peringatan Harlah 100 Tahun NU yang sedianya digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.
“Disampaikan dengan hormat bahwa hari ini (Senin, tanggal 26 Januari 2026), saya telah menerima banyak pertanyaan tentang beredarnya Undangan Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-100 Masehi sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon Panjenengan dapat memberikan klarifikasi atas kebenaran undangan tersebut,” begitu isi tabayun yang ditembuskan kepada seluruh PWNU se-Indonesia, terbaca duta.co, Selasa (27/1/26).
Sekedar mengingatkan, lanjut Kiai Mif, panggilan akrabnya, bahwa, sejak pertemuan panjenengan (Gus Yahya) dan saya di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya Hari Jumat (26/12/2025) pagi, saya telah menegaskan perlunya Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Hasil Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar yang berlangsung sehari sebelumnya.
“Demikian juga ketika pada Hari Senin (12/01/2026) Panjenengan menyampaikan rencana kegiatan tanggal 31 Januari 2026, saya menjawab dengan menanyakan kapan agenda Rapat Pleno akan dilaksanakan,” tegasnya.
Pertanyaan tersebut, katanya, justru belum memperoleh jawaban. “Panjenengan (waktu itu) jawab dengan mengusulkan agenda Rapat Gabungan (Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah). Saat ini, saya sedang menunggu respons Panjenengan atas surat jawaban tertanggal 24 Januari 2026 yang telah saya kirimkan,” katanya.
Kiai Mif berharap agar Gus Yahya berkenan minta maaf untuk mengakhiri kegaduhan. “Saya berharap, surat “permohonan maaf” itu dapat menutup “kegaduhan” secara menyeluruh. Sebagaimana telah saya sampaikan, surat jawaban itu adalah hasil musyawarah saya selaku Rais Aam dengan dua Wakil Rais Aam, agar “kegaduhan” segera berhenti dan kebersamaan seperti awal-awal kepengurusan PBNU segera terwujud, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” urainya.
Kiai Mif juga bertanya soal undangan ke Presiden Prabowo. “Sewaktu Panjenengan menyodorkan surat undangan untuk Presiden dalam draf yang hanya ditandatangani saya dan Panjenengan, saya menjawab bahwa undangan harus ditandatangani berempat sebagaimana lazimnya. Pertimbangan saya, agar Presiden dan Masyarakat tahu bahwa PBNU sudah normal seperti semula. Namun demikian, tentu ada prosedur organisasi yang harus dipenuhi sebelum kita berempat bisa menandatangani surat itu, yaitu diselenggarakannya Rapat Pleno,” katanya.
Terakhir: “Untuk itu, saya berharap agar Panjenengan dapat mempertimbangkan kembali rencana penyelenggaraan kegiatan Peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama ke-100 Tahun Masehi di Istora Senayan Jakarta pada tanggal 31 Januari 2026. Penyelenggaraan Peringatan Harlah, masih dapat dilaksanakan di kesempatan lain sesudah tanggal 31 Januari 2026. Yang terpenting saat ini adalah Jam’iyah ini dapat berjalan dengan baik, tertib dan sesuai dengan kaidah berorganisasi yang baik,” pungkas Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. (mky)
